Djoko Setijowarno Desak Evaluasi Truk dan Tanggung Jawab Perusahaan

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendesak evaluasi menyeluruh terhadap angkutan barang di Indonesia. Ia menyoroti kelayakan truk, kompetensi sopir, pengawasan uji KIR, dan tanggung jawab perusahaan sebagai satu paket persoalan yang harus dibenahi untuk menekan angka kecelakaan.

Siapa Djoko Setijowarno dan Apa yang Ia Soroti

Djoko Setijowarno adalah nama yang lama dikenal di lingkungan pengamat dan akademisi transportasi Indonesia. Ia kerap menyuarakan persoalan keselamatan jalan, angkutan umum, dan tata kelola logistik di ruang publik.

Dalam sorotannya kali ini, ia tidak berbicara soal satu insiden tertentu. Ia menempatkan persoalan angkutan barang sebagai isu sistemik yang mencakup kendaraan, manusia, pengawasan, dan korporasi.

Empat titik yang ia desak dievaluasi adalah:

• Kelayakan truk — kondisi teknis kendaraan yang beroperasi di jalan, termasuk aspek keselamatan dan kelayakan jalan.
• Kompetensi sopir — kualitas dan kesiapan pengemudi angkutan barang.
• Pengawasan uji KIR — proses dan pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor.
• Tanggung jawab perusahaan — peran dan akuntabilitas badan usaha pemilik atau operator armada.

Keempatnya saling terkait. Kelayakan kendaraan tidak bermakna tanpa pengemudi yang kompeten, dan keduanya tidak akan terjaga tanpa pengawasan serta tanggung jawab perusahaan yang berjalan.

Mengapa Uji KIR Jadi Titik Krusial

Uji KIR adalah mekanisme uji kelayakan kendaraan bermotor yang wajib dilalui kendaraan angkutan barang secara berkala. Tujuannya memastikan kendaraan laik jalan sebelum dioperasikan.

Persoalan yang sering muncul bukan pada keberadaan aturannya, melainkan pada praktik di lapangan. Pengawasan yang lemah membuka ruang bagi kendaraan tidak layak untuk tetap beroperasi.

Djoko menempatkan pengawasan KIR sebagai salah satu pilar yang harus dievaluasi. Artinya, persoalan tidak berhenti pada kendaraan yang diuji, tetapi juga pada proses pengujian dan pengawasan setelahnya.

Untuk konteks, mekanisme uji kelayakan kendaraan di Indonesia berada di bawah kewenangan pemerintah, dengan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama. Informasi resmi soal ketentuan uji berkala dapat dilihat pada pemberitaan BSI News mengenai evaluasi keselamatan angkutan barang.

Kompetensi Sopir dan Beban Kerja di Jalan

Faktor manusia sama pentingnya dengan faktor mesin. Sopir truk bekerja dengan jam kerja panjang, jarak tempuh jauh, dan tekanan pengiriman yang tidak ringan.

Dalam kerangka itu, kompetensi bukan hanya soal kemampuan mengemudi. Ia mencakup pemahaman aturan lalu lintas, kesadaran keselamatan, serta kesiapan fisik dan mental sebelum berangkat.

Djoko memasukkan kompetensi sopir sebagai bagian dari evaluasi. Penekanan ini masuk akal karena kecelakaan angkutan barang jarang berdiri pada satu sebab tunggal.

Tanggung Jawab Perusahaan sebagai Simpul yang Sering Terlewat

Poin keempat yang diangkat Djoko adalah tanggung jawab perusahaan. Ini bagian yang kerap luput dari perhatian publik ketika membahas kecelakaan truk.

Perusahaan pemilik atau operator armada memegang kendali atas keputusan operasional: kendaraan mana yang dioperasikan, siapa yang mengemudikan, dan bagaimana jadwal pengiriman disusun.

Karena itu, evaluasi terhadap kelayakan truk dan kompetensi sopir tidak bisa dilepaskan dari akuntabilitas korporasi. Tanpa itu, perbaikan di tingkat kendaraan dan pengemudi mudah kembali longgar.

Regulator dan kerangka aturan transportasi darat dapat ditelusuri melalui kanal resmi Kementerian Perhubungan.

Langkah Selanjutnya yang Menuntut Tindak Lanjut

Desakan Djoko mengarah pada satu hal: evaluasi tidak cukup berhenti pada imbauan. Ia menuntut pembenahan pada empat area yang saling mengunci.

Untuk kelayakan truk dan pengawasan KIR, yang dibutuhkan adalah penguatan proses uji dan pengawasan di lapangan. Untuk kompetensi sopir, persoalannya menyentuh pembinaan dan standar kesiapan pengemudi.

Sementara untuk tanggung jawab perusahaan, ujungnya ada pada penegakan aturan dan kejelasan konsekuensi bagi operator yang lalai.

Tanpa tindak lanjut di keempat titik itu, persoalan keselamatan angkutan barang akan terus berulang sebagai catatan yang sama dari tahun ke tahun.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari sorotan Djoko Setijowarno bukanlah daftar empat poinnya, melainkan cara ia merangkainya sebagai satu kesatuan. Selama ini pembahasan kecelakaan truk cenderung berhenti pada sosok sopir atau kondisi kendaraan. Padahal keduanya adalah ujung dari rantai keputusan yang diambil jauh sebelum truk meninggalkan garasi.

Uji KIR, misalnya, hanya bermakna bila pengawasannya berjalan. Kompetensi sopir hanya terjaga bila ada pembinaan dan beban kerja yang wajar. Dan keduanya hanya bertahan bila perusahaan punya kepentingan nyata untuk mematuhinya. Di titik inilah tanggung jawab korporasi menjadi kunci yang selama ini paling jarang disentuh.

Karena itu, desakan evaluasi ini layak dibaca sebagai ujian bagi regulator. Angkutan barang menopang distribusi barang sehari-hari, dan keselamatannya bukan perkara opsional. Bila evaluasi hanya berhenti pada rapat dan imbauan, empat poin yang diangkat Djoko akan tetap menjadi daftar yang sama pada sorotan berikutnya.