PDIP Usul Wapres Pengganti Gibran dari Partai Terbesar di Parlemen, Said Abdullah Buka Tiga Opsi

Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia, dan PDIP berharap penggantinya berasal dari partai terbesar di parlemen. Said Abdullah menegaskan presiden yang memegang mandat menentukan calon wapres, dengan mekanisme yang sepenuhnya berada di ranah rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden menjadi pemicu utama perdebatan politik nasional. Dalam pemberitaan SumselPost.co.id, disebutkan bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Konsekuensi konstitusionalnya jelas: jabatan wakil presiden kini kosong.

Sesuai ketentuan ayat 2 Pasal 8 UUD 1945, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Tenggatnya paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.

Dari hitungan itu, Said Abdullah menyimpulkan bahwa Indonesia akan memiliki wakil presiden baru sebelum 12 Januari 2027. "Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi diatas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," tegas Said Abdullah, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan satu hal penting: proses ini bukan pemilu, melainkan mekanisme internal pemerintahan yang diatur konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, MPR memilih, dan hasilnya mengisi kekosongan jabatan hingga masa jabatan berakhir.

Tiga Opsi Calon Wapres Menurut Said Abdullah

Ketua Banggar DPR sekaligus Ketua DPP PDIP itu memaparkan tiga opsi yang tersedia bagi presiden dalam mengajukan calon wakil presiden. Karena presiden yang berwenang mengajukan calon, menurut Said, presiden pula yang paling memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan.

• Opsi pertama: calon dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kemungkinan kader Gerindra atau tokoh lingkar presiden yang bukan bagian dari Gerindra.
• Opsi kedua: calon dari luar koalisi, dengan pertimbangan membangun persatuan dan membulatkan dukungan politik di DPR maupun di luar DPR.
• Opsi ketiga: calon yang tidak terafiliasi kelompok politik sama sekali, murni dari kalangan profesional, ulama, atau budayawan sesuai kebutuhan presiden.

Said menilai setiap opsi punya plus dan minus. "Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra," ungkapnya.

Ia juga menyoroti variasi di dalam opsi pertama. "Atau presiden memilih dari koalisinya tetapi bukan kader Gerindra. Dari internal koalisipun masih bisa ditimbang lagi, karena kekuatan politiknya di DPR, ataukah sosok politik tetapi memiliki kemampun teknokrasi. Masing masing opsi juga ada plus dan minusnya," jelas Said.

Opsi kedua dinilai relevan bila presiden ingin merangkul kekuatan di luar koalisi. Sementara opsi ketiga menempatkan figur nonpartai sebagai penyeimbang, meski tanpa basis politik di parlemen.

PDIP Ingin Wapres dari Partai Terbesar di Parlemen

Dari ketiga opsi itu, Said Abdullah menyebut opsi pertama sebagai yang paling ideal, dengan satu syarat spesifik: calon wapres sebaiknya berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar.

"Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres," tambah Said. Sosok itu, katanya, harus memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan sehingga pengalamannya bisa dipakai membantu presiden menyukseskan pemerintahannya.

Namun ada syarat politik yang tidak ringan. Meski berasal dari kelompok politik, wapres baru tidak boleh menjadi pesaing atau "matahari kembar" kepemimpinan nasional. Said berharap duet presiden-wapres bisa kembali dalam satu pasangan pada Pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat.

Dengan begitu, sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional: membantu merumuskan peta masalah strategis sekaligus memberikan jalan keluar bagi presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden.

Pernyataan ini menunjukkan posisi PDIP yang tidak serta-merta menuntut kursi, tetapi menekankan pentingnya bobot politik dan rekam jejak pemerintahan. Bagi PDIP, wapres yang kuat secara politik di parlemen dianggap lebih efektif membantu presiden menghadapi tekanan legislatif.

Mekanisme Konstitusional dan Latar Belakang Politiknya

Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar utama proses ini. Aturan itu menyebut MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, selambat-lambatnya 60 hari sejak kekosongan. Mekanisme ini pernah menjadi rujukan konstitusional ketika kursi wapres kosong pada era sebelumnya.

Karena presiden yang mengajukan dua nama, komposisi politik di parlemen tetap berpengaruh. Partai terbesar di parlemen memiliki daya tawar lebih besar untuk mendorong kadernya masuk dalam dua nama yang diajukan. Namun keputusan akhir tetap ada di tangan presiden.

Said menegaskan bahwa pemilihan ini berada dalam kerangka rezim pemerintahan. Artinya, tidak ada kampanye terbuka, tidak ada pemungutan suara rakyat, dan tidak ada tahapan pemilu. Semua berlangsung melalui sidang MPR berdasarkan usulan presiden.

Karena itu, kualitas rekam jejak dan kecakapan pemerintahan menjadi pertimbangan utama. Sejumlah pengamat politik menilai proses ini akan menguji kemampuan presiden menyeimbangkan kepentingan koalisi, stabilitas parlemen, dan kebutuhan pemerintahan yang efektif. Informasi seputar dinamika parlemen dapat dipantau melalui pemberitaan situs resmi DPR RI.

Dampak bagi Pemerintahan dan Langkah Selanjutnya

Kekosongan kursi wapres menimbulkan sejumlah konsekuensi. Secara administratif, tugas-tugas wakil presiden perlu dialihkan sementara. Secara politik, presiden memiliki ruang untuk menata ulang komposisi kepemimpinan menjelang tahun-tahun terakhir masa jabatan.

Bagi partai-partai di parlemen, momen ini menjadi ajang negosiasi. Partai terbesar di parlemen berkepentingan menempatkan kadernya agar memiliki posisi tawar pada Pemilu 2029. Partai menengah dan kecil juga akan berhitung apakah mendukung kader partai besar atau mendorong figur nonpartai.

Langkah selanjutnya sepenuhnya bergantung pada presiden. Ia harus mengajukan dua nama calon ke MPR, yang kemudian menyelenggarakan sidang pemilihan dalam tenggat 60 hari. Said menutup dengan penegasan bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden.

"Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan kedepan," pungkasnya.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Presiden dan Partai Besar

Pernyataan Said Abdullah patut dibaca sebagai peta jalan politik, bukan sekadar komentar. Dengan menyebut partai terbesar di parlemen sebagai sumber ideal calon wapres, PDIP sedang menempatkan diri dalam posisi sentral. Namun ia juga menyadari bahwa konstitusi memberi presiden hak penuh mengajukan dua nama, sehingga tawar-menawar akan berlangsung tertutup di lingkar kekuasaan.

Yang menarik, Said tidak menuntut kursi secara terbuka. Ia menekankan rekam jejak pemerintahan, kecakapan teknokrasi, dan syarat agar wapres tidak menjadi matahari kembar. Framing ini cerdik: secara politis menguntungkan partai besar, tetapi secara substantif sulit dibantah karena menyangkut efektivitas pemerintahan.

Risiko terbesarnya adalah bila proses ini berubah menjadi bagi-bagi kekuasaan jangka pendek. Bila presiden memilih kader partai besar hanya untuk meredam tekanan parlemen, kualitas pemerintahan bisa jadi taruhannya. Sebaliknya, bila presiden memilih figur nonpartai tanpa dukungan parlemen, agenda legislasi bisa tersendat. Keseimbangan itulah yang akan diuji dalam 60 hari ke depan, dan publik berhak menuntut transparansi atas dua nama yang diajukan.