Gibran Cerita Pergulatan Batin Sebelum Pilpres 2024: Harus Kecewakan Partai yang Besarkan Saya

Gibran Rakabuming mengaku mengalami pergulatan batin sebelum memutuskan maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Beban terberatnya bukan soal elektabilitas, melainkan harus berseberangan dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan karier politiknya.

Cerita itu disampaikan Gibran dalam pernyataan yang dirilis Sekretariat Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026, tak lama setelah ia menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden. Dalam keterangan tersebut, eks Wali Kota Surakarta itu membuka sisi personal di balik keputusan politik yang mengubah peta kekuasaan nasional.

Gibran menegaskan satu hal sejak awal: posisi RI 2 tidak pernah masuk rencananya. Ia mengaku bisa masuk kontestasi pilpres setelah menerima pinangan dari kubu Prabowo Subianto. "Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," kata Gibran dalam keterangan yang dirilis Setwapres RI, dikutip dari Kompas TV.

Dilema Meninggalkan Kursi Wali Kota Surakarta

Sebelum menerima tawaran mendampingi Prabowo, Gibran masih berstatus Wali Kota Surakarta. Posisi itu bukan jabatan kosong baginya. Ia baru saja menjalani periode pertama sebagai kepala daerah dan merasa berat meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas.

Dalam pernyataannya, Gibran menyebut ada dua beban yang datang bersamaan. Pertama, tanggung jawab terhadap warga Solo yang memilihnya. Kedua, konsekuensi politik karena harus berhadapan dengan partai yang selama ini menaunginya.

PDI Perjuangan adalah kendaraan politik yang mengantarkan Gibran dari dunia usaha ke kursi wali kota pada 2020. Berseberangan dengan partai itu bukan perkara sederhana, terutama bagi keluarga Joko Widodo yang karier politiknya tumbuh di dalam struktur PDI Perjuangan.

Meski demikian, Gibran menyebut tawaran itu datang dengan niat baik. Ia merujuk pada pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, pentingnya merangkul generasi muda, dan penyatuan berbagai elemen demi masa depan Indonesia.

Alasan Gibran Menerima Pinangan Prabowo

Gibran akhirnya memutuskan maju di Pilpres 2024 karena ingin mengabdi secara lebih luas sebagai anak muda. Menurutnya, posisi wakil presiden memberi ruang lebih besar untuk menyuarakan kepentingan generasi muda dibanding jabatan wali kota.

Pernyataan ini melengkapi narasi yang pernah ia bangun selama kampanye. Gibran kerap memposisikan diri sebagai representasi anak muda di lingkaran kekuasaan, termasuk lewat program-program yang menyasar generasi produktif.

Dalam keterangan yang dirilis Setwapres, Gibran juga menyampaikan sejumlah poin yang menjadi dasar keputusannya menerima tawaran tersebut:

• Keinginan mengabdi lebih luas sebagai anak muda di level nasional.
• Kepercayaan yang datang dengan niat baik untuk keberlanjutan pembangunan.
• Pesan tentang pentingnya merangkul generasi muda dalam pemerintahan.
• Harapan menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa.

Pernyataan itu dibacakan tak lama setelah Gibran mengumumkan mundur dari jabatan wakil presiden. Dua momen tersebut saling berkaitan: pengunduran diri menjadi pintu bagi Gibran untuk menjelaskan perjalanan politiknya secara utuh, dari Solo hingga Jakarta.

Alasan Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan wapres bukan karena polemik ijazah. Ia menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk merespons tekanan politik jangka pendek.

"Kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tetapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar," katanya.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Setwapres, Gibran menyampaikan kalimat pengunduran diri secara langsung. "Oleh sebab itu, hari ini, 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan matang dan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat," ujarnya.

Ia juga menyebut salah satu alasan praktis: ingin pemerintah lebih tenang dan fokus dalam melayani masyarakat. Pernyataan itu menyiratkan bahwa keberadaannya di kursi wapres sempat menjadi sumber ketegangan politik yang mengganggu konsentrasi pemerintahan.

Isu ijazah yang menyeret namanya memang menjadi salah satu polemik terbesar selama ia menjabat. Namun Gibran memilih tidak menjadikan itu sebagai alasan resmi pengunduran dirinya. Ia justru menempatkan keputusan tersebut dalam kerangka etika bernegara.

Jejak Polemik Ijazah dan Tekanan Politik

Polemik ijazah bukan isu kecil. Sepanjang masa jabatannya, persoalan itu terus mencuat dan sempat masuk ke ranah hukum, termasuk menghadirkan sejumlah saksi di persidangan. Publik mengikuti perkembangan kasus ini dengan perhatian tinggi karena melibatkan nama besar keluarga presiden.

Di sisi lain, tekanan politik terhadap Gibran juga datang dari parlemen. Sejumlah anggota DPR mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan, dan usulan itu sempat dibawa ke sidang paripurna. Dinamika ini menunjukkan bahwa posisi Gibran di kursi wapres tidak pernah sepenuhnya stabil.

Pengunduran diri pada 12 November 2026 kemudian dibaca sebagai jalan keluar dari kebuntuan politik. Dengan mundur, Gibran mengakhiri spekulasi panjang tentang kelangsungan jabatannya sekaligus memindahkan tekanan ke pihak lain.

Reaksi pun berdatangan. Presiden Prabowo Subianto disebut mengaku berat hati menerima keputusan itu dan menilai Gibran menunjukkan sikap ksatria. Sementara sejumlah pihak di koalisi mengaku belum menerima konfirmasi resmi soal pengunduran tersebut.

Langkah Selanjutnya Setelah Mundur

Setelah berhenti dari jabatan wapres, Gibran tidak menghilang dari ruang publik. Ia tetap menjalankan aktivitas sosial, termasuk menggelar program makan gratis bersama pedagang UMKM. Langkah ini dibaca sebagai upaya menjaga kedekatan dengan basis pendukungnya.

Secara konstitusional, pengunduran diri wapres membuka proses lanjutan di lembaga kepresidenan dan parlemen. Publik menunggu bagaimana mekanisme pengisian jabatan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Bagi Gibran sendiri, masa depan politiknya kini terbuka. Ia bisa kembali ke Solo, membangun basis baru di luar struktur partai lama, atau memilih peran lain di pemerintahan. Yang jelas, pernyataannya pada 12 November 2026 menandai babak baru dalam perjalanan politik anak sulung Joko Widodo itu.

Detail pernyataan lengkap Gibran dapat dibaca dalam laporan pemberitaan resmi yang dirilis melalui kanal Sekretariat Wakil Presiden RI.

Analisis Redaksi: Harga Politik Sebuah Ambisi

Cerita Gibran tentang pergulatan batin bukan sekadar nostalgia. Ia adalah pengakuan terbuka bahwa keputusan politik selalu punya ongkos, dan ongkos terbesar biasanya dibayar oleh hubungan personal dengan partai yang membesarkan.

Kalimat "membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya" adalah pengakuan yang jarang diucapkan politikus Indonesia secara terbuka. Biasanya, perpindahan kubu dibungkus dengan narasi kepentingan rakyat tanpa menyebut pihak yang ditinggalkan. Gibran memilih menyebutnya dengan gamblang.

Namun publik berhak bertanya: mengapa pengakuan ini baru muncul setelah ia mundur? Selama menjabat, Gibran menghadapi polemik ijazah dan tekanan parlemen tanpa membuka sisi personal seperti ini. Timing pernyataan membuatnya terasa sebagai upaya membangun kembali narasi, bukan sekadar refleksi.

Yang paling menarik justru pernyataannya bahwa kedewasaan bernegara berarti berani melepaskan posisi. Jika prinsip itu diterapkan secara konsisten, ia menjadi standar baru bagi elite politik lain. Jika tidak, kalimat itu hanya akan dikenang sebagai retorika perpisahan yang manis.