Prabowo Akan Konsultasi ke Partai Koalisi Sebelum Ajukan 2 Nama Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Gibran resmi mundur dan MPR menyatakan jabatan Wapres kosong sejak Kamis (12/11/2026).

Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Yusril, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan siapa pun ke MPR.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Jabatan Wapres

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wapres kosong terhitung sejak pernyataan mundur itu disampaikan.

"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," kata Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Muzani menegaskan MPR akan bergerak cepat mengisi jabatan tersebut. Ia merujuk pada UUD 1945 yang mengatur tenggat pengisian jabatan Wakil Presiden paling lama 60 hari.

"MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR juga menemui Prabowo usai Gibran mundur. Pertemuan itu membahas prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk mekanisme yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mundurnya Gibran, Prabowo kini memikul tanggung jawab konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Proses ini menjadi yang pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia modern, di mana seorang Wakil Presiden mengundurkan diri di tengah masa jabatan.

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra: Kewenangan Penuh Presiden dan UU MD3

Yusril menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Prabowo berhak berkonsultasi dengan partai koalisi. Namun, ia menekankan konsultasi itu bukan kewajiban yang mengikat secara hukum.

"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril.

Meski begitu, Yusril belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai koalisi akan digelar. Ia menyebut Prabowo telah memberikan sinyal untuk berkonsultasi dengan koalisi sebelum menentukan dua nama pengganti Gibran.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujar Yusril.

Pernyataan Yusril menegaskan bahwa proses pengajuan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Tidak ada mekanisme formal yang mewajibkan presiden untuk menerima usulan dari partai politik mana pun, termasuk partai koalisi.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres Menurut UUD 1945 dan UU MD3

Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan bahwa jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Presiden sampai terpilihnya Wakil Presiden oleh MPR.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah jabatan itu kosong. Dalam prosesnya, presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih.

UU MD3 memperjelas prosedur tersebut. Pasal 6 ayat (2) UU MD3 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Calon yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses di MPR sendiri melibatkan beberapa tahapan. Setelah presiden mengajukan dua nama, MPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pidato pengantar presiden. Kemudian, MPR melakukan pemilihan melalui pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan itu ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.

Yang menarik, UU MD3 tidak secara eksplisit mewajibkan presiden untuk berkonsultasi dengan partai koalisi. Namun, frasa "dapat berkonsultasi" dalam penjelasan Yusril merujuk pada praktik politik yang lazim dilakukan untuk menjaga stabilitas koalisi.

Dampak Politik dan Reaksi Fraksi-fraksi di MPR

Mundurnya Gibran memicu berbagai reaksi dari fraksi-fraksi di MPR. Fraksi Golkar, misalnya, menyatakan bahwa kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan kekuasaan. Pernyataan itu muncul sebagai respons terhadap kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus segera diisi.

Partai-partai koalisi kini menanti langkah Prabowo. Konsultasi yang dijanjikan presiden akan menjadi ajang bagi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan masing-masing. Namun, Yusril menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

"Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," kata Yusril, menegaskan bahwa jadwal konsultasi belum ditentukan.

Pengamat politik menilai proses ini akan menguji soliditas koalisi pemerintahan Prabowo. Sebab, dua nama yang diajukan presiden harus memperoleh dukungan suara terbanyak di MPR. Artinya, presiden perlu memastikan calon yang diajukan memiliki kans menang yang tinggi.

Selain itu, kekosongan jabatan Wakil Presiden selama masa transisi ini bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan. Prabowo akan menjalankan roda pemerintahan tanpa pendamping hingga MPR menyelesaikan proses pemilihan. Namun, UUD 1945 telah mengatur bahwa presiden mengambil alih tugas-tugas Wakil Presiden selama kekosongan.

Langkah Selanjutnya: Menanti Konsultasi dan Sidang MPR

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai kapan Prabowo akan menggelar pertemuan dengan partai koalisi. Yusril hanya menyebut presiden telah memberikan sinyal untuk berkonsultasi, tanpa menyebut tanggal pasti.

MPR sendiri telah menyatakan akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Tenggat 60 hari menjadi batas maksimal yang harus dipatuhi. Artinya, paling lambat awal Januari 2027, MPR harus sudah menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden.

Sementara itu, nama-nama yang berpotensi diajukan Prabowo belum diketahui secara pasti. Yusril menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa dua calon yang akan diajukan. "Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," ujarnya.

Publik kini menanti langkah Prabowo. Konsultasi dengan partai koalisi akan menjadi sinyal awal mengenai arah politik pengisian jabatan Wakil Presiden. Apakah presiden akan memilih figur dari partai koalisi, atau justru mengajukan nama di luar lingkaran partai politik, semua masih terbuka.

Yang jelas, proses ini akan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR harus berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proses ini memperoleh legitimasi publik.

Analisis Redaksi: Konsultasi Koalisi dan Ujian Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Keputusan Prabowo untuk berkonsultasi dengan partai koalisi sebelum mengajukan dua nama pengganti Gibran menunjukkan bahwa presiden menyadari pentingnya dukungan politik di MPR. Meski UU MD3 tidak mewajibkan, konsultasi itu menjadi sinyal bahwa Prabowo ingin proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan mulus tanpa gejolak politik berarti.

Namun, ada risiko yang perlu diwaspadai. Jika konsultasi koalisi berlarut-larut, tenggat 60 hari yang diamanatkan UUD 1945 bisa terancam. MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat awal Januari 2027. Keterlambatan dalam mengajukan dua nama akan memperpanjang kekosongan jabatan dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

Pernyataan Yusril bahwa presiden "bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa" memberi ruang bagi Prabowo untuk bergerak cepat. Jika presiden ingin menghindari tarik-menarik kepentingan partai, ia bisa langsung mengajukan dua nama tanpa konsultasi formal. Namun, langkah itu berisiko menimbulkan kekecewaan di kalangan partai koalisi yang merasa tidak dilibatkan.

Yang lebih penting, proses ini harus berjalan transparan. Publik berhak mengetahui kriteria yang digunakan presiden dalam memilih dua nama calon Wakil Presiden. Apakah berdasarkan kompetensi, rekam jejak, atau justru akomodasi kepentingan politik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

Dengan mundurnya Gibran, Prabowo kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar prosedur konstitusional, tetapi juga cermin bagaimana koalisi dan presiden mengelola perbedaan. Jika proses ini berjalan lancar, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terjaga. Sebaliknya, jika terjadi tarik-menarik berkepanjangan, stabilitas politik bisa terganggu.

Sumber: news.detik.com, mpr.go.id