Korupsi LPEI: Kortastipidkor Polri Sita 38 Aset di Sumsel Senilai Rp286 Miliar

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 38 aset di Sumatera Selatan terkait dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara 43,62 juta dolar AS.

Penyitaan itu diumumkan langsung di Mapolda Sumatera Selatan, Kamis (12/11). Total objek yang disita di seluruh wilayah mencapai 44 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp286,27 miliar.

Kronologi Penyitaan Sejak Pekan Lalu

Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi menjelaskan, penyitaan berlangsung sejak sepekan sebelum pengumuman, tepatnya hingga 12 November 2026. Objek yang disita berupa lahan, kebun, ruko, dan bangunan rumah.

"Iya terkait penyitaan lahan dan bangunan. Sejak minggu lalu kami sudah melakukan penyitaan 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 286,27 miliar," kata Yusuf dalam konferensi pers.

Dari 44 objek itu, sebarannya tidak hanya di Sumatera Selatan. Satu objek berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Lima objek lain tersebar di Jabodetabek: dua di Jakarta Selatan, satu di Kota Tangerang, dan dua di Depok.

Adapun di Sumatera Selatan, rinciannya sebagai berikut:

• Kabupaten Ogan Ilir: 29 objek
• Kota Prabumulih: 6 objek
• Kota Palembang: 3 objek
• Total wilayah Sumsel: 38 objek

Penyitaan disertai pemasangan plang di lokasi-lokasi tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyidik mengamankan barang yang diduga berkaitan dengan perkara.

Duduk Perkara Pembiayaan LPEI ke PT DST dan PT MIF

Kasus ini bermula dari pemberian pembiayaan LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology (PT DST). Penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Pembiayaan itu kemudian macet dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat. Alih-alih menyelesaikan persoalan, LPEI disebut memberikan pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance (PT MIF).

"Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT DST agar terlihat seolah-olah masih lancar," ujar Yusuf.

PT MIF menerima total pembiayaan 47,5 juta dolar Amerika Serikat yang dicairkan 17 kali dalam tiga tahap. Menurut penyidik, dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik.

"Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI," jelasnya.

Periode pemberian pembiayaan yang disorot penyidik mencakup 2012 sampai 2016. Rangkaian transaksi inilah yang kini menjadi fokus penyidikan dugaan korupsi.

Enam Tersangka dan Status Aset yang Disita

Dari penyidikan yang berjalan, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima di antaranya berasal dari pihak LPEI, sementara satu lainnya dari PT Maxima Inti Finance.

Yusuf belum merinci identitas para tersangka dalam rilis tersebut. Ia juga menegaskan bahwa objek yang disita tidak otomatis masuk kategori Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Objek yang disita ini bermacam-macam ada lahan kosong, bangunan maupun rumah. Saat ini sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi ini lima dari pihak LPEI, dan satu dari PT Maxima Inti Finance," ujarnya.

Menurut penjelasannya, aset-aset tersebut berfungsi sebagai jaminan dalam dugaan korupsi ini. Penyitaan dilakukan agar barang jaminan tidak berpindah tangan selama proses hukum berlangsung.

Kerugian Negara Versi BPK dan Dasar Perhitungannya

Angka kerugian keuangan negara dalam perkara ini mengacu pada hasil pemeriksaan investigatif BPK RI tertanggal 4 September 2025. Nilainya tercatat 43.617.739 dolar Amerika Serikat dan 13 sen, atau sekitar 43,62 juta dolar AS.

Dalam pemberitaan lain, nilai kerugian itu dikonversi menjadi sekitar Rp728 miliar. Selisih angka rupiah bergantung pada kurs yang dipakai saat penghitungan.

BPK RI memang berwenang melakukan pemeriksaan investigatif untuk menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. Hasil pemeriksaan itu lazim dipakai penyidik sebagai dasar penghitungan kerugian dalam berkas perkara.

Penyidik menyatakan akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Tujuannya mendukung pemulihan kerugian negara, bukan sekadar menjerat para tersangka.

Langkah Selanjutnya: Penelusuran Aset dan Pemulihan Kerugian

Penyitaan 44 objek belum menutup perkara. Kortastipidkor Polri menyatakan penelusuran aset masih berlanjut untuk memastikan tidak ada kekayaan hasil dugaan korupsi yang lolos.

Selain itu, penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka, terutama lima pihak dari LPEI. Sejauh mana kelalaian dalam penilaian risiko dan pemeriksaan dokumen pembiayaan terjadi akan menjadi kunci konstruksi perkara.

Publik menunggu apakah penyitaan ini akan berlanjut ke penetapan tersangka baru atau pengembangan ke dugaan TPPU. Sampai sekarang, penyidik menegaskan aset yang disita berstatus jaminan dalam perkara korupsi.

Bagi negara, persoalan sesungguhnya bukan hanya menghukum pelaku. Pemulihan 43,62 juta dolar AS yang masuk kategori kerugian keuangan negara adalah ujian tersendiri. Aset yang disita hari ini baru menjadi modal awal untuk mengejar angka itu.

Informasi resmi mengenai perkembangan penyidikan dapat dipantau melalui kanal pemberitaan seperti detikSumbagsel. Rujukan lain soal kewenangan audit kerugian negara ada di laman BPK RI.

Analisis Redaksi: Ketika Jaminan Jadi Alat Penutup Masalah

Yang paling mengganggu dari perkara ini bukan angka kerugiannya, melainkan pola yang digambarkan penyidik. Pembiayaan macet di PT Duta Sarana Tehnology, lalu muncul pembiayaan baru ke PT Maxima Inti Finance yang diduga dipakai menutupi masalah lama agar tampak lancar. Jika benar, ini bukan kelalaian administratif biasa. Ini rekayasa agar laporan terlihat sehat.

LPEI adalah lembaga yang dibentuk negara untuk mendorong ekspor, bukan untuk menyamarkan kredit bermasalah. Ketika dokumen dan jaminan disebut tidak diperiksa dengan baik, pertanyaannya sederhana: siapa yang seharusnya memeriksa, dan mengapa proses itu bisa dilewati berkali-kali? Pencairan 47,5 juta dolar AS dalam 17 kali pencairan bukan transaksi sekali jadi yang mudah luput dari pengawasan.

Penyitaan 38 aset di Sumsel patut diapresiasi sebagai langkah konkret. Tapi publik perlu menuntut dua hal lain: transparansi identitas tersangka dan kepastian pemulihan kerugian negara. Tanpa keduanya, penyitaan besar hanya akan berhenti sebagai konferensi pers, sementara uang negara tetap hilang.

Sumber: bpk.go.id