Normalisasi Kali Mruwe: Komisi C DPRD DIY Pantau Pengerukan 50 Meter demi Antisipasi Banjir

Komisi C DPRD DIY meninjau pekerjaan normalisasi Kali Mruwe di Salakan, Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Kamis (12/11/2026). Pengerukan sedimentasi sepanjang 50 meter bersama BBWSO ini untuk memperlancar aliran air, mengantisipasi banjir, sekaligus mengoptimalkan fungsi Embung Potorono.

Peninjauan dilakukan langsung di lokasi aliran sungai. Pekerjaan tersebut berjalan melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), institusi yang menangani kawasan sungai di lintas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Normalisasi menjadi pekerjaan yang selalu ditunggu warga menjelang musim penghujan. Apalagi, kondisi permukiman di sisi sungai disebut relatif lebih rendah dari aliran air.

Pengerukan 50 Meter di Aliran Kali Mruwe

Lurah Potorono, Prawata, S.AP., menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan dengan mengeruk endapan tanah atau sedimentasi di dasar aliran sungai. Pekerjaan itu mencakup panjang 50 meter dengan lebar sekitar 3 meter.

"Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berada di lokasi Sungai Merai. Dari BBWSO telah dilaksanakan pengerukan sepanjang 50 meter dan lebar 3 meter. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana," ujar Prawata di lokasi, Kamis (12/11/2026).

Ia menyampaikan terima kasih kepada Komisi C DPRD DIY dan BBWSO. Harapannya, pengerukan tidak berhenti pada tahap ini dan bisa dilanjutkan pada segmen berikutnya.

"Saya atas nama Pemerintah Kalurahan Potorono menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa ditambah lagi atau dilakukan pengerukan lebih lanjut," ungkapnya.

Pengerukan sedimentasi menjadi pekerjaan teknis yang tampak sederhana, tetapi berdampak langsung pada kapasitas tampung aliran. Endapan yang menumpuk membuat penampang sungai menyempit. Ketika hujan deras turun, air lebih cepat meluap ke area sekitar.

Alasan Komisi C DPRD DIY Apresiasi Kinerja BBWSO

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, S.I.Kom., mengapresiasi dukungan dan kerja sama BBWSO dalam pelaksanaan normalisasi. Menurutnya, penanganan sedimentasi adalah langkah penting untuk mengurangi risiko banjir.

Ia menyoroti kondisi wilayah di sekitar sungai yang relatif rendah. Faktor topografi itu membuat kawasan tersebut lebih rentan ketika debit air meningkat.

"Alhamdulillah, ini semua bisa berjalan dengan lancar. Menjelang musim penghujan, kita harapkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin banjir atau apa, karena memang di sebelahnya itu agak rendah," kata Nur.

"Terima kasih sekali kepada Balai Besar yang dalam hal ini telah bekerja sama dengan baik dengan kita," tambahnya.

Pernyataan itu menempatkan normalisasi sebagai bagian dari mitigasi, bukan sekadar proyek fisik. DPRD DIY melalui Komisi C memang memiliki fungsi pengawasan terhadap program yang menyentuh kepentingan publik, termasuk pengelolaan sumber daya air.

Embung Potorono dan Wisata Air yang Sempat Terkendala

Selain untuk mengantisipasi banjir, normalisasi Kali Mruwe diharapkan mendukung optimalisasi fungsi Embung Potorono yang berada di sekitar aliran sungai. Pendangkalan akibat sedimentasi selama ini turut memengaruhi pemanfaatan embung.

Dampak paling terasa ada pada aktivitas wisata air. Wahana perahu yang menjadi salah satu daya tarik kawasan tersebut sebelumnya terkendala karena kondisi perairan yang dangkal.

Dengan adanya pengerukan, kondisi aliran air diharapkan membaik. Pemanfaatan fasilitas wisata, termasuk perahu, bisa kembali dioptimalkan.

Upaya pemeliharaan sungai ini tidak hanya memberi manfaat dari sisi pengendalian banjir. Ada potensi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat ketika kawasan wisata kembali beroperasi normal.

Embung Potorono sendiri berfungsi sebagai fasilitas publik yang menampung air sekaligus ruang rekreasi warga. Ketika sedimentasi menumpuk, dua fungsi itu terganggu bersamaan: kapasitas tampung berkurang dan daya tarik wisata menurun.

Sinergi DPRD DIY, BBWSO, dan Pemerintah Kalurahan

Melalui peninjauan tersebut, Komisi C DPRD DIY berharap sinergi antara DPRD DIY, BBWSO, dan pemerintah kalurahan terus diperkuat. Pemeliharaan aliran sungai secara berkelanjutan dianggap kunci untuk meminimalkan risiko banjir.

Kerja sama lintas lembaga ini penting karena kewenangan pengelolaan sungai tidak berada di satu tangan. BBWSO berperan pada skala wilayah sungai, sementara pemerintah kalurahan memahami kondisi riil di lapangan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penanganan aliran sungai di kawasan ini:

• Pengerukan sedimentasi agar penampang aliran kembali lebar dan kapasitas tampung air meningkat.
• Antisipasi banjir bagi permukiman di sisi sungai yang posisinya lebih rendah.
• Optimalisasi Embung Potorono, termasuk untuk aktivitas wisata air dan wahana perahu.
• Kelanjutan pengerukan pada segmen berikutnya agar hasilnya tidak bersifat parsial.
• Penguatan koordinasi antara DPRD DIY, BBWSO, dan Pemerintah Kalurahan Potorono.

Komisi C DPRD DIY juga menekankan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan. Normalisasi bukan pekerjaan sekali selesai. Sedimen akan terus terbawa arus dan mengendap kembali seiring waktu.

Data teknis yang tersedia dari peninjauan ini masih terbatas pada volume pekerjaan: panjang 50 meter dan lebar 3 meter. Belum ada keterangan mengenai total volume material yang dikeruk maupun jadwal lanjutan resmi dari BBWSO.

Yang Perlu Ditunggu Setelah Peninjauan

Setelah peninjauan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal. Pertama, apakah pengerukan dilanjutkan ke segmen lain sebelum puncak musim penghujan. Kedua, seberapa cepat dampaknya terasa pada operasional wisata di Embung Potorono.

Prawata secara terbuka meminta penambahan volume pengerukan. Permintaan itu kini berada di meja BBWSO dan menjadi bahan pengawasan Komisi C DPRD DIY.

Bagi warga sekitar, manfaat paling langsung adalah berkurangnya kekhawatiran saat hujan deras. Bagi pengelola wisata, harapannya ada pada kembalinya aktivitas perahu yang sempat terhambat.

Informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah sungai dapat diakses melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sementara kegiatan DPRD DIY terpublikasi di laman resmi dewan.

Analisis Redaksi

Peninjauan Komisi C DPRD DIY ke Kali Mruwe memperlihatkan pola pengawasan yang sehat: legislatif turun ke lokasi, bukan hanya menerima laporan di ruang rapat. Namun, angka yang disebut dalam peninjauan ini—50 meter panjang dan 3 meter lebar—tergolong kecil untuk ukuran normalisasi sungai. Publik berhak menanyakan berapa panjang total ruas yang membutuhkan pengerukan dan berapa yang sudah tertangani.

Ada risiko lain yang jarang dibahas. Pengerukan parsial bisa menciptakan ketidakseimbangan aliran. Segmen yang sudah dikeruk melancarkan air, tetapi sedimen dari hulu dapat kembali mengendap. Tanpa jadwal pemeliharaan rutin, hasil pengerukan hari ini bisa sirna dalam beberapa musim hujan. Karena itu, komitmen keberlanjutan lebih penting daripada seremoni peninjauan.

Yang juga layak dicermati adalah kaitan antara pengendalian banjir dan wisata. Embung Potorono punya dua fungsi yang saling bergantung: tampungan air dan daya tarik rekreasi. Ketika sedimentasi dibiarkan, keduanya melemah bersamaan. Normalisasi seharusnya diposisikan sebagai investasi publik, bukan proyek musiman. Jika BBWSO dan pemerintah kalurahan mampu menyusun rencana pemeliharaan multi-tahun yang transparan, warga Potorono mendapat perlindungan yang jauh lebih pasti.