PKS Serahkan ke Prabowo soal Pengganti Gibran: Musyawarah Koalisi Dinilai Elok

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai langkah Presiden Prabowo bermusyawarah dengan partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming sebagai keputusan yang baik. PKS sendiri menyerahkan sepenuhnya pilihan itu kepada Presiden.

Menurut Mardani, pembahasan bersama partai koalisi—terutama partai yang sejak awal mengusung Prabowo—membuat proses penentuan pengganti Gibran tidak menimbulkan polemik. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Jumat (12/11/2026).

"Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana," kata Mardani seperti dikutip dari pemberitaan detikNews.

Kendati mendukung mekanisme musyawarah, Mardani menegaskan partainya tidak akan ikut menentukan siapa dua nama yang diajukan ke MPR. Keputusan itu, ujarnya, sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

"Kami serahkan pada Pak Presiden," ujarnya.

Gibran Mundur, Kursi Wapres Kosong dan Tenggat 60 Hari Berjalan

Pernyataan Mardani muncul setelah Gibran Rakabuming resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran diri diserahkan langsung ke MPR. Sejak saat itu, kekosongan kursi wakil presiden memasuki hitungan waktu yang diatur konstitusi.

UUD 1945 mengatur pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dilakukan paling lama 60 hari. Artinya, MPR punya batas waktu untuk menyelenggarakan proses pemilihan, sementara Presiden berkewajiban mengajukan dua nama calon sebelum tahapan itu berjalan.

Dalam skema ini, Presiden tidak bisa mengangkat pengganti Gibran sendiri. Ia hanya berwenang mengusulkan dua nama, lalu MPR yang memutuskan melalui mekanisme pemilihan. Karena itu, kualitas komunikasi politik antara Istana dan partai-partai koalisi menjadi penentu apakah proses transisi berjalan mulus atau justru memantik gesekan.

Sejumlah partai di luar koalisi pun mulai menyoroti tahapan ini. PDIP, misalnya, berharap proses transisi wapres pengganti Gibran berjalan tertib. Harapan senada sebelumnya juga muncul dari berbagai kalangan yang mengingatkan agar kekosongan jabatan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Yusril: Prabowo Punya Kewenangan Penuh, Konsultasi Koalisi Diatur UU MD3

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan dasar hukum langkah Prabowo. Menurut dia, Presiden berkonsultasi dengan partai-partai koalisi dan berhak penuh mengajukan dua nama calon ke MPR.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyampaikan hal itu usai mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antara Istana dan lembaga legislatif menjelang pengisian kursi wapres.

Namun Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai koalisi akan digelar. Ia hanya menegaskan bahwa Prabowo memberi sinyal akan berkonsultasi sebelum mengajukan dua nama pengganti Gibran.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.

Peta Kepentingan Partai Koalisi di Balik Dua Nama Calon Wapres

Pernyataan Mardani memberi gambaran bagaimana PKS memposisikan diri. Sebagai partai yang sejak awal mengusung Prabowo, PKS memilih tidak menambah tekanan publik terhadap Istana. Sikap itu berbeda dari manuver partai yang biasanya aktif mendorong nama kadernya masuk bursa.

Ada alasan politik yang masuk akal di balik pilihan tersebut. Menentukan dua nama calon wapres bukan perkara sederhana karena harus melewati uji politik di MPR. Nama yang diajukan mesti punya peluang diterima mayoritas anggota, sekaligus tidak merusak keseimbangan kekuatan di dalam koalisi.

Karena itu, mekanisme musyawarah dipandang lebih aman. Partai-partai koalisi bisa menyampaikan aspirasi lebih dulu, lalu Presiden mengambil keputusan akhir. Dengan cara ini, risiko munculnya blok penolak di parlemen bisa ditekan sejak awal.

• PKS mendukung musyawarah koalisi, tetapi menyerahkan sepenuhnya dua nama calon kepada Presiden.
• Presiden Prabowo memegang kewenangan penuh mengajukan dua nama calon ke MPR sesuai UU MD3.
• MPR menjadi lembaga yang memilih dan menetapkan wapres baru dalam tenggat paling lama 60 hari.
• Partai koalisi akan dilibatkan dalam konsultasi, meski jadwal pertemuannya belum ditentukan.

Yang belum jelas hingga kini adalah nama-nama yang masuk pertimbangan Istana. Tidak ada satu pun nama yang disebut resmi oleh Mardani maupun Yusril. Keduanya hanya berbicara soal mekanisme, bukan sosok.

Tenggat Konstitusi dan Risiko Polemik yang Harus Dihindari

Bagi pemerintahan yang sedang berjalan, kekosongan kursi wapres membawa konsekuensi nyata. Selain soal legitimasi, ada beban kerja yang harus dibagi ulang. Sejumlah agenda pemerintahan yang biasanya melibatkan wapres perlu disesuaikan selama masa transisi.

Mardani menyebut musyawarah sebagai cara menghindari "bola liar". Istilah itu merujuk pada situasi ketika nama-nama calon beredar lebih dulu di ruang publik tanpa kesepakatan internal, lalu memicu tarik-menarik antarpartai. Pengalaman politik Indonesia menunjukkan, polemik semacam itu bisa memperlambat proses di parlemen.

Dari sisi hukum, kerangka waktunya sudah tegas. Pengisian jabatan wapres dilakukan paling lama 60 hari sejak kursi kosong. Bila tenggat itu terlewati tanpa keputusan, tekanan publik terhadap MPR dan Istana dipastikan meningkat.

Karena itu, pernyataan Yusril soal "kewenangan penuh" Presiden bisa dibaca sebagai penegasan bahwa Istana tidak akan menyerahkan keputusan kepada mekanisme lain. Konsultasi dengan koalisi tetap dilakukan, tetapi keputusan akhir tetap milik Prabowo.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Jadwal Pertemuan Koalisi

Yang paling dinantikan sekarang adalah kapan pertemuan Prabowo dengan partai koalisi digelar. Yusril belum bisa memastikan tanggalnya. Ia hanya menyampaikan bahwa Presiden sudah memberi sinyal ke arah sana.

Setelah konsultasi, tahapan berikutnya adalah pengajuan dua nama calon ke MPR. Di titik itu, publik akan melihat siapa saja yang benar-benar masuk pertimbangan Istana. Sampai saat itu terjadi, pernyataan partai-partai koalisi masih akan menjadi indikator utama arah politik transisi.

Sikap PKS lewat Mardani memberi satu pesan penting: partai-partai pengusung awal memilih menahan diri dan menyerahkan keputusan kepada Presiden. Bagi Istana, itu ruang gerak yang cukup lebar. Bagi publik, itu berarti sorotan kini berpindah ke meja Prabowo, tempat dua nama itu akan ditentukan.

Informasi lain seputar dinamika politik nasional bisa dipantau melalui situs resmi MPR RI yang memuat agenda dan tahapan resmi lembaga tersebut.

Analisis Redaksi

Pernyataan Mardani Ali Sera layak dibaca sebagai sinyal konsolidasi, bukan sekadar basa-basi koalisi. Dengan menyerahkan sepenuhnya dua nama calon kepada Prabowo, PKS memindahkan beban politik dari partai ke Istana. Kalau nanti keputusan itu menuai kritik, tanggung jawabnya jelas berada di meja Presiden, bukan di partai-partai pengusung.

Di sisi lain, Yusril memberi pembenaran hukum yang cukup kuat: UU MD3 membuka ruang konsultasi dengan koalisi, sementara kewenangan mengajukan dua nama tetap milik Presiden. Kombinasi kedua pernyataan itu menggambarkan pembagian peran yang rapi—partai bicara soal proses, Istana bicara soal kewenangan. Yang tidak dibicarakan justru hal paling penting: siapa orangnya.

Justru di situ letak ujiannya. Mekanisme yang elok tidak otomatis menghasilkan keputusan yang diterima publik. Dalam 60 hari, Prabowo harus membuktikan bahwa dua nama yang diajukan bukan hasil bagi-bagi kursi, melainkan pilihan yang mempertimbangkan kapasitas pemerintahan. Bila publik mencium aroma transaksi politik, polemik yang ingin dihindari Mardani tetap akan muncul—hanya saja datang dari arah yang berbeda.