Peran Brigjen TK di Kasus Penyadapan Prabowo: Pengintai atas Perintah Irjen Ahrie Sonta

Perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal berinisial TK berperan sebagai pengintai dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tugas surveillance itu dijalankan atas perintah tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat Plt Kabagmon Bareskrim Polri.

Rantai perintah pengintaian tersebut terungkap dalam rapat kerja Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, Suyudi membeberkan alur perintah yang bermuara pada penyadapan tanpa prosedur resmi.

"AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi dalam rapat kerja, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Nama TK belakangan ramai disebut sebagai Brigjen Muhammad Tedjo Kusumo, perwira tinggi Polri aktif berpangkat bintang satu. Polri sendiri belum merinci nama lengkap maupun jabatan resmi sosok tersebut.

Siapa Brigjen TK dan Perannya dalam Rantai Perintah

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan pangkat TK. Ia menegaskan sosok berinisial itu adalah perwira tinggi aktif, bukan pensiunan atau pihak di luar institusi.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Isir melalui keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Dalam struktur perintah yang dipaparkan Kapolri, posisi TK berada di ujung rantai pelaksanaan di lapangan. Ahrie Sonta menggerakkan TK saat menjabat Plt Kabagmon Bareskrim Polri periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Dari kursi itu, perintah penyadapan dan pengawasan mengalir ke operator.

Isir menyatakan Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri tengah memeriksa TK terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Pemeriksaan berjalan bersamaan dengan pendalaman keterangan dalam proses pidana.

"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujar Isir kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Artinya, TK menghadapi dua jalur sekaligus: etik di internal Propam dan pidana di penyidik. Belum ada keterangan resmi apakah TK berstatus saksi atau bakal dinaikkan menjadi tersangka.

Jalur Atensi dan LIMS Jadi Celah Penyadapan Tanpa Prosedur

Pengusutan kasus ini membuka bagaimana penyadapan berjalan tanpa prosedur resmi. Perintah disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp. Nomor telepon sasaran kemudian dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

Praktik itu disebut menggunakan jalur internal, yakni jalur atensi. Lewat jalur ini, permintaan penyadapan bisa melompati tahapan yang seharusnya dilalui penyidik.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ungkap Suyudi.

Selain menggerakkan penyadapan dan pengawasan, Ahrie Sonta diduga memerintahkan penghapusan jejak digital berupa rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan. Penghapusan itu menyasar sistem LIMS dan PenlinkX/PLX.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," jelas Suyudi.

Praktik penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik itu berlangsung sejak 2025. Sasaran penyadapan bukan hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah tokoh politik, awak media, pengusaha, hingga mahasiswa.

Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka, Ancaman Hukuman Berlapis

Kejanggalan aktivitas tersebut memicu kecurigaan pelapor. Perkara dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dengan identitas pelapor yang dirahasiakan.

Laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Dalam pengembangan penyidikan, polisi memeriksa 28 saksi dan enam ahli, serta menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen terkait.

Penyidik menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Berikut daftarnya:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri.
• Irjen Ahrie Sonta (AS), yang menggerakkan penyadapan dan pengawasan.
• Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
• Irjen Slamet Uliandi (SU), mantan Kepala Divisi TIK Polri.

Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari berselang. Para tersangka dijerat pasal berlapis: penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, penghilangan data elektronik maksimal delapan tahun, akses ilegal dengan ancaman enam hingga tujuh tahun, serta pasal penyertaan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Tiga tersangka ditempatkan di tempat khusus Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan pascastrok.

Pencopotan Listyo Sigit dan Pemecatan Ahrie Sonta

Tekanan politik bergerak cepat setelah kasus ini mencuat. Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Pencopotan itu terjadi tak lama setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka.

Langkah berikutnya menyusul: Ahrie Sonta dipecat dari dinas Polri. Pemecatan itu menandai berakhirnya karier perwira yang sebelumnya memegang posisi strategis di Bareskrim.

Publik menanti apakah pemecatan akan berhenti di ranah disiplin atau berlanjut ke pertanggungjawaban pidana penuh. Sejauh ini, penyidik baru menahan tiga dari empat tersangka.

Kapolri Suyudi sendiri membuka sebagian proses ini di depan Komisi III DPR. Langkah itu dibaca sebagai upaya institusi menjaga transparansi di tengah sorotan tajam. Sejumlah pengamat menyoroti pentingnya pengawasan eksternal, termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional dan Komnas HAM, mengingat sasaran penyadapan mencakup awak media dan mahasiswa. Rujukan aturan soal penyadapan sendiri diatur dalam regulasi yang dihimpun JDIH BPK, termasuk ketentuan prosedural yang seharusnya dilalui penyidik sebelum melakukan intersepsi.

Langkah Selanjutnya: Etik, Pidana, dan Teka-teki Peran TK

Fokus penyidik kini mengarah pada pembuktian peran masing-masing pihak, termasuk posisi TK. Pemeriksaan Wabprof Propam dan pendalaman keterangan di penyidikan berjalan paralel.

Penyidik masih mendalami siapa saja yang menerima hasil penyadapan dan untuk kepentingan apa data itu dipakai. Penghapusan data di sistem LIMS dan PenlinkX/PLX menjadi pekerjaan tersendiri bagi penyidik siber.

Pertanyaan yang belum terjawab: apakah TK hanya pelaksana perintah atau turut mengetahui tujuan akhir penyadapan. Jawaban atas hal itu akan menentukan bobot pertanggungjawabannya, baik di sidang kode etik maupun di pengadilan.

Sementara itu, tiga tersangka mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua. Slamet Uliandi menunggu pulih dari stroke. Dan publik menunggu apakah kasus ini berhenti pada empat nama atau menjalar lebih jauh ke jaringan yang lebih luas.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan sekadar soal penyadapan. Yang dipertaruhkan adalah apakah rantai komando di Polri bisa dipakai untuk kepentingan di luar hukum tanpa ada yang berani menolak. Fakta bahwa seorang brigadir jenderal menerima perintah surveillance dari seorang inspektur jenderal, tanpa permohonan penyidik, menunjukkan prosedur intersepsi bisa dilangkahi dengan mudah lewat jalur atensi dan pesan WhatsApp.

Yang paling mengganggu adalah daftar sasarannya. Presiden, politisi, awak media, pengusaha, mahasiswa. Ketika penyadapan menyentuh jurnalis dan mahasiswa, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi pada ruang publik yang seharusnya bebas dari pengawasan diam-diam. Penghapusan data di LIMS dan PenlinkX/PLX memperlihatkan ada kesadaran untuk menutup jejak, dan itu justru memperkuat dugaan kesengajaan.

Pengungkapan di rapat DPR patut diapresiasi, tetapi transparansi di forum parlemen tidak sama dengan akuntabilitas. Publik perlu melihat siapa yang benar-benar memerintahkan, siapa yang menikmati hasil penyadapan, dan mengapa peran TK masih disamarkan dengan inisial. Selama nama lengkap dan status hukumnya belum jelas, kasus ini akan terus menyisakan kecurigaan bahwa ada lapisan perintah yang belum tersentuh.