Jaksa Diganti di Sidang Ijazah Jokowi, Roy Suryo Curiga Ada Main Mata

Hampir seluruh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo mendadak diganti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Roy Suryo mencurigai ada main mata karena sejumlah jaksa sebelumnya kedapatan berfoto bersama Jokowi.

Kecurigaan Roy semakin menguat ketika sidang yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB ditunda hingga pukul 10.30 WIB. Penundaan itu, menurut Roy, lantaran panitera tidak dapat hadir tepat waktu karena mengikuti suatu kegiatan atau tes.

Kronologi Pergantian Jaksa di Sidang Ijazah Jokowi

Pergantian komposisi JPU terjadi setelah muncul protes masyarakat dan keberatan tim kuasa hukum Roy Suryo. Sebelumnya, beredar foto sejumlah jaksa bersama Jokowi di ruang tunggu pengadilan pada pekan sebelumnya. Foto itu viral dan memicu spekulasi publik mengenai netralitas penuntut umum.

Koordinator tim penasihat hukum Roy Suryo, Refly Harun, membenarkan sebagian besar jaksa yang sebelumnya bertugas sudah tidak terlihat dalam persidangan kali ini. Menurut Refly, perubahan komposisi JPU membuat proses persidangan berlangsung lebih tertib dan berfokus pada materi perkara.

“Persidangan berlangsung jauh lebih kondusif karena kalaupun ada pemotongan, itu hal-hal yang sifatnya substansial,” ujar Refly saat jeda sidang.

Namun Roy menilai ada kejanggalan. Ia mengaku tidak mengenali sebagian besar jaksa yang hadir karena mereka berbeda dari penuntut umum yang biasa ditemuinya dalam sidang sebelumnya.

“Hampir mostly ya gitu, mungkin tidak semua, tapi mostly Penuntut Umum yang tadi hadir itu orang-orang yang saya tidak pernah lihat di sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada apa ini ya gitu yang terjadi?” kata Roy.

Roy kemudian menyebut dua peristiwa tersebut—pergantian jaksa dan penundaan sidang—membuatnya menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan persidangan.

Kesaksian Ajudan Jokowi: Ijazah Asli dan Ekspresi Presiden

Di tengah dinamika tersebut, sidang menghadirkan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, sebagai saksi untuk menerangkan awal munculnya tudingan ijazah palsu. Syarif mengatakan, Jokowi merasa tidak nyaman karena berulang kali dituduh menggunakan ijazah sarjana palsu melalui video dan unggahan media sosial.

“Sepengetahuan kami, kami tahu beliau sudah sangat bersabar, Yang Mulia. Ketika kami menunjukkan video ataupun postingan terkait adanya tuduhan, kami melihat mimik beliau berubah seperti menahan emosi,” kata Syarif.

Syarif mengaku pernah melihat langsung ijazah asli Jokowi sebelum laporan polisi dibuat pada 30 April 2025. Ia juga membenarkan mengetahui klarifikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyatakan Jokowi tercatat menempuh pendidikan hingga lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985.

Dalam pemeriksaan silang, Syarif mengaku tidak pernah melihat data primer yang digunakan Roy sebagai dasar analisis mengenai ijazah Jokowi. Ia juga menjawab tidak pernah melihat Jokowi mengenakan kacamata minus selama bertugas sebagai ajudan sejak 2016 maupun memiliki kumis seperti dalam foto yang diperlihatkan kuasa hukum di persidangan.

Latar Belakang Kasus dan Polemik Netralitas Penuntut Umum

Perkara ini berawal dari tudingan Roy Suryo terhadap keaslian ijazah Jokowi. Laporan polisi dibuat pada 30 April 2025. Sejak itu, proses hukum berjalan dan memunculkan berbagai dinamika, termasuk protes publik terhadap dugaan keberpihakan aparat penegak hukum.

Foto sejumlah jaksa bersama Jokowi di ruang tunggu pengadilan menjadi pemicu utama. Publik mempertanyakan apakah pertemuan itu wajar atau mencerminkan kedekatan yang dapat memengaruhi independensi penuntutan. Tim kuasa hukum Roy pun melayangkan keberatan resmi.

Pergantian JPU di tengah persidangan bukan hal yang lazim dalam praktik peradilan pidana. Biasanya, komposisi tim penuntut umum sudah ditetapkan sejak awal dan hanya berubah dalam kondisi tertentu, misalnya mutasi, sakit, atau alasan kedinasan lain yang diatur dalam ketentuan internal kejaksaan.

Refly Harun menilai perubahan itu justru membuat sidang lebih fokus. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci alasan resmi pergantian tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri terkait alasan penggantian.

Dampak Pergantian Jaksa terhadap Jalannya Persidangan

Pergantian jaksa di tengah persidangan dapat memengaruhi beberapa hal. Pertama, kesinambungan strategi penuntutan. Jaksa baru membutuhkan waktu untuk mempelajari berkas dan dinamika sidang yang sudah berjalan. Kedua, hubungan antara penuntut umum dan tim kuasa hukum bisa berubah, baik membaik maupun menghadirkan ketegangan baru.

Dalam sidang kali ini, Refly menilai prosesnya lebih kondusif. Namun Roy tetap menyoroti penundaan yang menurutnya tidak wajar. Ia mempertanyakan alasan panitera tidak dapat hadir tepat waktu karena mengikuti kegiatan atau tes.

“Alasan panitera tidak dapat hadir tepat waktu karena mengikuti suatu kegiatan, tes, atau agenda lain yang baginya adalah hal yang tidak biasa dan janggal,” kata Roy, seperti dikutip dari pemberitaan.

Di sisi lain, kesaksian ajudan Jokowi menghadirkan dimensi baru. Syarif tidak hanya menjelaskan soal ijazah asli, tetapi juga menyinggung ekspresi Jokowi yang berubah saat diperlihatkan konten tuduhan. Kesaksian ini memperkuat narasi bahwa Jokowi merasa dirugikan oleh tudingan tersebut.

Pemeriksaan silang juga mengungkap bahwa Syarif tidak pernah melihat data primer yang digunakan Roy. Ini menjadi poin yang mungkin dipakai JPU untuk mempertanyakan validitas analisis Roy.

Langkah Selanjutnya: Agenda Sidang dan Sorotan Publik

Setelah sidang kali ini, agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi lain. Tim kuasa hukum Roy sebelumnya mendesak agar Silfester Matutina dan Dumatno dihadirkan. Roy menilai kesaksian ajudan Jokowi tidak valid karena tidak melihat data primer.

Publik akan menantikan apakah pergantian jaksa akan berdampak pada arah penuntutan. Jika JPU baru membawa semangat berbeda, bisa jadi strategi penuntutan berubah. Namun jika hanya pergantian personel tanpa perubahan substansi, sidang akan berjalan seperti biasa.

Yang jelas, kasus ini terus menyedot perhatian. Isu ijazah Jokowi bukan hanya soal hukum, tetapi sudah menjadi perdebatan politik yang lebih luas. Pergantian jaksa dan foto bersama Jokowi menambah lapisan kontroversi yang membuat publik semakin kritis terhadap proses peradilan.

Refly Harun menyatakan pihaknya akan terus mengawal persidangan. “Kami akan memastikan setiap proses berjalan transparan,” ujarnya singkat.

Analisis Redaksi: Ujian Netralitas di Ruang Sidang

Pergantian hampir seluruh JPU di tengah persidangan adalah peristiwa yang tidak biasa. Dalam praktik peradilan, perubahan komposisi tim penuntut umum seharusnya diumumkan secara resmi dengan alasan yang jelas. Ketika hal itu terjadi setelah beredarnya foto jaksa bersama pihak yang berperkara, publik berhak mempertanyakan independensi penuntutan.

Kecurigaan Roy Suryo mungkin terkesan berlebihan. Namun dalam sistem peradilan yang sehat, kecurigaan seperti itu harus dijawab dengan transparansi, bukan dengan penundaan atau pergantian personel tanpa penjelasan. Jika memang ada alasan administratif, kejaksaan semestinya membuka diri dan menjelaskan kepada publik.

Kasus ini juga menguji sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjaga jarak dari kekuasaan. Foto bersama Jokowi di ruang tunggu pengadilan, meskipun bisa jadi hanya kebetulan, tetap menimbulkan persepsi. Persepsi publik terhadap netralitas peradilan sama pentingnya dengan netralitas itu sendiri.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah kepercayaan publik. Ketika proses hukum terlihat dipengaruhi oleh faktor di luar hukum, masyarakat akan semakin sinis. Oleh karena itu, hakim dan jaksa perlu memastikan bahwa setiap tahapan persidangan berjalan terbuka dan akuntabel.

Sidang berikutnya akan menjadi penentu. Jika JPU baru mampu menunjukkan profesionalisme dan tidak terpengaruh tekanan, maka kecurigaan bisa mereda. Sebaliknya, jika ada kejanggalan lain, publik akan semakin vokal menuntut reformasi di tubuh penegak hukum.

Sumber: afu.id, ugm.ac.id