Bareskrim Dalami Dugaan Penyadapan, Telusuri Penerima Hasil

Bareskrim Polri masih mendalami dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu fokus penyelidikan adalah menelusuri pihak yang menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan tersebut.

Kabareskrim Sebut End User Jadi Fokus Pendalaman

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan pendalaman masih terus dilakukan untuk memastikan siapa pihak yang menerima hasil penyadapan. Pernyataan itu ia sampaikan usai rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11).

"Salah satu langkah yang sedang terus kami dalami, end user-nya ke siapa," ujar Asep.

Kalimat itu pendek, tetapi menunjukkan arah penyidikan. Penyidik tidak hanya membidik pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga pihak yang disebut menikmati hasil akhir dari aktivitas penyadapan.

Menurut pemberitaan Batampos, pernyataan Asep muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Listyo Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Rapat itu menjadi panggung pertama bagi institusi Polri untuk memaparkan konstruksi perkara secara terbuka di hadapan parlemen.

Peran Listyo Sigit dalam Materi Penyidikan

Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan dugaan peran Listyo Sigit saat masih menjabat Kapolri. Listyo disebut memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Perintah itu diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.

"Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Konstruksi yang dibangun penyidik menempatkan Listyo bukan sekadar pemberi arahan. Ia disebut sebagai pihak yang menutup rantai penyadapan, dari perintah hingga penerimaan hasil. Inilah yang membuat penyelidikan soal end user menjadi krusial.

Jika peran itu terbukti, penyidik akan menilai sejauh mana keterlibatan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut dalam rangkaian peristiwa yang kini bergulir ke ranah pidana.

Tiga Tersangka dan Pembagian Peran

Penyidikan ini telah menetapkan sejumlah tersangka. Salah satunya Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri periode 2021-2026. Ia diduga berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri.

Dalam peran tersebut, Slamet disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan serta meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon.

"Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit)," imbuh Suyudi.

Tersangka lain adalah Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi atas arahan Listyo Sigit.

Dari paparan itu, penyidik tampak memetakan alur perintah secara berjenjang:

• Listyo Sigit disebut memberi perintah dan menentukan target penyadapan, baik lisan maupun lewat pesan WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.
• Irjen Slamet Uliandi disebut menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit.
• Irjen Eko Hadi Santoso disebut menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi atas arahan Listyo Sigit.

Pemetaan itu menjelaskan mengapa pertanyaan soal end user tidak bisa dilepaskan dari perkara ini. Rantai perintah, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi satu kesatuan yang sedang diurai penyidik.

Mengapa Penerima Hasil Jadi Kunci Penyidikan

Dalam perkara penyadapan, pembuktian tidak berhenti pada alat dan pelaku teknis. Penyidik perlu menunjukkan siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan siapa yang menerima manfaat dari informasi yang diperoleh.

Penelusuran end user menjadi penting karena tiga hal. Pertama, menentukan apakah penyadapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan resmi atau di luar prosedur. Kedua, mengukur luas jangkauan target yang disadap. Ketiga, mengaitkan peran tiap pihak dalam konstruksi dugaan tindak pidana.

Kapolri sendiri menyebut peran Listyo dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Rumusan itu menunjukkan penyidik tidak hanya melihat pelaksana di lapangan, tetapi juga pihak yang disebut menginisiasi.

Karena itu, pernyataan Kabareskrim soal end user bukan sekadar pelengkap konferensi pers. Ia menandai bahwa penyidikan masih bergerak dan belum berhenti pada tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Publik pun menanti apakah pendalaman ini akan menghasilkan pihak baru yang disebut menerima hasil penyadapan, atau justru menegaskan konstruksi yang sudah dipaparkan Kapolri di depan Komisi III DPR. Informasi resmi berikutnya dari Bareskrim akan menjadi penentu arah perkara.

Tekanan Publik dan Sorotan ke Institusi

Perkara ini menyeret nama mantan Kapolri, sehingga sorotannya tidak bisa dilepaskan dari reputasi institusi. Rapat kerja bersama Komisi III DPR menjadi momen langka: aparat memaparkan dugaan peran pejabat tertingginya sendiri di hadapan legislatif.

Sejumlah perkembangan lain turut mewarnai kasus ini. Enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden mengajukan pelindungan ke LPSK, dengan permohonan mulai ditelaah sejak 6 November 2026. Ada pula penegasan Menko Polkam Dudung Abdurachman bahwa penyadapan Presiden Prabowo hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan hukum.

Di sisi lain, Partai Golkar membela Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait tudingan penyadapan Presiden Prabowo, dengan Bahlil mengancam somasi dan menempuh jalur hukum. Dinamika itu menunjukkan isu penyadapan kini menyentuh banyak aktor, tidak hanya di lingkungan Polri.

Bagi Bareskrim, tekanan terbesar justru datang dari kebutuhan membuktikan bahwa penyidikan berjalan profesional. Penelusuran end user menjadi salah satu ujiannya. Jika tuntas, publik mendapat gambaran utuh. Jika menggantung, kecurigaan akan beralih ke arah penyelesaian perkara.

Rujukan pemberitaan terkait dinamika ini dapat ditelusuri melalui kanal JawaPos yang memuat perkembangan kasus penyadapan secara berkala.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Konstruksi Hukum yang Utuh

Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim belum memerinci siapa pihak yang diduga menjadi end user. Kabareskrim hanya menyatakan pendalaman terus berjalan.

Yang sudah di depan mata adalah materi penyidikan yang dipaparkan Kapolri: perintah, target, persetujuan, dan pelaporan. Penyidik kini melengkapi bagian terakhir dari rantai itu, yakni penerima hasil penyadapan.

Publik menunggu apakah penyidik akan memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam rapat kerja Komisi III DPR. Selain itu, belum ada keterangan resmi mengenai langkah hukum berikutnya terhadap Listyo Sigit, termasuk soal statusnya dalam perkara ini.

Yang jelas, arah penyidikan kini bertumpu pada satu pertanyaan sederhana yang diajukan Kabareskrim sendiri: end user-nya ke siapa.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kabareskrim soal end user layak dibaca sebagai sinyal bahwa penyidik menyadari titik terlemah dalam perkara penyadapan: membuktikan siapa yang benar-benar menikmati hasil informasi. Tanpa itu, konstruksi perkara hanya berdiri di atas peran pelaksana dan pemberi persetujuan.

Ada risiko lain yang perlu diwaspadai. Bila penelusuran end user berhenti pada nama-nama yang sudah disebut di rapat DPR, publik akan menilai penyidikan berjalan di tempat. Sebaliknya, jika penyidik berani membuka siapa penerima hasil penyadapan, kredibilitas proses hukum justru naik, meski risikonya politik besar.

Perkara ini juga menguji transparansi Polri. Memaparkan dugaan peran mantan Kapolri di depan Komisi III DPR adalah langkah terbuka. Namun keterbukaan sejati diukur dari konsistensi penyidikan setelah panggung parlemen selesai. End user bukan sekadar pertanyaan teknis, melainkan ujian apakah penyidikan ini akan tuntas atau berhenti di tengah jalan.

Sumber: jawapos.com