Gibran Mundur: Prabowo Pegang Penentu Wapres, Jatah Partai atau Orang Kepercayaan?

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, membuka babak baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kini bukan lagi soal siapa pengganti Gibran, melainkan bagaimana Prabowo memakai kewenangan konstitusionalnya mengajukan dua nama calon Wapres ke MPR.

Pertanyaannya bercabang. Apakah Prabowo mengambil figur dari partai politik pendukung pemerintah? Apakah ia mempertimbangkan tokoh berlatar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? Atau justru memilih salah satu menterinya sendiri yang selama dua tahun lebih bekerja langsung di bawah kepemimpinannya?

Pertanyaan terakhir punya bobot tersendiri. Prabowo sudah punya pengalaman langsung menilai pekerjaan para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Dalam politik, kepercayaan adalah modal. Dalam pemerintahan, kepercayaan harus disertai kemampuan, integritas, dan tanggung jawab konstitusional.

Kronologi: Kursi Wapres Kosong dan Batas Waktu 60 Hari

Gibran menyatakan mundur pada Kamis, 12 November 2026. Kekosongan jabatan Wakil Presiden lantas mengaktifkan mekanisme yang sudah diatur konstitusi, bukan negosiasi politik belaka.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Aturan turunannya ada di Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Alurnya karena itu cukup jelas:

• Gibran mundur, kursi Wakil Presiden kosong per 12 November 2026.
• MPR wajib bersidang maksimal 60 hari sejak kekosongan.
• Presiden mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratan.
• Dua nama itu diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
• MPR memilih satu nama melalui mekanisme konstitusional.

Yang penting dicatat: tidak ada satu pasal pun yang menyebut kursi Wakil Presiden sebagai jatah partai tertentu. Tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan posisi itu milik Golkar, PAN, Demokrat, PKB, ataupun partai politik lainnya. Presiden yang mengajukan dua nama, MPR yang memilih satu. Di sinilah pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berbeda dari pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.

Partai Koalisi dan Sikap Resmi Golkar di MPR

Dalam pemerintahan yang didukung banyak partai, hubungan Presiden dengan koalisi tetap menjadi salah satu pertimbangan. Golkar, PAN, dan Demokrat punya sejarah sebagai partai pengusung Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024. PKB kemudian bergabung memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Partai-partai itu punya wakil di pemerintahan dan di parlemen.

Jika Presiden mengajukan tokoh dari salah satu partai, pembahasan soal keseimbangan hubungan antarpartai pendukung pemerintah akan muncul. Namun, keliru juga menganggap partai koalisi otomatis menuntut kursi Wakil Presiden.

Buktinya, pada 12 November 2026, Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Melchias Marcus Mekeng menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan nama dan menyerahkan kewenangan pencalonan kepada Presiden. Sikap itu memperlihatkan pembicaraan soal pengganti Wakil Presiden harus dibedakan dari sikap resmi masing-masing partai.

Artinya, ruang bagi Prabowo cukup lebar. Ia tidak sedang menghadapi tagihan resmi yang tertulis, melainkan ekspektasi politik yang bergerak di balik layar. Pembahasan mengenai siapa yang layak diajukan tetap harus melewati satu pintu: penilaian Presiden sendiri.

Menteri Sendiri: Rekam Jejak yang Sudah Teruji di Kabinet

Ada pertimbangan lain yang tidak boleh diabaikan. Prabowo telah memimpin Kabinet Merah Putih selama lebih dari dua tahun. Dalam masa itu ia berinteraksi dengan para menteri, memberi arahan, melakukan evaluasi, dan menerima laporan pelaksanaan kebijakan.

Jika calon Wakil Presiden diambil dari kabinet, penilaian bisa didasarkan pada rekam jejak pelaksanaan tugas, koordinasi, kemampuan memimpin, dan komunikasi dengan Presiden. Kabinet juga memperlihatkan beragam latar belakang kepemimpinan.

Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu'ti yang sekaligus menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang tercatat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 dan punya pengalaman dalam politik serta pemerintahan. Ada pula Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang dikenal sebagai ulama, akademisi, dan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Dari kalangan profesional terdapat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berpengalaman dalam manajemen perbankan dan badan usaha milik negara. Nama-nama itu menunjukkan keragaman latar belakang anggota kabinet, bukan berarti mereka telah dicalonkan atau memperoleh dukungan Presiden.

Prabowo dapat mempertimbangkan figur kabinet maupun figur di luar kabinet. Kedua jalur tetap memerlukan penilaian terhadap kelayakan pribadi dan kemampuan menjalankan jabatan Wakil Presiden.

NU dan Muhammadiyah: Kekuatan Sosial yang Tak Otomatis Mewakili Organisasi

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi kemasyarakatan Islam dengan sejarah panjang dalam kehidupan bangsa. Kontribusi keduanya tidak terbatas pada bidang keagamaan, tetapi juga meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan kehidupan kebangsaan.

Jika muncul figur berlatar NU atau Muhammadiyah dalam pembicaraan calon Wakil Presiden, hal itu merupakan bagian sah dari diskursus politik nasional. Namun ada prinsip yang harus dijaga.

Tokoh yang punya hubungan dengan NU atau Muhammadiyah tidak otomatis dapat disebut mewakili organisasi secara resmi. Pencalonan individual berbeda dengan keputusan kelembagaan. Karena itu, bila Presiden memilih figur berlatar organisasi kemasyarakatan, pertimbangannya semestinya mencakup rekam jejak dan kapasitas individu, bukan semata-mata besarnya organisasi yang menjadi latar belakang.

Jabatan Wakil Presiden bukan simbol penghargaan kepada sebuah kelompok, melainkan amanah negara yang melekat pada seseorang. Prinsip ini juga berlaku bila yang dipilih adalah kader partai: ukurannya kapasitas, bukan besarnya sumbangan politik masa lalu.

Konfigurasi lain yang menarik dikaji adalah satu nama dari partai politik dan satu nama dari kalangan nonpartai, termasuk profesional atau anggota kabinet berlatar organisasi kemasyarakatan. Tokoh partai membawa pengalaman dalam proses politik, pembentukan kebijakan, dan hubungan dengan parlemen. Figur profesional atau tokoh kemasyarakatan membawa pengalaman manajemen, pelayanan publik, pendidikan, ataupun kepemimpinan lembaga.

Namun pembagian berdasarkan latar belakang saja tidak cukup. Keduanya harus dinilai dari kapasitas aktual, integritas, pemahaman konstitusi, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan menjalankan fungsi Wakil Presiden. MPR pun tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat mengesahkan keputusan politik, sebab konstitusi memberinya kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Dampak Politik dan Bayangan Pemilu 2029

Sulit memisahkan pembicaraan soal pergantian Wakil Presiden dari dinamika politik menuju Pemilu 2029. Wakil Presiden pengganti Gibran akan menjalankan sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Pengalaman mendampingi Presiden tentu dapat menjadi bagian dari rekam jejak politik seseorang. Tetapi hal itu tidak otomatis menjadikannya calon pada pemilihan presiden berikutnya. Keputusan mengenai pasangan calon pada Pemilu 2029 akan mengikuti proses dan ketentuan tersendiri.

Karena itu, kepentingan pemerintahan hingga 2029 perlu dibedakan dari rencana politik setelah masa jabatan berakhir. Presiden membutuhkan pendamping untuk membantu menjalankan pemerintahan sekarang. Jangan sampai pembicaraan politik masa depan mengaburkan kebutuhan pemerintahan hari ini.

Dampak lain terletak pada hubungan antarpartai. Jika Prabowo mengambil figur partai, pembahasan soal keseimbangan koalisi akan mengemuka. Jika ia memilih menteri atau tokoh nonpartai, ukuran yang sama harus diberlakukan. Tidak boleh ada standar ganda.

Pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi ujian bagi hubungan antara kekuasaan konstitusional Presiden, kepentingan partai politik, dan tanggung jawab MPR. Partai pendukung pemerintah punya kepentingan politik yang wajar untuk menyampaikan pandangan. Organisasi kemasyarakatan punya ruang berkontribusi. Presiden punya kewenangan menentukan siapa yang diajukan. Seluruh kepentingan itu dapat dipertemukan melalui proses yang terbuka, bertanggung jawab, dan menghormati konstitusi.

Langkah Selanjutnya: Menanti Dua Nama dari Prabowo

Kini Prabowo menghadapi keputusan penting. Ada kepentingan menjaga hubungan politik dengan partai pendukung pemerintahan. Ada pula kemungkinan mempertimbangkan tokoh profesional, figur organisasi kemasyarakatan, atau menteri yang telah bekerja langsung dengannya.

Batas waktunya sudah ditentukan konstitusi. MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan jabatan pada 12 November 2026. Presiden harus menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Publik menunggu dua hal: siapa yang diajukan, dan atas dasar apa penilaian dilakukan. Kedua jawaban itu akan menentukan kualitas proses pengisian jabatan Wakil Presiden, apakah berjalan sebagai mekanisme konstitusional atau bergeser menjadi transaksi politik.

Jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan siapa yang paling dekat dengan Presiden. Demikian pula, jabatan itu bukan hadiah atas jasa politik masa lalu. Wakil Presiden adalah pejabat negara yang harus siap membantu Presiden, menjaga kesinambungan pemerintahan, dan melaksanakan kewajiban konstitusional dalam keadaan apa pun.

Presiden punya kewenangan mengajukan dua nama, sementara MPR menentukan satu nama melalui pemilihan. Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden yang dipercaya Presiden atau diterima partai koalisi, melainkan figur yang mampu mempertanggungjawabkan amanahnya kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana ditulis Makmur Idrus, Pendiri Sultan Hasanuddin Center Makassar, dalam kolomnya di Beranda Sulsel, keputusan itu kini sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

Analisis Redaksi

Yang paling menonjol dari kolom ini bukan soal nama, melainkan soal prosedur. Penulisnya dengan tepat menempatkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagai bingkai utama. Di tengah hiruk-pikuk politik, bingkai itu penting karena menutup ruang bagi klaim "jatah" yang tidak punya dasar hukum.

Namun ada satu titik yang perlu dipertegas. Pernyataan Melchias Marcus Mekeng bahwa Fraksi Golkar di MPR tidak mengajukan nama dan menyerahkan kewenangan kepada Presiden adalah sinyal yang jarang dibaca serius. Bisa dibaca sebagai sikap negarawan, bisa juga sebagai langkah menunggu. Keduanya sama-sama politik. Yang membedakan hanya apakah publik diberi tahu alasannya.

Kritik yang layak diajukan adalah soal transparansi kriteria. Konstitusi memang tidak mewajibkan Presiden mempublikasikan penilaiannya. Tapi mengingat kursi ini kosong di tengah periode dan penggantinya akan menjalankan sisa jabatan hingga 2029, publik berhak tahu atas dasar apa dua nama dipilih. Tanpa itu, spekulasi soal kedekatan pribadi akan mengalahkan pembahasan soal kapasitas. Dan bila itu terjadi, yang kalah bukan hanya salah satu nama, tetapi kualitas proses konstitusional itu sendiri.

Sumber: mpr.go.id