KAI Palembang Tambah Petugas di 77 Perlintasan Rawan Kecelakaan Jelang Nataru

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menambah personel penjaga di 77 perlintasan sebidang yang masuk kategori rawan kecelakaan. Langkah ini diambil menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, setelah sepanjang Januari–Oktober 2026 tercatat 13 kecelakaan di perlintasan dengan lima korban meninggal dunia.

Penambahan petugas itu diumumkan langsung oleh Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, pada Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, penempatan personel diprioritaskan pada titik-titik dengan volume lalu lintas tinggi, terutama perlintasan yang belum dilengkapi palang pintu.

Kronologi dan Alasan Penambahan Petugas Jelang Nataru

Keputusan menambah penjaga perlintasan diambil KAI Divre III Palembang sebagai bagian dari persiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Periode itu biasa diikuti meningkatnya perjalanan kereta api sekaligus arus kendaraan di jalan raya yang melintasi jalur rel.

Aida menjelaskan, penempatan petugas tambahan diprioritaskan pada perlintasan dengan volume lalu lintas tinggi. Perhatian khusus diberikan kepada lokasi yang belum memiliki fasilitas palang pintu, karena titik-titik inilah yang paling rentan memicu tabrakan antara kendaraan dan kereta.

"Penempatan petugas tambahan dan berbagai kegiatan edukasi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan," kata Aida, dilansir dari Metrotvnews.com, Kamis, 12 November 2026.

Penambahan personel bukan satu-satunya langkah. KAI Divre III Palembang juga memperkuat sosialisasi dan edukasi keselamatan di sekitar jalur kereta, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan pelanggaran.

13 Kecelakaan di Perlintasan Sepanjang 2026, Lima Orang Tewas

Data KAI Divre III Palembang menjadi dasar utama penambahan petugas. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat 13 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Dari jumlah itu, delapan kecelakaan melibatkan mobil dan lima melibatkan sepeda motor. Korban berjatuhan: lima orang meninggal dunia, dua orang mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik paling berbahaya dalam operasi perkeretaapian. Sebagian besar insiden terjadi karena pengguna jalan menerobos palang pintu atau melintas saat kereta sudah dekat.

Aida menegaskan, kereta api tidak bisa berhenti mendadak. "Kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, mematuhi rambu dan sinyal peringatan, serta tidak menerobos palang pintu," ujarnya.

25 Perlintasan Ditutup dan Ratusan Kegiatan Edukasi Digelar

Sepanjang 2026, KAI Divre III Palembang tidak hanya menambah petugas. Hingga akhir Oktober 2026, perusahaan telah menutup 25 perlintasan sebidang yang dinilai tidak layak atau membahayakan.

Penutupan perlintasan merupakan salah satu cara paling efektif menekan risiko kecelakaan. Namun, kebijakan ini kerap menuai protes warga karena memangkas akses jalan sehari-hari.

Selain penutupan, KAI menggelar 119 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan serta 49 kegiatan edukasi yang menyasar pelajar, santri, dan masyarakat di sekitar jalur kereta api. Pemasangan 118 spanduk imbauan keselamatan juga dilakukan untuk mengingatkan pengguna jalan akan bahaya melintasi jalur rel.

Berikut rangkuman langkah keselamatan yang dijalankan KAI Divre III Palembang hingga akhir Oktober 2026:

• Penambahan personel penjaga di 77 perlintasan rawan kecelakaan.
• Penutupan 25 perlintasan sebidang yang dinilai membahayakan.
• 119 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan.
• 49 kegiatan edukasi bagi pelajar, santri, dan warga sekitar jalur.
• Pemasangan 118 spanduk imbauan keselamatan.

Kolaborasi dengan Polisi, Dishub, hingga Railfans

Program keselamatan ini tidak berjalan sendiri. KAI Divre III Palembang menggandeng kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, komunitas pencinta kereta api (railfans), serta masyarakat di sekitar jalur rel.

Keterlibatan sejumlah pihak mencerminkan bahwa keselamatan perlintasan bukan urusan tunggal operator kereta. Ada pembagian tanggung jawab yang jelas antara KAI sebagai penyelenggara perkeretaapian dan instansi jalan raya.

Kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara Pasal 296 dalam regulasi yang sama menetapkan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000 bagi pelanggar.

Ketentuan keselamatan di perlintasan sebidang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta sejumlah peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perkeretaapian. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi KAI dan pemerintah dalam menata perlintasan.

Siapa Bertanggung Jawab atas Palang Pintu dan Flyover?

Pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan perlintasan sebidang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Aturan itu mengatur keterlibatan instansi penyelenggara jalan sesuai klasifikasi dan kewenangannya.

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap jalan kabupaten, kota, dan desa. Untuk jalan khusus, tanggung jawab berada pada instansi atau badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal ini, KAI menjalankan fungsi keselamatan operasional melalui penempatan petugas penjaga perlintasan, pemeliharaan prasarana kereta api, serta penyelenggaraan edukasi bagi masyarakat. Sementara pembangunan fasilitas seperti palang pintu, jalan layang (flyover), dan terowongan bawah tanah (underpass) menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya, persoalan palang pintu yang belum tersedia di sejumlah titik bukan sepenuhnya berada di tangan KAI. Diperlukan koordinasi lintas instansi agar perlintasan yang belum dilengkapi fasilitas keselamatan bisa segera ditangani.

Pembagian kewenangan ini juga dijelaskan dalam sejumlah pemberitaan terkait tata kelola perlintasan kereta api, seperti yang dirangkum dalam Antara sebagai sumber laporan awal penambahan petugas ini.

Ajakan Disiplin: Satu Tindakan Selamatkan Banyak Nyawa

Di balik deretan angka dan regulasi, pesan Aida sederhana: keselamatan harus menjadi budaya, bukan sekadar aturan tertulis. Ia mengajak masyarakat menjadikan disiplin di perlintasan sebagai kebutuhan sehari-hari.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas. Patuhi rambu, ikuti arahan petugas, jangan menerobos palang pintu, dan jangan berhenti di atas rel. Satu tindakan disiplin dapat menyelamatkan banyak nyawa," ungkap Aida.

Penambahan 77 petugas penjaga menjadi ujian nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan. Tanpa kepatuhan pengguna jalan, personel tambahan hanya menjadi simbol tanpa efek. Sebaliknya, jika disiplin tumbuh, angka 13 kecelakaan dan lima korban tewas pada 2026 bisa ditekan pada periode Nataru kali ini.

Analisis Redaksi: Menambah Petugas, tapi Mencari Solusi Permanen

Langkah KAI Divre III Palembang menambah petugas di 77 perlintasan rawan patut diapresiasi. Namun, keputusan itu menyiratkan satu hal yang lebih mendasar: perlintasan sebidang di sejumlah titik belum sepenuhnya aman. Selama palang pintu belum tersedia dan kesadaran pengguna jalan rendah, penambahan personel hanya menambal masalah di permukaan.

Data 13 kecelakaan dengan lima korban meninggal dalam sepuluh bulan menunjukkan bahwa pendekatan preventif berbasis manusia punya batas. Petugas penjaga tidak bisa hadir 24 jam di semua titik. Karena itu, solusi permanen—palang pintu otomatis, flyover, atau underpass—harus menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar wacana yang terus diulang setiap tahun.

Pembagian kewenangan antara KAI, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menunggu. Justru di sinilah koordinasi lintas instansi diuji. Jika penutupan 25 perlintasan dan ratusan kegiatan edukasi belum cukup menekan korban, maka investasi pada infrastruktur keselamatan adalah jalan yang tak bisa dihindari. Keselamatan di perlintasan bukan beban satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dibuktikan dengan anggaran dan tindakan nyata.