Kapal Induk Indonesia Rp1,8 Miliar Sehari: Pakar Soroti Risiko Proyek Gengsi

KRI Sriwijaya-100, kapal induk pertama Indonesia, diperkirakan menghabiskan Rp1,8 miliar per hari hanya untuk bahan bakar. Pakar memperingatkan risiko proyek gengsi di tengah anggaran pertahanan yang terbatas.

Kronologi Peresmian dan Status Kapal Induk

Indonesia resmi memiliki kapal induk pertama dan satu-satunya, KRI Sriwijaya-100, yang diresmikan dua bulan lalu. Kapal ini merupakan hibah dari pemerintah Italia dan sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi (C551). Usianya kini menginjak 41 tahun.

Peresmian kapal ini menjadi simbol kekuatan militer dan prestise negara. Namun, di balik itu, muncul pertanyaan tentang seberapa besar manfaat strategis yang bisa diberikan kapal induk berusia 41 tahun tersebut dibandingkan biaya operasionalnya.

Menurut laporan SINDOnews, para pakar mengkritisi besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan kapal induk ini. KRI Sriwijaya-100 diproyeksikan menghabiskan sekitar Rp1,8 miliar atau USD98.700 (kurs Rp18.252/USD) hanya untuk konsumsi bahan bakar setiap hari.

Angka tersebut belum termasuk biaya perawatan, pengadaan helikopter, modernisasi sistem kapal, serta kebutuhan operasional lainnya. Beban biaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi TNI AL yang selama ini bekerja dengan anggaran pertahanan relatif terbatas.

Belanja pertahanan Indonesia secara historis hanya berkisar 0,6 hingga 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan rata-rata global maupun kawasan Asia-Pasifik. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa KRI Sriwijaya-100 akan mengikuti jejak kapal induk Thailand, HTMS Chakri Naruebet, yang dikenal sebagai aset mahal dengan manfaat operasional terbatas.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Pakar

Febry Triantama, dosen hubungan internasional Universitas Paramadina, memperkirakan konsumsi bahan bakar KRI Sriwijaya-100 mencapai sekitar Rp1,8 miliar (USD98.700) per hari. "Angka ini tentu menjadi tantangan besar bagi TNI AL mengingat keterbatasan anggaran pertahanan," katanya.

Jika dihitung selama 30 hari, konsumsi bahan bakar kapal induk tersebut mencapai sekitar Rp54 miliar. Sementara dalam setahun, kebutuhan bahan bakarnya dapat menembus sekitar Rp657 miliar apabila kapal beroperasi setiap hari dengan tingkat konsumsi yang sama.

Namun, pengeluaran tersebut bukan satu-satunya persoalan. Indonesia juga membutuhkan dana sekitar USD1 miliar atau Rp18,2 triliun untuk melakukan peremajaan menyeluruh kapal induk dan memperoleh helikopter angkut yang sesuai.

Abdul Rahman Yaacob, peneliti di Rabdan Security and Defence Institute, Uni Emirat Arab (UEA), mengatakan biaya tersebut bahkan belum mencakup pengeluaran operasional rutin sehari-hari. Menurutnya, tantangan ekonomi Indonesia saat ini dan pelemahan nilai tukar rupiah dapat memberikan tekanan besar terhadap kemampuan pengerahan operasional kapal induk tersebut.

"Jika beban keuangan ini terbukti tidak berkelanjutan, kita mungkin akan melihat berkurangnya frekuensi pengerahan kapal atau pembatasan peran operasionalnya," katanya, sebagaimana dikutip dari South China Morning Post, Jumat (13/11/2026).

Persoalan biaya menjadi semakin penting karena kapal induk tidak bisa beroperasi sendirian. Keberadaannya membutuhkan ekosistem pendukung, mulai dari helikopter, kapal perang pengawal, hingga sistem logistik dan pemeliharaan yang memadai.

Latar Belakang dan Konteks Anggaran Pertahanan

Indonesia menerima KRI Sriwijaya-100 sebagai hibah dari Italia. Kapal ini sebelumnya merupakan bagian dari Angkatan Laut Italia dengan nama ITS Giuseppe Garibaldi (C551). Meski berstatus hibah, biaya operasional dan perawatan menjadi tanggungan penuh Indonesia.

Anggaran pertahanan Indonesia yang hanya 0,6-0,8 persen dari PDB menjadi latar belakang kritik para pakar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang rata-rata mengalokasikan anggaran pertahanan lebih besar.

Dengan keterbatasan tersebut, pengeluaran Rp1,8 miliar per hari untuk bahan bakar saja dianggap sebagai beban yang tidak proporsional. Apalagi, masih ada kebutuhan peremajaan senilai Rp18,2 triliun dan pengadaan helikopter yang sesuai.

Pemerintah Indonesia dan TNI AL sebelumnya menyatakan bahwa kapal tersebut diprioritaskan untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, diplomasi pertahanan seperti kunjungan ke pelabuhan negara lain, serta operasi militer selain perang (OMSP).

Namun, orientasi penggunaan ini dinilai tidak optimal untuk kapal induk. Abdul Rahman Yaacob menegaskan, "Tujuan utama kapal induk adalah memproyeksikan kekuatan dan menjalankan operasi militer jauh dari wilayah pesisir suatu negara."

Dampak Ekonomi dan Operasional

Beban biaya operasional KRI Sriwijaya-100 berpotensi mengganggu stabilitas anggaran pertahanan Indonesia. Dengan alokasi yang terbatas, pengeluaran untuk kapal induk ini dapat menggerus pos anggaran lain yang lebih krusial.

Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperbesar tekanan. Sebab, sebagian besar komponen biaya operasional dan perawatan kapal induk masih bergantung pada impor, termasuk suku cadang dan bahan bakar.

Dalam jangka panjang, jika beban keuangan tidak berkelanjutan, frekuensi pengerahan kapal induk bisa berkurang. Hal ini berpotensi menurunkan kesiapan operasional dan efektivitas kapal sebagai alat diplomasi pertahanan.

Dampak lainnya adalah munculnya persepsi publik bahwa KRI Sriwijaya-100 lebih merupakan proyek gengsi daripada kebutuhan strategis. Kritik ini diperkuat oleh usia kapal yang sudah 41 tahun dan memerlukan peremajaan besar-besaran.

Para pakar juga menyoroti pentingnya ekosistem pendukung. Tanpa helikopter yang sesuai, kapal perang pengawal, serta sistem logistik dan pemeliharaan yang memadai, kapal induk tidak dapat beroperasi secara efektif.

Langkah Selanjutnya dan Opsi Kebijakan

Pemerintah dan TNI AL perlu mempertimbangkan kembali rencana operasional KRI Sriwijaya-100. Salah satu opsi adalah membatasi pengerahan kapal hanya untuk misi-misi tertentu yang benar-benar strategis.

Opsi lain adalah mencari sumber pendanaan tambahan, baik melalui anggaran pertahanan maupun kerja sama dengan negara mitra. Namun, opsi ini tetap menghadapi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi saat ini.

Peremajaan menyeluruh dengan biaya Rp18,2 triliun juga menjadi pertimbangan. Jika peremajaan dilakukan, kapal induk diharapkan dapat beroperasi lebih optimal hingga beberapa dekade ke depan.

Namun, tanpa peremajaan, KRI Sriwijaya-100 berisiko menjadi aset yang mahal namun kurang bermanfaat. Para pakar menekankan pentingnya perencanaan matang agar kapal induk tidak sekadar menjadi simbol kekuatan tanpa manfaat operasional yang jelas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah atau TNI AL terkait kritik para pakar. Publik menantikan langkah konkret untuk memastikan kapal induk pertama Indonesia ini dapat memberikan nilai strategis yang sepadan dengan biayanya.

Analisis Redaksi

Kepemilikan kapal induk memang menjadi lompatan besar bagi TNI AL. Namun, keputusan menerima hibah kapal berusia 41 tahun tanpa perhitungan biaya operasional yang matang patut dipertanyakan. Angka Rp1,8 miliar per hari untuk bahan bakar saja bukanlah jumlah kecil, apalagi di tengah anggaran pertahanan yang hanya 0,6-0,8 persen dari PDB.

Pemerintah tampaknya perlu belajar dari pengalaman Thailand dengan HTMS Chakri Naruebet. Kapal induk yang jarang beroperasi karena keterbatasan biaya pada akhirnya menjadi monumen mahal yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kekuatan militer.

Jika KRI Sriwijaya-100 dipaksakan beroperasi tanpa dukungan anggaran yang memadai, risiko menjadi proyek gengsi sangat besar. Diperlukan kajian ulang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ekonom dan ahli strategi pertahanan, untuk memastikan kapal induk ini benar-benar memberikan manfaat strategis, bukan sekadar simbol prestise.