AHY Video Call SBY, Demokrat Tegas Tak Ajukan Cawapres Pengganti Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan kursi wapres. Sikap itu diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video call, Jumat pagi.

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta," jelas AHY kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Kronologi Konsultasi AHY dengan SBY

AHY menyampaikan pernyataan itu sekitar pukul 11.30 WIB. Ia didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Konsultasi dengan SBY dilakukan pada Jumat pagi, beberapa jam sebelum konferensi pers digelar.

Menurut AHY, SBY saat itu sedang dalam perjalanan darat dari Semarang menuju Jakarta. Meski tidak berada di lokasi, komunikasi lewat video call dianggap cukup untuk memastikan arah partainya.

"Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat," ujar AHY menegaskan bahwa keputusan tidak mengajukan cawapres merupakan hasil musyawarah internal, bukan keputusan sepihak.

AHY juga menyinggung mekanisme pemilihan wakil presiden yang diatur undang-undang. Ia menilai proses itu merupakan hak Presiden yang kemudian diputuskan oleh MPR RI.

Dasar Konstitusi: Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945

Dalam kesempatan itu, AHY merujuk langsung pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelas AHY.

Dengan merujuk pasal tersebut, Partai Demokrat menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung prosedur konstitusional, bukan sebagai pemain yang berebut kursi. AHY menyebut partainya sepenuhnya menyerahkan kewenangan pemilihan wapres kepada Presiden Prabowo.

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang. Menurutnya, ruang bagi proses konstitusional yang sedang berjalan perlu diberikan.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," tutur AHY.

Respons Partai Lain dan Dinamika Politik

Pernyataan Demokrat muncul di tengah spekulasi soal sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah partai lain disebut mulai membuka pembicaraan, meski belum ada keputusan resmi.

PKB, misalnya, sempat menyatakan keinginannya agar Cak Imin masuk dalam bursa. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada nama resmi yang diajukan ke Presiden Prabowo.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan terlibat dalam manuver tersebut. "Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," imbuhnya.

Sikap Demokrat ini mempertegas posisi partai berlambang mercy itu sebagai pendukung pemerintah. Namun, di sisi lain, keputusan untuk tidak mengajukan nama bisa dibaca sebagai upaya menghindari konflik internal dan menjaga stabilitas koalisi.

Dampak bagi Pemerintahan dan Koalisi

Keputusan Demokrat tidak mengajukan cawapres memiliki sejumlah implikasi. Pertama, Presiden Prabowo memiliki keleluasaan lebih besar untuk memilih dua nama yang akan diajukan ke MPR. Kedua, koalisi pendukung pemerintah terhindar dari tarik-menarik kursi yang berpotensi memecah belah.

Ketiga, Partai Demokrat menempatkan diri sebagai kekuatan yang loyal pada prosedur. Dalam konteks politik Indonesia, sikap semacam ini bisa menjadi modal untuk menjaga kepercayaan publik.

Namun, ada pula yang menilai bahwa sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian. Sebab, kursi wapres selalu menyimpan dinamika politik yang rumit. Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat tidak perlu menanggung risiko jika calonnya tidak terpilih.

AHY sendiri menekankan bahwa pemerintahan harus tetap berjalan. "Agenda pembangunan harus terus berlanjut," ujarnya. Ia berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh spekulasi yang berkembang.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Prabowo

Setelah Demokrat menyatakan sikap, bola kini berada di tangan Presiden Prabowo. Ia memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945. MPR akan memilih dari dua calon yang diusulkan Presiden. Belum ada keterangan resmi dari Istana soal kapan nama-nama itu akan diajukan.

AHY memastikan Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama. "Kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden," katanya.

Dengan sikap ini, Demokrat berharap proses politik berjalan lancar tanpa gejolak. Publik diminta menunggu keputusan resmi dan tidak terburu-buru menyimpulkan.

Analisis Redaksi

Langkah AHY tidak mengajukan cawapres adalah keputusan politik yang cerdas. Di tengah spekulasi yang berkembang, Demokrat memilih untuk tidak menambah kerumitan. Sikap ini sejalan dengan posisi partai sebagai pendukung pemerintah, sekaligus menghindari potensi konflik internal.

Namun, keputusan ini juga bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian. Kursi wapres selalu menjadi magnet yang menarik partai-partai untuk berebut. Dengan tidak mengajukan nama, Demokrat tidak perlu menanggung risiko jika calonnya tidak dipilih. Selain itu, partai tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Presiden Prabowo.

Yang perlu dicermati adalah apakah sikap ini akan diikuti partai lain. Jika semua partai menyerahkan sepenuhnya ke Presiden, proses pemilihan wapres bisa berjalan lebih mulus. Namun, jika partai lain tetap ngotot mengajukan nama, dinamika politik bisa kembali memanas. Publik tentu berharap agar proses ini berjalan sesuai konstitusi dan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.

Sumber: news.detik.com, mpr.go.id