Hanura Siapkan Strategi Sistem Noken demi Rebut Kursi DPR di Papua Pegunungan

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyiapkan strategi khusus untuk menang di Papua Pegunungan pada Pemilu 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik sistem noken yang diakui Mahkamah Konstitusi di sejumlah wilayah provinsi tersebut.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menegaskan bahwa pendekatan politik di Papua Pegunungan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. "Papua Pegunungan itu memang memerlukan strategi khusus yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena sistem pemilunya di sini pun diakui oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu diakuinya sistem noken di Papua Pegunungan ini," kata Rio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan dalam konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Partai Hanura Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (11/11). Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari agenda nasional DPP Hanura yang menjadikan Papua Pegunungan sebagai provinsi ke-29 yang dikunjungi.

Kronologi Konsolidasi Hanura di Wamena

Kunjungan DPP Hanura ke Wamena berlangsung pada Rabu (11/11). Dalam pertemuan itu, DPP bertemu dengan pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD dari Partai Hanura di Papua Pegunungan. Agenda utama mencakup perumusan strategi pemenangan Pemilu 2029 dan evaluasi kesiapan struktur partai.

Rio menjelaskan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan nasional yang telah berlangsung di sejumlah provinsi. Papua Pegunungan menjadi provinsi ke-29 dalam agenda tersebut. "Kami harapkan distrik di seluruh Papua Pegunungan ini bisa terbentuk pada akhir bulan depan paling lama. Kami harapkan para ketua DPC mempunyai kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik itu," ujarnya.

Selain berdiskusi soal strategi, DPP Hanura menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan organisasi sayap kepemudaan partai, yakni Laskar Muda Hanura (Lasmura) Papua Pegunungan. Penyerahan SK ini menjadi penanda beroperasinya sayap kepemudaan partai di wilayah tersebut.

Konsolidasi di Wamena juga membahas pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten. Struktur hingga distrik menjadi salah satu syarat dalam verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029. Karena itu, DPP menargetkan seluruh struktur terbentuk paling lambat akhir Desember 2026.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Patrice Rio Capella memimpin langsung agenda konsolidasi ini sebagai Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura. Ia menekankan pentingnya target yang jelas agar Hanura tidak kembali gagal ke Senayan. "Dua kali partai ini tidak lolos Senayan, 2029 tidak ada cara lain. Partai ini harus masuk ke Senayan pada Pemilu 2029 yang akan datang dan tidak lagi menjadi penonton," ujarnya.

Dari sisi daerah, Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan Senius Hilapok menyambut baik perhatian DPP. Menurutnya, kondisi geografis Papua Pegunungan dengan medan yang sulit dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur di delapan kabupaten.

Meski demikian, Senius memastikan jajaran DPD dan DPC akan berupaya memenuhi seluruh persyaratan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029. "Target kami di DPRD Provinsi itu untuk kursi DPR Provinsi, kita target enam kursi, terus DPRD kabupaten 15 kursi," ujarnya.

Rio juga menyebut modal politik Hanura saat ini berupa 525 anggota DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Jumlah itu dinilai dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kerja politik menjelang Pemilu 2029. Namun, ia tidak merinci sebaran angka tersebut per daerah.

Latar Belakang: Sistem Noken dan Verifikasi Partai

Sistem noken adalah metode pemungutan suara yang diakui Mahkamah Konstitusi untuk sejumlah wilayah di Papua. Dalam sistem ini, suara masyarakat adat diwakili oleh kepala suku atau tokoh adat melalui noken, bukan melalui pencoblosan individual di bilik suara. Pengakuan ini membuat pelaksanaan pemilu di Papua memiliki karakteristik tersendiri yang tidak ditemui di daerah lain.

Bagi Hanura, pemahaman atas sistem noken menjadi kunci untuk merancang strategi pemenangan. Partai tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti kampanye terbuka atau iklan politik. Pendekatan berbasis tokoh adat dan komunitas lokal dinilai lebih relevan dengan kondisi setempat.

Selain itu, Hanura menghadapi syarat verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2029. Verifikasi mencakup kepengurusan hingga tingkat distrik, kantor partai, dan keanggotaan. Di Papua Pegunungan yang memiliki delapan kabupaten dengan medan berat, pembentukan struktur hingga distrik menjadi pekerjaan besar. Karena itu, DPP menetapkan tenggat akhir Desember 2026 untuk seluruh kepengurusan distrik terbentuk.

Rio menilai pengalaman kader dan anggota legislatif di wilayah Papua menjadi modal untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi politik dan karakteristik masyarakat setempat. Hanura, katanya, akan memanfaatkan pengalaman itu untuk memperkuat kerja politik di lapangan.

Dampak dan Target Kursi di Papua Pegunungan

Hanura menetapkan target perolehan enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten pada Pemilu 2029. Target ini disampaikan langsung oleh Senius Hilapok sebagai representasi DPD Papua Pegunungan.

Jika tercapai, target tersebut menjadi lompatan bagi Hanura di wilayah itu. Namun, angka itu juga menunjukkan besarnya tantangan, mengingat kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi di delapan kabupaten. Senius berharap konsolidasi dan pembinaan DPP dapat memperkuat kerja politik Hanura sehingga perolehan kursi meningkat pada Pemilu 2029.

Di tingkat nasional, Hanura berupaya bangkit setelah dua kali gagal lolos ke parlemen. Rio meyakini partai memiliki peluang untuk kembali bersaing dengan partai politik lain, termasuk merebut kursi DPR RI. Ia menegaskan bahwa Hanura harus memiliki target yang jelas agar tidak kembali menjadi penonton dalam kontestasi politik nasional.

Modal 525 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu kekuatan yang disebut Rio. Angka itu menunjukkan Hanura masih memiliki jejak di tingkat daerah, meski belum berhasil menembus Senayan dalam dua pemilu terakhir.

Langkah Selanjutnya: Struktur Distrik dan Verifikasi

Fokus jangka pendek Hanura adalah membentuk kepengurusan hingga tingkat distrik di seluruh Papua Pegunungan. Rio berharap para ketua DPC memiliki kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik. Tenggat yang ditetapkan adalah akhir Desember 2026, atau paling lambat akhir bulan depan sesuai pernyataannya.

Pembentukan struktur ini bukan sekadar administratif. Kelengkapan struktur hingga distrik menjadi salah satu persyaratan dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029. Tanpa struktur yang lengkap, Hanura berisiko menghadapi kendala dalam verifikasi.

Selain itu, DPP Hanura juga mengevaluasi kesiapan struktur partai di Papua Pegunungan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan partai siap menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

Dengan pengesahan Lasmura Papua Pegunungan, Hanura menambah sayap kepemudaan di wilayah tersebut. Organisasi ini diharapkan memperkuat jaringan partai di tingkat akar rumput, terutama dalam menghadapi karakteristik pemilu berbasis sistem noken.

Analisis Redaksi

Langkah Hanura menyiapkan strategi khusus sistem noken di Papua Pegunungan menunjukkan kesadaran bahwa politik Indonesia tidak tunggal. Pengakuan Mahkamah Konstitusi atas sistem noken membuat pendekatan konvensional tidak selalu berlaku. Partai yang ingin menang di wilayah ini harus memahami adat, tokoh, dan jaringan sosial yang mengelilinginya. Hanura tampak berupaya masuk ke ranah itu, meski eksekusinya belum terlihat.

Namun, ada jarak antara retorika dan kesiapan organisasi. Target enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten adalah ambisi yang masuk akal hanya jika struktur hingga distrik benar-benar terbentuk. Tenggat akhir Desember 2026 menjadi ujian pertama. Jika kepengurusan distrik tidak terbentuk tepat waktu, verifikasi faktual bisa menjadi batu sandungan sebelum kompetisi dimulai.

Modal 525 anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah aset yang tidak kecil. Tetapi angka itu tidak otomatis menjadi suara di Papua Pegunungan. Hanura perlu memastikan bahwa pengalaman kader di Papua benar-benar diterjemahkan menjadi strategi lapangan yang sesuai dengan sistem noken. Tanpa itu, target kembali ke Senayan hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap lima tahun.

Sumber: kalbar.antaranews.com, mkri.id