Windu Aji Sutanto Tersangka Korupsi Nikel: Benang Merah Bisnis dengan Arif Kurniawan

Windu Aji Sutanto, tersangka korupsi tata kelola tambang nikel Blok Mandiodo, disebut memiliki hubungan bisnis dengan Arif Kurniawan, pengusaha yang dijuluki Raja Nikel Indonesia. Seorang sumber menyebut Arif adalah bos dari Windu.

Nama Windu kembali mencuat di tengah pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung. Pengusaha tambang yang pernah menjadi relawan pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Tengah itu kini tersangkut dalam jaringan bisnis yang diduga bermuara pada Arif.

"Arif ini bosnya Windu," ungkap seorang pengusaha tambang yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan Windu kepada Afu.id di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kronologi Kasus Korupsi Nikel Blok Mandiodo

Jejak hukum Windu sebenarnya sudah panjang. Kejaksaan Agung menetapkan Windu sebagai tersangka pada Juli 2023. Saat itu, ia disebut sebagai pemilik PT Kara Nusantara Investama sekaligus pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM).

Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama operasional antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining pada periode 2021–2023. Kejaksaan mengungkapkan perkara itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp5,7 triliun.

Pada 25 April 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Windu. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tingkat pertama itu menjadi bagian penting dari rekam jejak hukum pengusaha tambang tersebut.

Perkara tidak berhenti di situ. Pada September 2025, Windu kembali menghadapi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil korupsi nikel. Majelis hakim menyatakan perkara tersebut ne bis in idem karena dinilai merupakan pengulangan perkara korupsi yang telah diputus sebelumnya.

Meski demikian, hakim menyatakan Windu terbukti menggunakan hasil korupsi untuk membeli tiga mobil mewah. Ia juga disebut menerima aliran uang penjualan nikel melalui rekening orang lain.

Modus Pengambilalihan Tambang dan Dugaan Peran Oknum Polisi

Sumber Afu.id menuturkan, Windu memiliki modus tersendiri dalam mengambil alih pengelolaan tambang milik pengusaha lain. Salah satunya dengan memanfaatkan persoalan hukum yang sedang membelit pemilik tambang.

"Dia mengambil tambang semena-mena," kata sumber tersebut.

Ia lalu menceritakan pengalaman terkait sebuah tambang seluas kurang lebih 200 hektare di Kalimantan. Awalnya, tambang itu disebut sedang menghadapi persoalan. Pemiliknya kemudian mendatangi Windu, yang saat itu dikenal sebagai operator tambang, untuk meminta bantuan penyelesaian masalah.

Windu lantas meminta dokumen-dokumen pertambangan milik pengusaha tersebut dengan alasan akan membantu menyelesaikan persoalannya. Namun, penyelesaian yang dijanjikan tidak kunjung datang. Sebaliknya, tambang itu justru dipasangi garis polisi.

Windu kemudian menyarankan agar tambang yang sedang bermasalah itu diserahkan kepadanya. "Sudahlah, serahkan saja tambang yang bermasalah itu," tutur sumber tersebut menirukan perkataan Windu.

Setelah tambang itu dianggap bermasalah, pengelolaannya beralih kepada Windu. Sumber tersebut menduga praktik semacam itu bukan peristiwa tunggal. Ia menuding ada kerja sama dengan oknum kepolisian dalam sejumlah modus pengambilalihan tambang.

Tuduhan itu merupakan keterangan sumber kepada Afu.id yang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Siapa Arif Kurniawan, Raja Nikel yang Disebut Bos Windu

Menurut sumber Afu.id, jaringan bisnis tambang yang dijalankan Windu bermuara kepada Arif Kurniawan. Arif dikenal sebagai pengusaha besar di sektor perdagangan bijih nikel. Namanya kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

Dalam laporan investigasi Bloomberg yang terbit pada Desember 2025, Arif disebut sebagai salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia. Ia dan mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, memiliki kepentingan dalam sedikitnya 20 konsesi pertambangan dengan luas lebih dari 71.000 hektare.

Bloomberg juga mengestimasi Arif memperdagangkan sekitar sepertiga pasar bijih nikel domestik. Dengan asumsi produksi nasional dan harga patokan pemerintah, nilai perdagangan yang ditanganinya diperkirakan mencapai sekitar US$3 miliar per tahun.

Besarnya nilai bisnis itu memperlihatkan posisi strategis Arif dalam rantai perdagangan nikel Indonesia. Laporan Bloomberg menempatkannya sebagai pemain utama di sektor yang menjadi tulang punggung hilirisasi mineral nasional.

Kedekatan Politik Windu di Era Jokowi

Di luar persoalan hukum, Windu juga disebut sebagai orang dekat Jokowi. Ia dikabarkan pernah menjadi ketua relawan pemenangan Jokowi di Jawa Tengah.

Kedekatan politik tersebut menjadi menarik ketika ditelusuri bersamaan dengan perkembangan gurita bisnis pertambangan yang diduga terhubung dengan Arif Kurniawan. Posisi sebagai relawan memberi Windu akses pergaulan di lingkaran kekuasaan, sementara bisnis tambangnya bergerak di sektor yang sangat bergantung pada izin dan regulasi.

Kombinasi itu menjelaskan mengapa nama Windu terus muncul setiap kali aparat membongkar praktik korupsi di sektor nikel. Ia bukan sekadar pengusaha biasa, melainkan figur yang sempat moncer secara politik pada periode kepemimpinan Jokowi.

Dampak pada Tata Kelola Nikel dan Langkah Berikutnya

Kasus ini menyoroti jaringan bisnis yang menghubungkan Windu dengan Arif, salah satu pedagang bijih nikel terbesar di Indonesia. Nilai perdagangan yang ditangani Arif, sekitar US$3 miliar per tahun, menunjukkan betapa besar kepentingan ekonomi di sektor tersebut.

Sejumlah hal yang perlu dicermati dari perkara ini:

• Kerugian negara Rp5,7 triliun dalam kerja sama operasional PT Antam dan PT Lawu Agung Mining periode 2021–2023.
• Vonis delapan tahun penjara terhadap Windu pada 25 April 2024 oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.
• Perkara TPPU September 2025 yang dinyatakan ne bis in idem, meski hakim menilai ada pembelian tiga mobil mewah dari hasil korupsi.
• Pengusutan dugaan korupsi tata kelola nikel Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 oleh Kejaksaan Agung.
• Dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam pengambilalihan tambang yang masih butuh pembuktian.

Kejaksaan Agung masih mengusut dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sejauh mana penyidikan akan menyentuh jaringan bisnis Arif Kurniawan belum bisa dipastikan. Begitu pula soal apakah keterangan sumber mengenai peran oknum polisi akan berujung pada penetapan tersangka baru.

Yang jelas, perkara Windu sudah melewati dua babak: korupsi dan pencucian uang. Publik menunggu apakah babak ketiga, yakni dugaan jaringan pengambilalihan tambang, akan menemukan titik terang.

Analisis Redaksi

Kasus Windu Aji Sutanto memperlihatkan pola yang berulang di sektor tambang: pengusaha dengan akses politik tinggi beroperasi di wilayah abu-abu antara legalitas izin dan tekanan hukum. Vonis delapan tahun penjara seharusnya menjadi titik henti. Kenyataannya, dugaan praktik pengambilalihan tambang justru mencuat setelah putusan itu dibacakan.

Yang paling mengganggu adalah dugaan keterlibatan oknum kepolisian. Jika benar ada aparat yang memakai garis polisi sebagai alat tekan agar pemilik tambang menyerahkan konsesinya, maka persoalannya bukan lagi soal satu pengusaha nakal. Itu soal integritas institusi penegak hukum. Tuduhan ini masih berupa keterangan sumber dan wajib diverifikasi, tetapi aparat pengawas internal tidak punya alasan untuk diam.

Kedekatan Windu dengan lingkaran relawan Jokowi juga perlu dibaca hati-hati. Kedekatan politik bukan kejahatan. Namun ketika seorang relawan pemenangan presiden berubah menjadi operator tambang yang disebut-sebut anak buah pedagang nikel terbesar, publik berhak menuntut transparansi soal bagaimana akses itu diperoleh dan dipakai. Pengusutan Kejaksaan Agung atas tata kelola nikel Sulawesi Tenggara 2013–2025 adalah kesempatan untuk menjawabnya.