Siapa Pengganti Gibran? Prabowo Sinyal Libatkan Partai Koalisi Sebelum Ajukan Dua Nama

Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kedua nama itu nantinya diserahkan ke MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," kata Yusril, dikutip dari AFU.ID.

Kabar ini menutup satu babak panjang politik nasional. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden langsung kepada Prabowo di Istana Merdeka pada hari yang sama. Sejak detik itu, kursi Wapres resmi kosong dan konstitusi memberi tenggat yang tidak bisa ditawar.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat itu diterima langsung oleh Prabowo.

Pada hari yang sama, pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani lantas menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak surat itu diserahkan.

Pimpinan MPR langsung menggelar rapat internal untuk membahas tindak lanjut surat tersebut. Dari rapat itu, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat pukul 14.00 WIB yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat gabungan itu akan membahas empat agenda utama:

• Menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran.
• Membahas pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon Wapres.
• Membentuk tim verifikasi persyaratan administrasi para kandidat.
• Membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait hasil pemilihan.

Muzani menegaskan proses pengisian jabatan Wapres tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Konstitusi memberi batas waktu yang jelas, dan MPR bergerak mengikuti tenggat itu.

Yusril: Kewenangan Usulkan Dua Nama Ada di Tangan Presiden

Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan formal mengusulkan dua calon Wapres berada pada Presiden. Karena itu, hasil pembicaraan dengan partai koalisi tidak otomatis menetapkan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden baru.

Menurut Yusril, Presiden dapat menentukan sendiri langkah yang akan ditempuh sebelum menyerahkan nama calon kepada MPR. Konsultasi dengan partai pendukung pemerintah hanya salah satu opsi yang disebut Prabowo.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," ujar Yusril.

Meski Prabowo telah memberi sinyal akan mengajak partai koalisi berbicara, Yusril belum mengetahui kapan pertemuan itu akan dilaksanakan. Jadwal maupun mekanisme komunikasi politik tersebut, katanya, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Pernyataan itu penting untuk membaca arah politik pengisian kursi Wapres. Konsultasi koalisi berjalan di ranah politik, sementara keputusan akhir tetap berada di mekanisme konstitusional antara Presiden dan MPR.

Dasar Hukum: Pasal 8 UUD 1945 hingga UU MD3

Mekanisme penggantian Gibran diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan itu menyatakan bahwa ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Aturan tersebut diperinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 46 Ayat (2) menyebut Presiden harus menyampaikan dua calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

Setelah dua nama diterima, MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan melalui tim verifikasi. Kedua kandidat juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan dalam sidang paripurna sebelum proses pemungutan suara dilakukan.

Pemilihan dilakukan oleh anggota MPR dengan menentukan satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui ketetapan MPR.

UU MD3 juga mengatur skenario suara imbang. Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara harus diulang satu kali. Jika hasil pemilihan ulang tetap berimbang, Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Setelah terpilih, Wapres baru ditetapkan melalui ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Mekanisme itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 47 dan Pasal 49 UU MD3.

Konsultasi Koalisi dan Celah yang Tak Diatur Eksplisit

Wacana konsultasi dengan partai koalisi menarik dicermati dari sisi regulasi. Pasal 46 UU MD3 yang secara khusus mengatur kekosongan jabatan Wapres tidak menetapkan konsultasi tersebut sebagai tahapan wajib.

Pasal 51 UU MD3 memang mengatur keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik. Namun ketentuan itu berlaku dalam situasi berbeda, yakni ketika jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan secara bersamaan.

Artinya, sinyal Prabowo untuk melibatkan partai koalisi lebih tepat dibaca sebagai langkah politik ketimbang kewajiban hukum. Presiden memegang hak prerogatif untuk menentukan dua nama, tetapi ia memilih membuka ruang komunikasi dengan mitra koalisi.

Langkah itu punya logika tersendiri. Koalisi pendukung pemerintah memiliki kepentingan langsung terhadap figur yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Membiarkan partai koalisi di luar proses berisiko menimbulkan gesekan yang tidak perlu di parlemen.

Di sisi lain, MPR tetap menjadi arena penentu. Dua nama yang diajukan Presiden akan diuji lewat verifikasi administrasi dan pemungutan suara oleh anggota MPR. Partai koalisi punya pengaruh di sana, bukan di meja Presiden.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya Menuju Sidang Paripurna

Kekosongan kursi Wapres membuat MPR menjadi pusat perhatian dalam beberapa pekan ke depan. Rapat gabungan Jumat pukul 14.00 WIB akan menjadi penanda pertama seberapa cepat tahapan pemilihan bergerak.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari proses ini:

• Tenggat 60 hari sejak kekosongan jabatan menjadi batas keras yang harus dipenuhi MPR.
• Presiden harus menyampaikan dua nama kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
• Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi kedua kandidat.
• Kedua kandidat wajib menyatakan kesiapan dicalonkan sebelum pemungutan suara.

Bagi Prabowo, pengisian kursi Wapres menentukan komposisi kekuatan pemerintah di sisa masa jabatan. Figur yang dipilih harus mampu bekerja dalam ritme pemerintahan yang sudah berjalan dan diterima mayoritas fraksi di MPR.

Bagi partai koalisi, konsultasi yang dijanjikan Prabowo menjadi ujian pengaruh. Jika komunikasi politik berjalan mulus, proses di MPR cenderung singkat. Jika tidak, gesekan bisa muncul justru saat pemungutan suara.

Perhatian berikutnya tertuju pada langkah Prabowo menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada MPR. Sementara itu, MPR mulai menyiapkan tahapan pemilihan agar kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran dapat segera diisi sesuai ketentuan konstitusi.

Sejumlah pemberitaan terkait juga menyoroti jejak karier Gibran hingga fasilitas yang tetap ia dapatkan usai mundur, termasuk rumah negara seluas 1.500 meter persegi. Untuk konteks hukum dan politik yang lebih luas, pembaca bisa merujuk pemberitaan MPR RI serta dokumen UUD 1945 dan UU MD3 yang menjadi dasar proses ini.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril bahwa Presiden "bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi" adalah kalimat yang secara hukum benar, tetapi secara politik menyimpan ketegangan. Di satu sisi, ia menegaskan hak prerogatif Prabowo. Di sisi lain, ia membiarkan pintu konsultasi terbuka tanpa jadwal dan tanpa mekanisme yang jelas.

Ketidakjelasan itu bukan hal kecil. Partai koalisi sudah menanggung beban politik mendukung pemerintahan, dan kini mereka diminta menunggu apakah akan dilibatkan dalam penentuan pendamping Prabowo. Ketika konsultasi tidak diatur sebagai kewajiban dalam Pasal 46 UU MD3, janji melibatkan koalisi bergantung sepenuhnya pada kemauan Presiden. Itu membuat posisi partai koalisi lemah secara prosedural, meski kuat secara jumlah kursi di MPR.

Yang lebih perlu diawasi adalah kecepatan dan transparansi tahapan. Tenggat 60 hari dan batas 14 hari sebelum sidang paripurna bukan angka kosong. Jika Presiden menunda pengajuan dua nama, MPR kehabisan ruang untuk verifikasi yang layak. Sebaliknya, jika dua nama diajukan terburu-buru tanpa komunikasi politik yang matang, pemungutan suara berisiko menghasilkan pemenang tipis yang melemahkan legitimasi Wapres baru.

Ujian sesungguhnya bukan pada siapa yang duduk di kursi Wapres, melainkan pada apakah prosesnya berjalan sesuai konstitusi tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Rapat gabungan Jumat akan menjadi indikator pertama. Jika empat agenda yang disiapkan MPR berjalan sesuai jadwal, kekosongan jabatan bisa ditutup dengan rapi. Jika tidak, publik berhak menuntut penjelasan.

Sumber: mpr.go.id