Gibran Mundur, Prabowo Bisa Tunjuk 2 Calon Wapres Non-Partai

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi pilihan langka: menunjuk pengganti, dan disebut bisa mengangkat dua calon wapres dari kalangan non-partai.

Informasi itu pertama kali muncul lewat laporan Kompas.com pada 12 November 2026. Dalam ringkasannya, Prabowo Subianto dapat memilih dua calon wakil presiden baru untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatannya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai mekanisme maupun nama yang akan dipilih. Yang beredar baru kerangka prosedurnya: siapa yang berwenang mengisi kekosongan, dan sejauh mana presiden punya ruang memilih figur di luar partai politik.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Jabatan Wapres

Pengunduran diri Gibran menjadi titik awal rangkaian peristiwa ini. Jabatan wakil presiden yang ia tinggalkan membuat posisi nomor dua di eksekutif itu kosong, dan kekosongan itulah yang harus diisi lewat prosedur ketatanegaraan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta diisi lewat pemilu baru. Konstitusi mengatur jalur pengisian melalui presiden dengan melibatkan lembaga legislatif, sehingga prosesnya berlapis dan tidak bisa diputuskan sepihak dalam hitungan hari.

Karena itu, pernyataan bahwa Prabowo bisa menunjuk dua calon wapres non-partai perlu dibaca sebagai gambaran opsi politik, bukan keputusan final. Belum ada penjelasan resmi soal siapa dua figur yang dimaksud, dari latar belakang apa, dan kapan nama-nama itu diajukan.

Yang jelas, perhatian publik kini terarah ke dua hal: kredibilitas proses pengisian jabatan, dan seberapa besar pengaruh partai politik dalam menentukan siapa yang duduk mendampingi Prabowo sampai akhir masa jabatan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan soal Calon Wapres Non-Partai

Dua nama yang paling sering dikaitkan dalam pemberitaan adalah Prabowo Subianto sebagai presiden yang berwenang mengusulkan, dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres yang mengundurkan diri.

Selain itu, partai-partai pendukung pemerintahan menjadi pihak yang tidak bisa diabaikan. Dalam praktik politik Indonesia, setiap kursi eksekutif selalu beririsan dengan kepentingan koalisi, terutama karena pengisian jabatan wapres melibatkan DPR dan MPR.

Kompas.com dalam laporannya menyebut Prabowo dapat memilih dua calon wakil presiden baru dari kalangan non-partai. Namun laporan itu tidak menyertakan kutipan langsung dari pejabat istana, ketua partai, maupun Gibran sendiri.

Sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi mengenai kriteria seleksi. Publik belum tahu apakah figur non-partai yang dimaksud berasal dari kalangan profesional, akademisi, tokoh daerah, atau mantan pejabat.

Latar Belakang: Mengapa Opsi Non-Partai Muncul ke Permukaan

Wacana calon wapres non-partai bukan hal baru dalam perpolitikan Indonesia. Sejumlah pemerintahan sebelumnya pernah menempatkan figur teknokrat dan profesional di posisi strategis untuk menyeimbangkan komposisi kabinet yang didominasi kader partai.

Dalam konteks kekosongan jabatan wapres, opsi non-partai menawarkan dua keuntungan politik. Pertama, presiden bisa menjaga stabilitas koalisi tanpa harus menyerahkan kursi wapres ke salah satu partai yang berpotensi memicu kecemburuan partai lain.

Kedua, figur non-partai relatif lebih mudah diterima publik karena dianggap tidak membawa beban elektoral tertentu. Namun risikonya juga nyata: tanpa basis partai, wapres pengganti bisa kesulitan menggalang dukungan di parlemen.

Karena itu, pernyataan soal dua calon non-partai lebih tepat dibaca sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga ruang manuver. Ia tidak ingin pengisian jabatan wapres sepenuhnya diserahkan pada negosiasi antarpartai.

Dampak Politik dan Respons Publik atas Kekosongan Jabatan Wapres

Kekosongan jabatan wapres selalu memicu ketidakpastian, terutama di kalangan pelaku pasar dan birokrasi. Setiap kali posisi eksekutif inti kosong, muncul pertanyaan soal siapa yang menjalankan fungsi protokoler, koordinasi antarlembaga, dan tugas-tugas harian wapres.

Di sisi lain, pengunduran diri Gibran menjadi sorotan tersendiri karena posisinya sebagai figur yang cukup dikenal publik. Ia sebelumnya menjadi sorotan luas ketika maju sebagai calon wapres pada Pemilu 2024, sehingga langkah mundurnya menimbulkan tanda tanya besar.

Beberapa hal yang kini menjadi perhatian:

• Kepastian jadwal pengisian jabatan wapres dan siapa yang mengusulkan nama.
• Respons partai-partai koalisi terhadap opsi calon non-partai.
• Dampak kekosongan jabatan terhadap kinerja pemerintahan sehari-hari.
• Sikap DPR dan MPR sebagai lembaga yang terlibat dalam proses pengisian.

Publik juga menunggu apakah muncul nama-nama baru yang lebih konkret, atau wacana dua calon non-partai tetap sebatas pembicaraan di ruang tertutup.

Langkah Selanjutnya: Proses Pengisian Jabatan Wapres Menurut Aturan

Secara umum, pengisian kekosongan jabatan wapres di Indonesia menempuh jalur konstitusional yang melibatkan presiden, DPR, dan MPR. Presiden mengajukan calon, lalu proses politik berjalan di parlemen sebelum pelantikan dilakukan.

Tahapan itu memakan waktu dan tidak bisa dipercepat tanpa kesepakatan politik. Semakin banyak partai yang terlibat, semakin panjang pula negosiasi yang dibutuhkan.

Pemerhati ketatanegaraan biasanya merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres, termasuk batas waktu dan lembaga yang berwenang. Rujukan resmi soal tata cara ini bisa dibaca di situs resmi MPR RI.

Yang perlu dicermati, pernyataan soal dua calon non-partai belum disertai nama. Artinya, peta politik pengisian jabatan wapres masih terbuka lebar, dan bisa berubah mengikuti dinamika koalisi.

Analisis Redaksi

Wacana dua calon wapres non-partai layak dibaca sebagai manuver politik, bukan sekadar pernyataan normatif. Dengan menyebut opsi di luar partai, Prabowo sedang mengirim pesan bahwa kursi wapres tidak otomatis menjadi milik partai dengan kursi terbanyak di koalisi. Itu pesan yang berani, tetapi juga berisiko.

Risikonya terletak pada reaksi partai. Koalisi pemerintahan dibangun di atas kompromi, dan setiap jabatan eksekutif yang kosong biasanya menjadi ajang pembagian kekuasaan. Jika presiden memilih figur non-partai tanpa komunikasi politik yang matang, gesekan di parlemen hampir pasti muncul, terutama saat proses persetujuan di DPR dan MPR.

Sebaliknya, memilih kader partai bisa memicu kecemburuan partai lain yang merasa punya hak setara. Di titik inilah opsi non-partai menjadi jalan tengah yang tampak netral, meski belum tentu lebih mudah dijalankan.

Yang paling penting sekarang adalah transparansi proses. Publik berhak tahu kriteria seleksi, siapa yang dilibatkan, dan bagaimana mekanisme konstitusionalnya dijalankan. Tanpa keterbukaan, wacana dua calon non-partai hanya akan menjadi spekulasi yang melemahkan kepercayaan terhadap proses pengisian jabatan wapres.

Sumber: mpr.go.id