Gibran Mundur, Fraksi Golkar MPR Sebut Sikap Kenegarawanan

Fraksi Partai Golkar MPR RI menghormati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Golkar menyebut langkah itu sebagai sikap kenegarawanan dan menegaskan seluruh proses pengisian jabatan Wapres harus berjalan sesuai konstitusi.

Sikap itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melcias Markus Mekeng di Ruang Fraksi Partai Golkar MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan, setiap tahapan ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Gibran mesti mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati," ujar Mekeng.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Respons Golkar

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa politik besar yang langsung memantik reaksi dari parlemen. Fraksi Partai Golkar MPR RI menjadi salah satu fraksi yang paling cepat angkat bicara. Mekeng menyampaikan pernyataan resmi mewakili fraksinya pada Kamis sore, 12 November 2026, didampingi Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah.

Dalam pernyataannya, Mekeng menempatkan pengunduran diri Gibran sebagai bagian dari dinamika ketatanegaraan yang harus disikapi dengan kepala dingin. Ia tidak mempersoalkan alasan di balik keputusan tersebut. Fokus Golkar, kata dia, adalah memastikan proses pergantian berjalan konstitusional.

Menurut Mekeng, setelah surat pengunduran diri diterima, MPR RI akan menyiapkan mekanisme persidangan untuk memproses pengunduran diri tersebut. Setelah itu, MPR RI akan menyampaikan surat kepada Presiden agar mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Nama-nama itu kemudian dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

"Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," jelas Mekeng.

Pernyataan itu menegaskan posisi Golkar: fraksi terbesar di parlemen ini memilih tidak menempatkan diri sebagai penentu nama pengganti. Kewenangan konstitusional berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Mekeng menyebut pihaknya hanya akan mengawal proses agar berjalan sesuai aturan.

Apresiasi atas Dua Tahun Pengabdian Gibran

Selain menyoroti proses hukum, Mekeng memberi penghargaan atas dedikasi Gibran selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Gibran telah menjalankan tugas pemerintahan selama kurang lebih dua tahun terakhir.

"Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian beliau," kata Mekeng, seperti dikutip dari detikNews.

Ia menambahkan, setiap kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara tetap harus dihormati. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa Golkar tidak ingin memperpanjang polemik politik di sekitar sosok Gibran.

Bagi Golkar, kata Mekeng, yang terpenting adalah bagaimana proses politik berjalan tanpa mengorbankan kepentingan bangsa. Ia menilai pergantian kepemimpinan tidak boleh sekadar menjadi rotasi kekuasaan di antara elite politik. Setiap perubahan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945," ungkapnya.

Syarat Konstitusional dan Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres

Pernyataan Golkar menyentuh langsung mekanisme ketatanegaraan yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Dalam kerangka hukum Indonesia, kekosongan jabatan Wapres tidak diselesaikan lewat pemilu ulang, melainkan melalui mekanisme di parlemen dengan tetap melibatkan Presiden.

Mekeng menjelaskan, MPR RI akan memproses pengunduran diri Gibran melalui persidangan. Setelah surat diterima, MPR mengirim permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Dua nama itu yang kemudian dipilih melalui mekanisme yang berlaku.

Ia memastikan siapa pun yang nantinya diajukan dan dipilih harus memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan itu mencakup kualifikasi formal sebagai calon pejabat negara, termasuk integritas dan kapasitas memimpin.

Golkar menegaskan tidak akan menempatkan kepentingan politik sesaat di atas konstitusi. "Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa," tegas Mekeng.

Pernyataan itu penting karena pengisian jabatan Wapres selalu rawan tarik-menarik kepentingan antarpartai. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden, Golkar memilih tidak membuka front baru di parlemen. Langkah ini sekaligus menjaga koalisi tetap solid di tengah agenda pemerintahan yang belum selesai.

Harapan Agar Proses Pengisian Wapres Berjalan Cepat

Golkar berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlarut-larut. Menurut Mekeng, keberadaan Wakil Presiden diperlukan agar roda pemerintahan berjalan optimal. Kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi mengganggu ritme kerja kabinet.

"Menurut kami, lebih cepat lebih baik karena bangsa ini harus tetap berjalan. Prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi," katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan kebijaksanaan, menjaga persatuan, dan memperkuat demokrasi di tengah dinamika politik nasional. Harapan itu ia sampaikan sebagai penutup pernyataan fraksi.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi bangsa Indonesia dan seluruh elemen bangsa senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk terus menjaga denyut persatuan bangsa, memperkuat demokrasi, dan mengutamakan masa depan Indonesia di atas segala kepentingan politik sesaat," pungkas Mekeng.

Fraksi Partai Golkar MPR RI berharap setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi bangsa. Golkar juga berharap proses tersebut menjaga persatuan, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, serta memusatkan kembali energi nasional pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dampak Politik bagi Pemerintahan Prabowo

Pengunduran diri Gibran menempatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada fase transisi. Sosok Wakil Presiden memiliki fungsi politik dan protokoler yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam menjembatani komunikasi antara istana dan parlemen.

Posisi Golkar sebagai fraksi terbesar di MPR menjadi kunci. Dengan menyatakan tidak mengusulkan nama calon pengganti, Golkar memberi ruang bagi Presiden untuk menentukan pasangan kerja. Sikap ini juga mengurangi potensi friksi internal koalisi yang biasanya muncul saat kursi kekuasaan kosong.

Namun, keputusan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden bukan tanpa risiko. Presiden Prabowo kini menanggung beban politik penuh atas nama yang diajukan. Jika proses berlarut-larut, tekanan publik akan mengarah ke istana, bukan ke partai-partai di parlemen.

• MPR RI memproses pengunduran diri Gibran melalui mekanisme persidangan.
• MPR mengirim surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wapres.
• Golkar tidak mengusulkan nama dan menyerahkan kewenangan itu kepada Presiden Prabowo.
• Proses pemilihan dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Perdebatan publik soal siapa pengganti Gibran diperkirakan akan menguat dalam beberapa pekan ke depan. Partai-partai lain di MPR belum tentu mengambil posisi yang sama dengan Golkar. Sebagian mungkin akan mendorong nama dari kalangan sendiri, sehingga dinamika di parlemen tetap terbuka.

Yang jelas, pernyataan Golkar menandai satu hal: partai berlambang pohon beringin itu memilih tampil sebagai penjaga prosedur, bukan sebagai penentu hasil. Sikap ini sejalan dengan posisi Golkar yang selama ini menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai prioritas utama.

Analisis Redaksi

Pernyataan Fraksi Golkar patut dibaca lebih dari sekadar formalitas politik. Dengan menyebut pengunduran diri Gibran sebagai sikap kenegarawanan, Golkar sedang membangun narasi bahwa perpindahan kekuasaan di tingkat eksekutif tidak perlu diwarnai konflik terbuka. Ini pesan yang menenangkan pasar politik, meski tidak menjawab pertanyaan paling mendasar: mengapa Gibran mundur?

Ada sisi pragmatis yang kentara. Golkar tidak mengusulkan nama, tetapi justru memosisikan diri sebagai penjaga konstitusi. Dalam politik, menyerahkan kewenangan kepada Presiden bisa berarti dua hal: menghormati aturan, atau menghindari tanggung jawab politik atas nama yang nanti dipilih. Jika pengganti Gibran gagal bekerja, publik akan mengingat siapa yang mengajukannya, bukan siapa yang menahan diri.

Seruan agar proses berjalan cepat juga menyimpan catatan. Kecepatan tanpa transparansi berisiko menghasilkan pilihan yang tidak diuji publik. Sebaliknya, proses yang terlalu lama akan mengganggu pemerintahan. Golkar perlu memastikan bahwa mekanisme konstitusional yang mereka bela bukan sekadar jalan pintas untuk menutup perdebatan, melainkan benar-benar menghasilkan wakil presiden yang kapabel dan diterima rakyat.

Yang paling ditunggu sekarang adalah langkah Presiden Prabowo. Dua nama yang ia ajukan akan menjadi ujian pertama seberapa serius elite politik menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sesaat.

Sumber: mpr.go.id