Listyo Sigit Ditangkap di Kasus Penyadapan: Kronologi Lengkap dan Peran Ahrie Sonta

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi orang ketiga yang ditangkap dalam kasus penyadapan. Ia diamankan setelah Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso lebih dulu diperiksa penyidik, dan ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.

Penangkapan itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam paparannya, Suyudi membeberkan urutan penanganan perkara yang bermula dari satu laporan warga pada akhir Oktober.

Perkara ini bukan soal penyadapan biasa. Menurut Kapolri, penyadapan menyasar Presiden, media, pengusaha, tokoh politik, hingga pejabat. Aksi itu berlangsung sejak 2025 dan diduga dijalankan tanpa prosedur sah yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri.

Kronologi Penangkapan: Dari Laporan 31 Oktober sampai Tahanan Listyo

Suyudi menuturkan, penanganan berawal dari laporan tanggal 31 Oktober 2026 soal dugaan penyadapan. Sehari setelahnya, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polri memeriksa pelapor, enam saksi, dan menyita sejumlah barang bukti.

Pada hari yang sama, penyidik menangkap Ahrie Sonta. Keesokan harinya, 2 November, Ahrie Sonta ditahan sementara untuk pemeriksaan lanjutan. Di periode yang sama, penyidik kembali mengamankan satu orang lain, Eko Hadi Santoso.

Setelah hasil pemeriksaan terhadap keduanya, Polri mengamankan Listyo dan menetapkan status tersangka pada 3 November 2026. "Tanggal 4 November dilakukan penahanan terhadap Jenderal LSP serta pemeriksaan empat saksi," kata Suyudi di hadapan anggota dewan.

Urutan peristiwa selanjutnya berjalan cepat:

• 31 Oktober 2026: laporan dugaan penyadapan diterima, perkara naik ke penyidikan pada 1 November.
• 1 November 2026: Ahrie Sonta ditangkap; pemeriksaan pelapor, enam saksi, dan penyitaan barang bukti.
• 2 November 2026: Ahrie Sonta ditahan sementara; Eko Hadi Santoso diamankan.
• 3 November 2026: Listyo Sigit Prabowo diamankan dan ditetapkan tersangka.
• 4 November 2026: penahanan terhadap Jenderal LSP dan pemeriksaan empat saksi.
• 5 November 2026: ekspose bersama Kejaksaan Agung, penggeledahan rumah Listyo, dan penetapan tersangka baru, Slamet Uliandi.

Pada 5 November, Polri menggelar ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Di hari yang sama, penyidik menggeledah rumah Listyo dan menetapkan tersangka berikutnya, Slamet Uliandi. "Di hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS (Ahrie Sonta)," jelas Suyudi.

Peran Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso dalam Penyidikan

Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso adalah dua nama yang lebih dulu masuk ke radar penyidik. Keduanya diperiksa sebelum Listyo ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan itulah penyidik bergerak ke lapisan atas.

Publikasi AFU.ID sebelumnya menyebut Listyo ditangkap karena "nyanyian" Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Dalam konteks hukum, keterangan keduanya menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima hasil sadapan.

Kapolri dalam raker juga menyatakan Listyo mengomandoi penyadapan terhadap Presiden. Ia disebut memberi perintah hingga menerima hasil sadapan. Pernyataan itu menempatkan posisi Listyo bukan sebagai pihak yang sekadar tahu, melainkan pihak yang mengendalikan.

Slamet Uliandi, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November, belakangan disebut menjalani tahanan rumah dalam perannya sebagai operator penyadapan. Informasi itu muncul dalam pemberitaan kanal Hukum & Kriminal AFU.ID yang memantau perkembangan perkara ini.

Modus Penyadapan: Nomor Masuk Server Tanpa Verifikasi

Yang membuat perkara ini berat adalah cara kerjanya. Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.

Sistem LI sebenarnya dirancang sebagai pintu resmi bagi aparat untuk melakukan penyadapan berdasarkan izin dan prosedur. Jika nomor bisa dimasukkan tanpa verifikasi, maka fungsi kontrol dalam sistem itu praktis lumpuh.

Perkap Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tata cara penyadapan di lingkungan Polri, mulai dari dasar permintaan, kewenangan pemberi izin, hingga pencatatan dan pertanggungjawaban hasil sadapan. Dugaan pelanggaran atas prosedur itu menjadi salah satu fokus penyidik.

Sejumlah pemberitaan terkait menyebut perintah penyadapan mengalir lewat WhatsApp tanpa surat penyidik, dan ada laporan ke "end user" sebagai penerima hasil. Rangkaian itu disebut berjalan dalam lima tahap modus yang kini ditelusuri penyidik.

Dampaknya luas. Selain Presiden, penyadapan menyasar media, pengusaha, tokoh politik, dan pejabat. Penyadapan disebut berlangsung sejak 2025, jauh sebelum perkara ini mencuat ke publik pada akhir Oktober 2026.

Reaksi Komisi III DPR: Penyadapan Presiden Disebut Tindakan Makar

Rapat kerja Komisi III berlangsung tertutup bagi publik, tetapi hasilnya dibuka ke media. Dalam forum itu, Kapolri memaparkan kronologi dan status para tersangka secara rinci.

Komisi III DPR disebut bulat menilai penyadapan terhadap Presiden sebagai tindakan makar. Sikap itu disertai desakan agar Kapolri bertindak lebih tegas dalam menuntaskan perkara, termasuk membuka siapa saja yang terlibat di balik rantai perintah.

Desakan senada muncul dari sejumlah pihak yang menyoroti posisi Listyo sebagai mantan orang nomor satu di Polri. Bagi mereka, kasus ini bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi soal bagaimana kewenangan negara bisa disalahgunakan oleh pejabat tertinggi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Listyo Sigit Prabowo maupun kuasa hukumnya terkait penangkapan dan penahanan tersebut.

Langkah Selanjutnya: Ekspose Kejaksaan dan Berkas Perkara

Polri sudah melakukan ekspose bersama Kejaksaan Agung pada 5 November 2026. Langkah ini biasanya menandai masuknya perkara ke tahap penyempurnaan berkas sebelum dilimpahkan ke penuntutan.

Penyidik juga masih memeriksa saksi tambahan. Setelah empat saksi diperiksa pada 4 November, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta pada 5 November.

Yang belum terjawab: siapa pihak di luar kepolisian yang disebut sebagai "end user" penerima hasil sadapan, dan sejauh mana materi sadapan itu digunakan. Dua pertanyaan itu kemungkinan besar akan menjadi fokus berikutnya dalam penyidikan.

Perkara ini juga menempatkan Polri dalam posisi sulit. Institusi yang seharusnya mengawasi penggunaan penyadapan justru menjadi tempat lahirnya dugaan penyalahgunaan. Publik menunggu apakah proses hukum berjalan sampai ke semua pihak yang disebut dalam paparan Kapolri.

Analisis Redaksi

Ada satu hal yang mencolok dari paparan Kapolri di Komisi III: kecepatan. Dalam lima hari, perkara bergerak dari laporan ke penyidikan, dari penangkapan dua orang ke penetapan tersangka seorang mantan Kapolri. Kecepatan itu layak diapresiasi, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan tentang mengapa hal ini baru terungkap pada akhir Oktober 2026, padahal penyadapan disebut berlangsung sejak 2025.

Jawabannya mungkin sederhana dan tidak nyaman: sistem pengawasan internal tidak bekerja. Nomor telepon bisa masuk ke server LI tanpa verifikasi, perintah bisa mengalir lewat aplikasi pesan singkat tanpa surat penyidik, dan hasilnya sampai ke penerima di luar struktur resmi. Jika semua itu benar, maka yang runtuh bukan hanya prosedur, melainkan asumsi dasar bahwa kewenangan sadap selalu diawasi.

Karena itu, perkara ini tidak cukup diselesaikan dengan menahan tersangka. Yang perlu dibongkar adalah arsitektur kontrolnya: siapa yang berwenang memberi izin, bagaimana audit sistem LI dijalankan, dan mengapa pelanggaran bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi. Tanpa itu, penangkapan Listyo Sigit hanya menjadi penutup satu bab, sementara celah yang sama tetap terbuka untuk dipakai ulang.