Menhan Israel Katz Sebut Tak Butuh Persetujuan Oposisi untuk Serang Iran

Menteri Pertahanan sementara Israel, Israel Katz, menyatakan pada Kamis (12/11) bahwa koalisi yang akan segera lengser tidak memerlukan persetujuan oposisi untuk memutuskan operasi militer baru, termasuk terhadap Iran. Pernyataan itu memicu peringatan keras dari pemimpin oposisi Gadi Eisenkot.

"Kami tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi atau otoritas hukum mana pun agar militer dapat melakukan serangan di arena mana pun tempat mereka beroperasi," tulis Katz di X, dikutip CNN Indonesia melalui laporan Arab News.

Pernyataan itu keluar di tengah kebuntuan politik setelah pemilu Israel 27 Oktober, ketika Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu tidak memperoleh suara mayoritas. Katz sendiri berstatus menteri pertahanan sementara dalam pemerintahan transisi.

Kronologi Ketegangan di Balik Pernyataan Katz

Perselisihan soal Iran bukan hal baru di lingkaran keamanan Israel. Menurut laporan Channel 12 yang dikutip sejumlah media, dua hari sebelum pemilu 27 Oktober terjadi "konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" antara Netanyahu dan Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir.

Pemicunya adalah instruksi perdana menteri untuk tindakan militer yang tidak ditentukan terhadap Iran. Para pejabat pertahanan menilai langkah itu berpotensi meningkatkan ketegangan dengan Teheran pada saat yang paling tidak tepat secara politik.

Pada 26 Oktober, sehari sebelum pemungutan suara, Channel 12 dan 13 melaporkan bahwa Zamir adalah satu-satunya kepala keamanan Israel yang menolak tindakan militer yang diinginkan Netanyahu dan Katz. Kekhawatirannya: serangan itu bisa memicu eskalasi dengan Iran sekaligus menggagalkan jalannya pemilu.

The New York Times melaporkan Netanyahu "berupaya selama berminggu-minggu untuk mengatur serangan udara baru terhadap Iran" tetapi dihalangi Zamir, yang tidak melihat adanya keharusan mendesak untuk menyerang sebelum pemilu.

Laporan NYT menambahkan bahwa Zamir "menjadi khawatir" karena Netanyahu "mendorong tindakan terpisah terhadap Iran, selain serangan terbuka." Menurut kepala IDF itu, langkah tersebut merupakan kesalahan perhitungan yang bisa memprovokasi Iran untuk menyerang Israel lebih dulu.

Channel 12 juga melaporkan bahwa Netanyahu bersama kepala Mossad Roman Gofman berupaya menjalankan operasi yang tidak ditentukan terhadap Iran beberapa hari sebelum pemilu, tanpa dukungan pejabat senior lain di lembaga keamanan. Laporan itu tidak memiliki sumber resmi dan belum terkonfirmasi.

Eisenkot Peringatkan Konsekuensi Bencana bagi Demokrasi

Pemimpin blok oposisi Gadi Eisenkot menyerukan agar Perdana Menteri sementara Netanyahu menahan diri. Ia memperingatkan bahwa penggunaan kekerasan tanpa "ancaman langsung dan segera" dapat membawa "konsekuensi bencana bagi demokrasi Israel dan kepercayaan warga."

Peringatan itu bukan tanpa dasar. Eisenkot adalah mantan Kepala Staf IDF yang kini memimpin blok oposisi, sehingga kritiknya berbobot ganda: sebagai rival politik dan sebagai figur yang memahami protokol militer Israel.

Katz merespons dengan membela rekam jejak koalisi. Menurutnya, pemerintahan yang akan lengser telah "menunjukkan tekad dan penilaian yang tepat dalam menangani Iran, dalam koordinasi penuh dengan IDF — dan hal itu akan tetap berlaku sekarang, sesuai dengan keadaan yang diperlukan."

Ia menegaskan bahwa keputusan operasional tidak memerlukan restu pihak di luar koalisi. Argumen itu secara implisit menempatkan pemerintah transisi sebagai pihak yang masih berwenang penuh atas kebijakan keamanan sampai pemerintahan baru terbentuk.

Latar Belakang: Ancaman Netanyahu dan Bayang-Bayang Bom Nuklir

Netanyahu berulang kali mengancam akan melanjutkan perang melawan Iran selama kampanye pemilihan bulan lalu. Ia memperingatkan soal ancaman Teheran dan bahkan mengunggah gambar bom nuklir yang menghancurkan Tel Aviv.

Retorika itu menjadi ciri khas kampanyenya. Namun di balik layar, sejumlah laporan menyebut hubungan antara Netanyahu dan pimpinan militer memanas karena perbedaan penilaian soal waktu dan skala operasi.

Faktor eksternal ikut mempersempit ruang gerak. Channel 12 menyebut Zamir menilai tindakan tidak spesifik terhadap Iran akan menjadi keputusan yang tidak bijaksana mengingat ketidakpastian politik domestik dan berkurangnya keinginan Gedung Putih untuk berperang dengan Iran.

Keinginan itu menyusut setelah para pemilih Amerika Serikat menolak Partai Republik Presiden Donald Trump dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu. Tanpa dukungan Washington, operasi besar terhadap Iran dinilai mengandung risiko politik dan militer yang jauh lebih tinggi.

Konfrontasi serupa antara Netanyahu dan Zamir sebenarnya sudah terjadi sebelum pemilu 27 Oktober, dan perselisihan itu kembali memanas hingga kini. Artinya, keinginan menyerang Iran sudah berkali-kali ditentang oleh kepala staf militer sendiri.

Dampak: Pemerintahan Transisi dan Risiko Eskalasi Regional

Pernyataan Katz memperlihatkan bahwa pemerintahan sementara tidak ingin kehilangan kendali atas agenda keamanan, meski mandat politiknya sedang menipis. Dalam sistem parlementer Israel, pemerintah transisi tetap menjalankan roda pemerintahan, tetapi keputusan besar biasanya menuntut legitimasi politik yang lebih luas.

Ada beberapa konsekuensi yang perlu dicermati dari pernyataan tersebut:

• Ketegangan antara pemerintah transisi dan pimpinan militer berpotensi melebar ke ranah publik, setelah laporan media mengungkap perbedaan pendapat di ruang tertutup.
• Posisi oposisi pimpinan Eisenkot menjadi lebih tegas sebagai penjaga prosedur demokrasi, bukan sekadar penantang politik.
• Iran kemungkinan membaca pernyataan Katz sebagai sinyal bahwa opsi militer masih terbuka, sehingga risiko salah perhitungan meningkat.
• Hubungan dengan Washington bisa terganggu jika Israel mengambil langkah yang tidak sejalan dengan prioritas pemerintahan Trump pasca-pemilu paruh waktu.

Bagi warga Israel sendiri, perdebatan ini menyentuh soal kepercayaan. Eisenkot menyebut penggunaan kekerasan tanpa ancaman langsung dan segera bisa merusak keyakinan publik bahwa keputusan perang diambil melalui pertimbangan yang matang, bukan karena tekanan politik.

Langkah Selanjutnya: Menanti Arah Koalisi Baru

Semua bergantung pada pembentukan pemerintahan baru. Selama koalisi belum terbentuk, Netanyahu dan Katz akan berupaya mempertahankan kewenangan mereka, sementara oposisi menuntut pembatasan pada keputusan yang bersifat strategis.

Posisi Zamir menjadi penentu. Selama kepala staf IDF bertahan pada penilaian bahwa tidak ada keharusan mendesak untuk menyerang, instruksi politik terhadap operasi besar terhadap Iran akan sulit dieksekusi tanpa gesekan di internal militer.

Faktor Amerika Serikat juga tetap menjadi variabel utama. Berkurangnya selera Gedung Putih untuk berperang dengan Iran membatasi ruang manuver Israel, terutama untuk operasi yang membutuhkan dukungan logistik dan intelijen lintas negara.

Yang jelas, pernyataan Katz telah memindahkan perdebatan dari ruang rapat keamanan ke ruang publik. Setiap langkah berikutnya akan diawasi bukan hanya oleh Teheran, tetapi juga oleh warga Israel yang baru saja memberikan suara.

Analisis Redaksi

Pernyataan Katz bahwa koalisi yang akan lengser tidak memerlukan persetujuan oposisi secara hukum mungkin benar. Tetapi secara politik, klaim itu justru membuka pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pemerintah yang mandatnya sedang berakhir boleh mengambil keputusan yang konsekuensinya menempel pada pemerintahan berikutnya?

Yang mencolok dari rangkaian laporan ini bukan hanya retorika Netanyahu soal Iran, melainkan fakta bahwa penentang terkeras rencana itu datang dari dalam rumah sendiri. Zamir, kepala staf yang diangkat untuk menjalankan militer, justru menjadi rem terhadap instruksi yang dinilai prematur. Ketika seorang menteri pertahanan sementara merasa perlu menegaskan bahwa ia tidak butuh izin siapa pun, yang sedang dipertahankan sebenarnya bukan kewenangan, melainkan ruang gerak yang mulai menyempit.

Peringatan Eisenkot soal "konsekuensi bencana bagi demokrasi" layak dibaca sebagai kritik struktural, bukan sekadar serangan politik. Dalam demokrasi yang sedang menghadapi transisi, keputusan perang seharusnya melewati pemeriksaan yang lebih ketat, bukan lebih longgar. Jika opsi militer terhadap Iran tetap dibuka tanpa ancaman langsung yang jelas, risiko yang ditanggung bukan hanya hubungan dengan Teheran, tetapi juga kepercayaan warga pada proses pengambilan keputusan yang selama ini mereka anggap rasional.