Kejari Pringsewu Geledah Kemenag: Dugaan Korupsi Dana BOS dan Sertifikasi Guru

Kejaksaan Negeri Pringsewu menggeledah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, Lampung, Selasa (10/11/2026). Penggeledahan menyasar dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan pada pengelolaan Dana BOS, Olimpiade Madrasah Indonesia, dan sertifikasi guru periode 2024-2026.

Tim penyidik bergerak sejak pukul 11.00 hingga 15.00 WIB. Sejumlah ruangan jadi sasaran, antara lain bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian. Dokumen penting, berkas administrasi keuangan, dan barang bukti elektronik diamankan dari lokasi.

"Dalam penggeledahan ini, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Anggiat AP Pardede, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari detikSumbagsel.

Kronologi Penggeledahan Kantor Kemenag Pringsewu

Penggeledahan berlangsung empat jam. Penyidik masuk ke sejumlah ruangan yang dianggap menyimpan jejak administrasi program yang tengah disidik. Bagian pendidikan madrasah menjadi titik utama karena berkaitan langsung dengan pengelolaan Dana BOS dan Olimpiade Madrasah Indonesia.

Bagian keuangan dan kepegawaian juga tidak luput. Dua unit itu diduga menyimpan data yang relevan dengan dugaan pemotongan atau pungutan dalam proses sertifikasi guru. Penyidik menyita seluruh temuan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Anggiat, barang bukti itu nantinya dipakai untuk mendukung proses pembuktian dalam penyidikan. "Seluruh barang bukti yang ditemukan telah diamankan dan disita sesuai ketentuan hukum acara pidana," ujarnya.

Penggeledahan berjalan dengan pengawalan personel TNI dari Kodim 0424/Tanggamus. Pengamanan itu merujuk pada nota kesepahaman antara Kejaksaan RI dan TNI. Kehadiran aparat militer dalam penggeledahan institusi pemerintah bukan hal baru, terutama untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Sejauh ini belum ada tersangka yang diumumkan. Kejari Pringsewu masih berada di tahap penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Perkara ini menyangkut pengelolaan anggaran selama tiga tahun, dari 2024 sampai 2026.

Pemerasan dalam Jabatan pada Dana BOS hingga Sertifikasi Guru

Dugaan yang diusut bukan soal penyelewengan dana secara langsung. Penyidik menyoroti praktik pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kemenag Pringsewu. Artinya, ada dugaan pihak berwenang memanfaatkan posisinya untuk memungut sesuatu dari program yang seharusnya berjalan tanpa beban tambahan.

Tiga objek yang disorot saling berkaitan dengan alur uang di satuan pendidikan madrasah. Dana BOS adalah anggaran operasional sekolah. Olimpiade Madrasah Indonesia melibatkan pembiayaan kegiatan dan pembinaan siswa. Sertifikasi guru menyangkut proses administrasi yang menentukan tunjangan profesi pendidik.

Dalam praktik di lapangan, ketiga program itu kerap melibatkan koordinasi antara sekolah, madrasah, dan kantor kementerian di daerah. Titik itulah yang diduga menjadi celah pemerasan. Penyidik belum merinci berapa nilai kerugian atau pungutan yang diduga terjadi.

Yang jelas, penyidik menyita berkas administrasi pengelolaan keuangan. Dokumen semacam ini biasanya memuat alur pencairan, laporan pertanggungjawaban, hingga bukti setoran. Barang bukti elektronik turut diamankan, memberi petunjuk bahwa penyidik ingin menelusuri jejak komunikasi dan transaksi digital.

Anggiat Pardede Sebut Penelusuran Pihak yang Terlibat

Kajari Pringsewu Anggiat AP Pardede menegaskan penyidikannya akan berjalan terbuka. Ia meminta semua pihak yang berkaitan dengan perkara bersikap kooperatif. Pernyataan itu disampaikan dua hari setelah penggeledahan, saat barang bukti sudah berada di tangan penyidik.

"Kami akan terus bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut perkara ini. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Anggiat.

Penyidik juga akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat. Artinya, pemeriksaan saksi kemungkinan menjadi langkah berikutnya. Kejaksaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, Kantor Kemenag Pringsewu belum memberi tanggapan resmi yang dikutip dalam pemberitaan ini. Sikap kooperatif yang diminta kejaksaan menjadi sinyal bahwa proses hukum diharapkan tidak terganggu oleh resistensi internal.

Mengapa Dana BOS dan Sertifikasi Guru Rawan Pungli

Dana BOS dan sertifikasi guru termasuk program dengan aliran uang besar dan melibatkan banyak pihak. Dana BOS mengalir ke satuan pendidikan setiap tahun anggaran. Sertifikasi guru menentukan tunjangan profesi yang nilainya signifikan bagi pendapatan pendidik.

Karena itu, kedua program ini berulang kali masuk radar pengawasan aparat penegak hukum di berbagai daerah. Persoalannya bukan hanya penyelewengan dana, tetapi juga pungutan tidak resmi yang dibebankan kepada guru atau madrasah dengan dalih kelancaran administrasi.

Olimpiade Madrasah Indonesia menambah dimensi lain. Kegiatan kompetisi siswa biasanya melibatkan anggaran pembinaan, transportasi, dan akomodasi. Rantai pembiayaan yang panjang itulah yang dinilai rawan disalahgunakan.

Kejari Pringsewu memilih jalur penyidikan pidana korupsi, bukan sekadar audit internal. Langkah ini menunjukkan dugaan yang diusut menyangkut unsur penyalahgunaan wewenang, bukan hanya kesalahan administratif. Untuk memperkuat pembuktian, penyidik biasanya merujuk pada ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dibaca di basis data peraturan BPK.

Dampak bagi Madrasah dan Langkah Penyidikan Berikutnya

Efek langsung paling terasa di satuan pendidikan. Guru dan pengelola madrasah yang tengah mengurus sertifikasi atau pencairan Dana BOS kini berhadapan dengan ketidakpastian. Proses administrasi bisa melambat selama penyidikan berjalan.

Bagi kejaksaan, empat jam penggeledahan baru pintu awal. Penyidik masih harus memeriksa dokumen, mencocokkan aliran dana, dan memanggil saksi. Penetapan tersangka belum diumumkan, sehingga arah perkara masih terbuka.

Publik di Pringsewu menunggu apakah perkara ini berhenti di tahap penyidikan atau berlanjut ke penuntutan. Kejaksaan berjanji memberi kabar perkembangan secara berkala. Sementara itu, kantor Kemenag Pringsewu kini berada di bawah sorotan, terutama pada tiga bagian yang digeledah.

Analisis Redaksi

Penggeledahan di kantor kementerian bukan peristiwa kecil. Ketika penyidik menyita berkas keuangan dan barang bukti elektronik dari bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian, itu menandakan dugaan sudah cukup spesifik untuk masuk ranah pidana. Kejari Pringsewu tidak sedang mencari-cari kesalahan administratif. Mereka mengejar dugaan pemerasan dalam jabatan.

Yang perlu diawasi justru arah penyidikan. Perkara ini menyangkut periode 2024-2026 dan tiga program sekaligus. Bila penyidik berhenti pada pelaku kecil di tingkat madrasah, sementara pihak yang memiliki kewenangan memungut tidak disentuh, publik berhak mempertanyakan keseriusan penanganan. Pemerasan dalam jabatan selalu melibatkan relasi kuasa, bukan sekadar transaksi.

Kejaksaan berjanji transparan. Janji itu akan diuji oleh waktu, terutama saat penetapan tersangka. Di sisi lain, Kemenag Pringsewu perlu memastikan layanan pendidikan tidak ikut macet gara-gara penyidikan. Guru dan siswa tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan dari proses hukum yang seharusnya menegakkan keadilan bagi mereka.