Kasus Jalan Sumut Rp165 Miliar: KPK Buka Peluang Selidiki Bobby Nasution

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam proyek jalan senilai sekitar Rp165 miliar. Pemicunya: fakta persidangan soal pergeseran anggaran hingga enam kali melalui peraturan gubernur.

Peluang itu muncul setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan mengungkap bagaimana dua proyek jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara—ruas Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru—masuk ke dalam anggaran. Nilai totalnya sekitar Rp165 miliar.

KPK menegaskan penyidikan saat ini masih berfokus pada klaster Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut yang memakai anggaran APBN. Namun pintu pengembangan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut tidak tertutup.

Kronologi: Dari Sidang Medan hingga Delapan Tersangka Baru

Jejak perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2025 yang menjaring lima tersangka. Kasus kemudian berkembang. Pada 30 September 2026, KPK resmi menetapkan delapan tersangka baru dari klaster BBPJN Sumatera Utara.

Sebelum itu, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada 24 September, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Bobby Nasution dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Effendy Pohan. Keduanya diminta memberi keterangan soal pergeseran anggaran proyek jalan.

Permohonan hakim muncul setelah saksi membeberkan penganggaran dua proyek jalan di Padang Lawas Utara. Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, menyebut dua anggaran proyek itu belum tercantum dalam APBD murni 2025. Anggaran lantas dialokasikan lewat pergeseran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di persidangan terungkap pergeseran anggaran dilakukan hingga enam kali melalui peraturan gubernur. Mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, mengaku telah melaporkan rencana pembangunan ruas jalan tersebut kepada Gubernur. Proyek itu diklaim sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Sidang juga menampilkan foto Bobby bersama Topan di lokasi peninjauan jalan. Mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi membenarkan keberadaan foto tersebut. Ia menerangkan ikut mengawal rombongan gubernur bersama unsur TNI dan kepolisian.

Rangkaian fakta itu yang membuat KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara. "Nah itu akan nanti didalami di proses penyidikan yang saat ini berjalan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, Jumat (23/10/2026).

Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Kata KPK

Dari delapan tersangka baru klaster BBPJN Sumut, tujuh orang resmi ditahan penyidik selama 20 hari pertama, terhitung 22 Oktober hingga 10 November 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Satu tersangka belum ditahan.

Berikut daftar tersangka yang ditahan:

• Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (SCH), Kepala BBPJN Sumut periode September 2024–28 Juni 2025
• T. Rahmansyah Putra alias Dadam (TRP), Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut
• Rahmad Parulian (RP), Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut
• Manaek Manalu (MM), PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II
• Munson Ponter Paulus (MP), PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut
• Faisal (FS), PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I
• Heri Handoko (HH), PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I

Adapun Dicky Erlangga (DE), Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, belum ditahan. Pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada Senin, 26 Oktober 2026.

KPK juga menyoroti peran pejabat di lingkungan Pemprov Sumut. Penyidik akan mendalami kemungkinan pengembangan perkara ke sana, meski fokus utama masih pada klaster BBPJN. Informasi seputar penanganan perkara ini dapat dipantau melalui kanal resmi KPK.

Modus Commitment Fee Berjenjang dan Aliran Dana ke Pejabat

Dalam konstruksi perkara korupsi proyek jalan nasional tahun 2023–2025, KPK mengungkap para tersangka mematok commitment fee atau biaya komitmen secara sistematis. Besarannya dibagi berdasarkan jenjang jabatan.

Rinciannya: Kepala BBPJN Provinsi Sumatera Utara 4 persen, Kepala Satker PJN Provinsi Sumatera Utara 4 persen, PPK di lingkungan BBPJN 1 sampai 1,5 persen, Bendahara BBPJN 0,5 persen, dan pokja 0,5 persen.

Akibat praktik itu, para pejabat menerima aliran dana suap bervariasi, baik tunai maupun transfer, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Berdasarkan catatan KPK, T. Rahmansyah Putra alias Dadam menerima paling besar, Rp3,49 miliar.

Berikutnya Dicky Erlangga Rp1,77 miliar, Manaek Manalu Rp1,25 miliar, Munson Ponter Paulus Rp550 juta, Rahmad Parulian Rp450 juta, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja Rp300 juta, Faisal Rp290 juta, dan Heri Handoko Rp270 juta.

Pola commitment fee berjenjang ini menunjukkan korupsi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada struktur, ada persentase, dan ada pembagian peran yang rapi di setiap tingkat jabatan. Penyidik menyebut praktik itu berlangsung sistematis.

Pergeseran Anggaran Lewat Pergub dan Sorotan Publik

Yang membuat kasus ini menarik perhatian adalah jalur penganggarannya. Dua proyek jalan di Padang Lawas Utara tidak masuk APBD murni 2025, lalu dimasukkan lewat pergeseran anggaran OPD. Pergeseran itu dilakukan hingga enam kali melalui peraturan gubernur.

Mekanisme pergeseran anggaran sebenarnya sah secara administrasi jika mengikuti prosedur. Persoalannya, dalam konteks perkara ini, pergeseran tersebut diduga menjadi pintu masuk bagi kepentingan proyek yang bermasalah. Di sinilah posisi gubernur menjadi krusial untuk diuji.

Hakim Khamozaro Waruwu sendiri memandang keterangan Bobby dan Effendy Pohan penting. Permintaan menghadirkan keduanya muncul karena saksi menyebut soal penganggaran dua proyek jalan tersebut di persidangan.

KPK melanjutkan pengumpulan bukti. Pada Senin, 9 November, penyidik menggeledah enam lokasi. Lokasi itu meliputi Kantor Satker Wilayah 1 dan Kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut, satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen terkait perkara. Sejumlah media nasional juga memberitakan perkembangan kasus ini, termasuk Antara.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menempatkan proyek infrastruktur jalan di Sumut sebagai sorotan. Proyek yang diklaim bagian dari PHTC justru berujung pada penetapan tersangka dan penahanan sejumlah pejabat. Efeknya bisa terasa pada kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.

Bagi Pemprov Sumut, pengembangan penyidikan ke lingkungan pemerintah provinsi berpotensi memunculkan tekanan politik. Bobby Nasution, yang menjabat Gubernur Sumut, belum dimintai keterangan resmi dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Statusnya sejauh ini masih sebatas pihak yang diminta hadir sebagai saksi oleh majelis hakim.

KPK menegaskan penyidikan klaster BBPJN masih berjalan. Penyidik mendalami kemungkinan pengembangan ke Pemprov Sumut, termasuk soal pergeseran anggaran lewat pergub. Pemeriksaan ulang terhadap Dicky Erlangga dijadwalkan pada 26 Oktober 2026.

Langkah berikutnya bergantung pada hasil penyidikan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat Pemprov, bukan tidak mungkin daftar tersangka bertambah. Sebaliknya, jika tidak ada bukti cukup, kasus tetap berhenti di klaster BBPJN.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan sekadar soal delapan tersangka baru atau angka Rp165 miliar. Yang paling penting adalah bagaimana sebuah proyek bisa masuk anggaran lewat pergeseran hingga enam kali melalui peraturan gubernur. Mekanisme itu sah secara administratif, tetapi justru di situlah ruang penyimpangan bisa bersembunyi.

KPK berada di titik yang menentukan. Membiarkan penyidikan hanya berhenti di klaster BBPJN berarti membiarkan pertanyaan soal pergeseran anggaran menggantung. Sebaliknya, membuka penyidikan ke Pemprov Sumut menuntut bukti yang kuat, bukan sekadar fakta persidangan yang belum diuji dalam penyidikan.

Yang perlu diawasi publik adalah konsistensi penegakan hukum. Jika hakim saja menilai keterangan Bobby dan Effendy Pohan penting, penyidik semestinya punya alasan kuat untuk menempuh langkah serupa. Kasus jalan Sumut akan menjadi ujian apakah KPK berani menelusuri ke atas, atau berhenti di pejabat teknis di lapangan.

Sumber: afu.id, kpk.go.id, antaranews.com