Bupati Berau Minta Drainase Segera Dibersihkan, Jangan Tunggu Banjir

Bupati Berau Sri Juniarsih meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera membersihkan drainase dan gorong-gorong sebelum intensitas hujan meningkat. Langkah ini untuk mencegah banjir di kawasan rawan, terutama permukiman padat dan jalan utama.

Permintaan itu disampaikan menyusul ancaman banjir yang kerap muncul saat musim hujan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sri Juniarsih menegaskan pencegahan harus dilakukan sejak dini, bukan setelah air menggenang.

"Pencegahan banjir harus dilakukan sejak dini. Pemerintah tidak boleh menunggu air menggenang baru melakukan penanganan," kata Sri Juniarsih, seperti dikutip Jurnal Borneo.

DPUPR dan DLHK Diminta Bergerak Cepat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta bergerak cepat membersihkan saluran air. Fokus pembersihan diarahkan ke kawasan permukiman padat, jalan utama, pasar, dan kawasan pertokoan yang rawan tersumbat sampah maupun endapan lumpur.

Menurut Sri Juniarsih, kedua OPD itu memiliki kewenangan langsung dalam penanganan drainase. Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pembersihan berjalan efektif.

"Saya minta DPUPR dan DLHK segera turun. Jangan sampai ada laporan warga soal saluran tersumbat yang dibiarkan," ujarnya.

Selain meminta OPD bergerak, Bupati Berau juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke parit dan gorong-gorong. Menurutnya, upaya pemerintah membersihkan drainase harus didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

"Kalau pemerintah sudah membersihkan, tapi warga masih membuang sampah ke parit, ya percuma. Ini tanggung jawab bersama," jelasnya.

Kronologi dan Fokus Pembersihan

Ancaman banjir saat musim hujan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau. Sri Juniarsih menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi dengan OPD terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur drainase sebelum curah hujan meningkat.

Pembersihan akan difokuskan pada titik-titik rawan genangan, seperti kawasan permukiman padat penduduk, jalan utama, pasar, dan pertokoan. Kawasan-kawasan ini dinilai paling rentan tersumbat sampah dan endapan lumpur.

DPUPR bertanggung jawab atas pemeliharaan saluran air dan gorong-gorong, sementara DLHK menangani aspek kebersihan dan pengelolaan sampah. Keduanya diminta berkoordinasi agar pembersihan tidak tumpang tindih.

"Kita tidak ingin ada genangan yang mengganggu aktivitas warga. Untuk itu, pembersihan harus dilakukan secara menyeluruh," tambah Sri Juniarsih.

Pemerintah Kabupaten Berau juga mengimbau warga untuk aktif melaporkan saluran air yang tersumbat. Laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penanganan cepat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Bupati Berau, pernyataan senada datang dari Kepala DPUPR Berau. Ia memastikan pihaknya telah menyiapkan jadwal pembersihan di sejumlah titik. "Kami sudah memetakan lokasi rawan genangan. Pembersihan akan dilakukan bertahap," ujarnya.

Kepala DLHK Berau juga menegaskan komitmennya mendukung program ini. Menurutnya, sosialisasi kepada warga soal larangan membuang sampah ke saluran air akan terus dilakukan.

"Kami akan libatkan petugas kebersihan dan komunitas untuk mengedukasi warga. Kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah," katanya.

Warga di kawasan Tanjung Redeb menyambut baik rencana ini. Salah seorang warga, Ahmad, mengaku sering melihat saluran air di depan rumahnya tersumbat sampah. "Kalau hujan deras, air cepat naik. Semoga dengan pembersihan ini tidak banjir lagi," ujarnya.

Latar Belakang dan Konteks

Kabupaten Berau memiliki topografi yang beragam, mulai dari pesisir hingga perbukitan. Kawasan permukiman padat di Tanjung Redeb dan sekitarnya menjadi langganan genangan saat hujan intensitas tinggi.

Masalah utama bukan hanya kapasitas drainase yang terbatas, tetapi juga kebiasaan membuang sampah ke saluran air. Sampah rumah tangga dan plastik sering menyumbat gorong-gorong, sehingga air tidak mengalir lancar.

Pemerintah Kabupaten Berau sebenarnya telah memiliki program pembersihan drainase rutin. Namun, keterbatasan anggaran dan personel membuat pembersihan tidak selalu optimal.

Menurut data DPUPR Berau, panjang drainase yang dikelola pemerintah mencapai puluhan kilometer. Sebagian di antaranya berusia tua dan perlu perbaikan. Karena itu, pembersihan saja tidak cukup tanpa perawatan berkelanjutan.

"Kami juga mendorong partisipasi warga melalui kerja bakti. Ini bagian dari solusi jangka panjang," kata Sri Juniarsih.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika tidak ditangani, genangan air bisa mengganggu aktivitas ekonomi warga. Pasar dan pertokoan yang tergenang berpotensi mengalami kerugian. Selain itu, genangan juga menjadi sarang penyakit.

Langkah selanjutnya, DPUPR dan DLHK akan melakukan pembersihan di titik prioritas. Pemerintah juga akan memasang rambu larangan membuang sampah di saluran air.

"Kami akan evaluasi secara berkala. Kalau masih ada genangan, akan kami cari penyebabnya," ujar Kepala DPUPR Berau.

Bupati Sri Juniarsih menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. "Mari bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan," tutupnya.

Analisis Redaksi

Permintaan Bupati Berau untuk membersihkan drainase sebelum banjir datang adalah langkah tepat. Namun, kebijakan ini akan sia-sia jika tidak diikuti pengawasan dan sanksi bagi warga yang membuang sampah ke saluran air.

Selama ini, imbauan moral sering tidak cukup. Di banyak daerah, drainase yang sudah dibersihkan kembali tersumbat dalam hitungan minggu karena perilaku warga. Karena itu, penegakan aturan menjadi penting.

Pemerintah Kabupaten Berau perlu memastikan pembersihan dilakukan secara rutin, bukan hanya menjelang musim hujan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus berkelanjutan, melibatkan tokoh agama, sekolah, dan komunitas.

Yang tak kalah penting, transparansi anggaran dan laporan kinerja OPD. Warga berhak tahu sejauh mana pembersihan dilakukan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.

Pada akhirnya, banjir bukan hanya soal drainase, tetapi juga perilaku. Tanpa perubahan kebiasaan, upaya pemerintah hanya akan menjadi pekerjaan yang berulang setiap tahun.

Sumber: beraukab.go.id