Wapres Dua Orang: Usulan Pemerintah dan Jejak Debat Sejak BPUPK 1945

Pemerintah mengusulkan posisi Wakil Presiden RI diisi dua orang. Usulan itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi wapres, dan membuka kembali perdebatan lama yang sebenarnya sudah tercatat sejak sidang BPUPK 1945.

Kabar ini pertama kali mengemuka lewat laporan CNBC Indonesia. Dalam ringkasannya, mundurnya Gibran disebut mengungkap betapa pentingnya posisi wapres dalam struktur ketatanegaraan. Dari situ, gagasan soal dua wapres kembali mencuat ke permukaan.

Yang perlu dicatat, wacana ini bukan barang baru. Perdebatan soal satu atau dua wakil presiden sudah ada sejak perumusan dasar negara, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kronologi: Dari Mundurnya Gibran ke Usulan Dua Wapres

Urutan peristiwanya relatif sederhana, tetapi dampaknya berlapis. Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Kekosongan di kursi nomor dua itu lantas memantik pembahasan soal bagaimana posisi wapres seharusnya diisi.

Pemerintah kemudian mengusulkan agar posisi wapres diisi dua orang, bukan satu seperti yang berlaku selama ini. Usulan itu belum tentu mulus, karena menyangkut amendemen konstitusi dan desain besar sistem pemerintahan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada rincian resmi soal mekanisme, syarat, maupun pembagian tugas jika dua wapres benar-benar diterapkan. Yang jelas, gagasan ini langsung menempel pada satu pertanyaan klasik: seberapa besar sebenarnya beban kerja wapres sampai perlu diduplikasi?

Perdebatan soal jumlah wapres sendiri sudah berlangsung lintas rezim. Dari masa Sukarno, Soeharto, hingga era reformasi, isu ini muncul dan tenggelam bergantung pada konstelasi politik saat itu.

Jejak Debat di BPUPK 1945 dan Warisan Konstitusi

Sejarah perdebatan tentang satu atau dua wapres dimulai sejak BPUPK 1945. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI, menjadi panggung pertama perdebatan soal bentuk negara dan susunan pemerintahan.

Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, para pendiri bangsa memperdebatkan apakah Indonesia perlu wakil presiden, dan jika perlu, berapa jumlahnya. Gagasan dua wapres sempat muncul sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan daerah dan kekuatan politik yang berbeda.

Namun pilihan akhirnya jatuh pada satu wapres. Konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945 hanya mengenal seorang Wakil Presiden yang dipilih bersama presiden. Sejak itu, format satu wapres bertahan melewati amendemen UUD 1945 pada 1999-2002.

Amendemen reformasi justru memperkuat posisi wapres secara politik. Sejak 2004, presiden dan wapres dipilih langsung dalam satu paket oleh rakyat, bukan lagi dipilih oleh MPR. Konsekuensinya, mengganti atau menambah jumlah wapres tidak bisa dilakukan sekadar lewat undang-undang biasa.

Perubahan jumlah wapres menuntut amendemen UUD 1945, yang secara prosedur melibatkan MPR dan memerlukan dukungan politik luas. Di sinilah usulan pemerintah akan diuji: bukan hanya soal logika efisiensi, tetapi juga soal kelayakan politik.

Siapa yang Terlibat dan Apa Isi Usulannya

Pihak yang paling menonjol dalam wacana ini adalah pemerintah, sebagai pengusul. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menjadi nama yang memicu pembicaraan lewat keputusannya mundur dari jabatan wapres.

Publik belum mendapatkan penjelasan resmi yang utuh soal alasan mundurnya Gibran maupun detail teknis usulan dua wapres. Karena itu, ruang tafsir terbuka lebar, dan risiko spekulasi juga besar.

Sejumlah elemen yang hampir pasti terlibat dalam pembahasan lanjutan meliputi:

• Pemerintah, sebagai pihak yang mengusulkan perubahan posisi wapres.
• DPR dan MPR, yang memiliki kewenangan dalam proses amendemen konstitusi.
• Partai politik pendukung pemerintah dan oposisi, yang menentukan kelayakan politik usulan.
• Akademisi dan pakar hukum tata negara, yang akan menimbang dampak sistemiknya.

Tanpa peta dukungan politik yang jelas, usulan ini berisiko berhenti sebagai wacana. Amendemen UUD 1945 bukan perkara cepat, dan sejarah mencatat butuh bertahun-tahun serta tekanan politik besar untuk mengubah pasal-pasal konstitusi.

Dampak Jika Wapres Menjadi Dua Orang

Secara teori, dua wapres bisa memperluas cakupan kerja eksekutif. Satu wapres bisa fokus pada urusan dalam negeri dan pemerintahan, sementara yang lain menangani ekonomi, investasi, atau hubungan luar negeri.

Namun ada konsekuensi yang tidak ringan. Struktur dua wapres memperbesar biaya politik dan administrasi, memperumit garis komando, serta membuka potensi duel kepentingan di lingkar kekuasaan.

Pertanyaan soal akuntabilitas juga mengemuka. Jika terjadi kekosongan presiden, siapa di antara dua wapres yang naik? Konstitusi saat ini tidak mengatur urutan itu, sehingga perlu aturan turunan yang sangat rinci.

Selain itu, pemilihan langsung presiden-wapres dalam satu paket membuat penambahan wapres berarti mengubah desain pencalonan. Pasangan calon harus terdiri dari tiga nama, dan itu mengubah peta koalisi, strategi kampanye, serta cara publik menilai kandidat.

Bagi publik, dampak paling terasa adalah pada kualitas pemerintahan. Jika dua wapres benar-benar diterapkan, publik berhak menuntut pembagian tugas yang jelas dan terukur, bukan sekadar bagi-bagi kursi.

Langkah Selanjutnya: Ujian Politik di DPR dan MPR

Usulan pemerintah ini berada di titik awal, bukan di garis akhir. Sebelum menjadi kenyataan, gagasan dua wapres harus melewati pembahasan di DPR dan, jika mengarah pada amendemen, melibatkan MPR.

Prosesnya panjang. Amendemen UUD 1945 memerlukan kesepakatan fraksi, pembahasan bertahap, dan biasanya menyerap energi politik besar. Belum lagi risiko tarik-menarik kepentingan di dalamnya.

Pemerintah perlu menjelaskan dasar pemikirannya secara terbuka. Tanpa penjelasan yang jernih, usulan ini mudah dibaca sebagai manuver politik jangka pendek, terutama karena muncul tepat setelah mundurnya Gibran.

Sebaliknya, jika usulan ini dibarengi kajian akademik dan naskah resmi yang transparan, publik punya bahan untuk menilai secara rasional. Informasi lebih lanjut bisa dipantau melalui pemberitaan CNBC Indonesia dan kanal resmi lembaga negara.

Analisis Redaksi

Gagasan dua wapres sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: seberapa serius Indonesia merancang beban kerja eksekutif. Selama ini, wapres kerap diperlakukan sebagai posisi politik untuk menjaga koalisi, bukan sebagai jabatan dengan portofolio kerja yang tegas. Jika masalahnya adalah beban kerja, solusinya bisa berupa penataan tugas, bukan penambahan jabatan.

Munculnya usulan ini tepat setelah Gibran mundur menimbulkan pertanyaan tersendiri. Publik sulit membedakan mana dorongan institusional dan mana kepentingan sesaat, selama penjelasan resmi belum lengkap. Di titik ini, transparansi bukan pilihan, melainkan syarat agar wacana tidak dicurigai sebagai akal-akalan politik.

Sejarah BPUPK 1945 memberi pelajaran penting. Para pendiri bangsa berdebat keras soal jumlah wapres, lalu memilih satu karena pertimbangan efektivitas dan stabilitas. Jika hari ini arahnya dibalik, pembalikan itu harus dibela dengan argumen yang lebih kuat dari sekadar kebutuhan politik. Tanpa itu, usulan dua wapres hanya akan menjadi catatan kaki dalam panjangnya sejarah perdebatan yang belum selesai.