Korupsi Dana Desa Sebamban Lama Rp9,06 Miliar: Berkas Tersangka S Dinyatakan P21

Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menuntaskan tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus korupsi dana Desa Sebamban Lama, Tanah Bumbu, senilai Rp9,06 miliar. Berkas tersangka berinisial S sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Pelimpahan dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara eks Kepala Desa Sebamban Lama itu lengkap. Kasus ini menyeret dugaan penyelewengan APDes tahun anggaran 2017 sampai 2022 yang bersumber dari dana tali asih perusahaan tambang.

Kronologi Penyidikan hingga Berkas P21

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel AKBP Theodorus Priyo Santosa menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan tahap II di Banjarmasin, Jumat. Tahap ini menandai berakhirnya proses penyidikan dan berpindahnya penanganan perkara ke jaksa penuntut umum.

"Berkas perkara tersangka berinisial S sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh jaksa penuntut umum sehingga segera kita limpahkan ke jaksa penuntut umum," kata Priyo, mewakili Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik memeriksa 24 saksi dan enam ahli. Pemeriksaan itu menjadi dasar penyidik menyimpulkan adanya penggunaan anggaran desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka selama menjabat kepala desa di wilayah Kecamatan Sungai Loban.

Kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari dana tali asih sejumlah perusahaan. Dana itu seharusnya masuk ke kas desa dan dipertanggungjawabkan dalam APDes, bukan dikelola di luar mekanisme resmi.

Hasil audit menjadi pintu masuk penyidik menetapkan kerugian keuangan negara. Laporan hasil audit PKKN BPKP Provinsi Kalsel mencatat perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.069.159.608.

Modus Rekening Pribadi dan Tim Pengelola Dana Desa

Polisi mengungkap modus operandinya. Tersangka membuka rekening pribadi di luar rekening resmi Desa Sebamban Lama yang telah ditetapkan Bupati. Rekening itu menjadi wadah dana yang seharusnya masuk ke kas desa.

Tersangka juga membentuk tim pengelola pengembangan dana desa. Tim itu menampung pemberian atau tali asih dari perusahaan tambang yang banyak beroperasi di wilayah desa setempat.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi menambahkan, tercatat ada lima perusahaan yang telah memberikan dana tali asih. Uang itu, menurut penyidik, digelapkan oleh tersangka untuk memperkaya diri sendiri.

Dari sisi barang bukti, penyidik menyita aset milik tersangka. "Kami turut sita aset milik tersangka berupa satu SHM Nomor 05783 atas nama tersangka seluas 11.540 meter persegi tahun 2023 dan satu sporadik 593.21 seluas 12.176 meter persegi tahun 2019," tambah Amin.

Penyitaan aset itu penting untuk memastikan negara punya peluang memulihkan kerugian. Dalam perkara korupsi, perampasan aset hasil kejahatan menjadi bagian dari upaya pengembalian uang negara, bukan sekadar hukuman badan bagi pelaku.

Dana Tali Asih Perusahaan Tambang dan Celahnya

Dana tali asih dari perusahaan tambang lazim mengalir ke desa-desa di sekitar wilayah operasi. Sifatnya bisa berupa tanggung jawab sosial perusahaan, kompensasi, atau bentuk kepedulian lain yang disepakati dengan pemerintah desa.

Persoalannya, dana semacam ini sering tidak masuk dalam struktur APDes yang baku. Ketika pengelolaannya diserahkan pada tim bentukan kepala desa dan ditampung di rekening pribadi, pengawasan menjadi rapuh. Tidak ada pencatatan resmi yang bisa diaudit, tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas.

Di titik itulah penyidik menemukan pelanggaran. Tersangka dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa. Pembukaan rekening di luar rekening resmi desa menjadi bukti permulaan yang kuat.

Sebamban Lama berada di Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan yang cukup padat, sehingga aliran dana dari perusahaan ke desa sekitar menjadi hal yang lumrah terjadi.

Namun kelumrahan itu tidak menghapus kewajiban hukum. Setiap rupiah yang masuk ke desa, termasuk dana tali asih, semestinya tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan pengelolaan keuangan desa.

Dampak Kerugian Negara dan Penyitaan Aset

Angka kerugian negara Rp9,06 miliar bukan jumlah kecil untuk ukuran desa. Nilai itu jauh melampaui kebutuhan pembangunan dasar di banyak desa. Bandingkan dengan pembangunan jalan desa, renovasi sekolah, atau pengadaan air bersih yang kerap terkendala anggaran.

Kerugian sebesar itu setara dengan belasan unit alat berat kecil, atau puluhan kilometer jalan desa beton. Uang yang seharusnya mengalir ke pembangunan justru berhenti di rekening pribadi.

Penyitaan dua bidang tanah milik tersangka menunjukkan penyidik serius mengejar pemulihan aset. Satu SHM seluas 11.540 meter persegi dan satu sporadik seluas 12.176 meter persegi kini menjadi barang bukti.

Bagi warga desa, dampaknya terasa langsung. Program pembangunan yang seharusnya dibiayai dana tersebut tidak berjalan optimal. Kepercayaan warga pada pemerintah desa pun tercoreng.

Kasus ini juga menjadi peringatan bagi kepala desa lain yang mengelola dana dari perusahaan. Rekening resmi desa dan mekanisme APDes bukan formalitas administratif, melainkan benteng pengawasan.

Langkah Selanjutnya: Dari Penyidikan ke Persidangan

Setelah tahap II, perkara akan segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk selanjutnya disusun surat dakwaan.

Proses persidangan akan menjadi uji atas seluruh temuan penyidik. Keterangan 24 saksi dan enam ahli, laporan audit BPKP, serta dokumen rekening dan penyitaan aset akan diuji di pengadilan.

Tersangka S, yang merupakan eks Kepala Desa Sebamban Lama, menghadapi ancaman hukuman sesuai ketentuan tindak pidana korupsi. Jika terbukti, ia juga wajib mengganti kerugian negara.

Publik di Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan menunggu apakah kasus ini berhenti pada satu tersangka atau berkembang ke pihak lain. Sebab, dana tali asih melibatkan lima perusahaan dan tim pengelola bentukan kepala desa.

Penyidik belum menyampaikan apakah ada pihak lain yang akan diperiksa. Yang jelas, berkas sudah P21 dan pelimpahan segera dilakukan. Tahap berikutnya ada di tangan jaksa dan hakim.

Untuk informasi penanganan perkara korupsi di Kalimantan Selatan, publik dapat memantau pemberitaan dari ANTARA Kalsel. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan pidana korupsi diatur dalam regulasi yang dihimpun BPK.

Analisis Redaksi

Kasus Sebamban Lama memperlihatkan pola lama yang masih berulang: dana dari perusahaan disalurkan ke desa tanpa mekanisme pencatatan yang ketat. Ketika pengelolaannya diserahkan pada kepala desa dan tim bentukan sendiri, pengawasan melekat pada APDes praktis lumpuh. Rekening pribadi menjadi jalan pintas yang sulit dilacak.

Yang menarik, kerugian negara ditetapkan Rp9,06 miliar, angka yang sangat besar untuk ukuran satu desa. Ini menunjukkan aliran dana tali asih dari lima perusahaan tambang tidak kecil. Selama bertahun-tahun, dana itu mengalir tanpa ada yang mempertanyakan. Baru setelah audit BPKP, persoalannya terkuak.

Penyitaan aset berupa dua bidang tanah patut diapresiasi. Namun pemulihan kerugian negara tidak berhenti pada penyitaan. Jaksa dan pengadilan harus memastikan uang negara benar-benar kembali, bukan sekadar menghukum pelaku. Pengawasan dana tali asih ke desa-desa sekitar tambang juga perlu dibenahi, agar kasus serupa tidak lahir lagi di desa lain.