Eks Kapolres Bima Kota dan Koh Erwin Dituntut Penjara Seumur Hidup

Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan bandar sabu Erwin Iskandar alias Koh Erwin dituntut penjara seumur hidup serta denda Rp 1 miliar. Jaksa menilai keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat permufakatan jahat mengedarkan sabu di Kota Bima.

Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Syahrurrahman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bima, Kamis (12/11/2026). "Tuntutan pidana penjara seumur hidup," kata Syahrurrahman di ruang sidang, seperti dikutip dari laporan detikBali.

Selain pidana badan, kedua terdakwa dituntut membayar denda Rp 1 miliar. Bila tidak ada uang tunai, jaksa akan menyita aset berharga yang nilainya setara dengan denda tersebut.

"Jika tak bisa dipenuhi, akan diganti dengan penjara selama 190 hari," ujar Syahrurrahman.

Duduk Perkara: Permufakatan Jahat yang Terencana

Dalam pertimbangan tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat permufakatan jahat mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kota Bima secara bersama-sama. Jaksa menilai perbuatan mereka bukan tindakan spontan.

"Perbuatan para terdakwa terencana dan terorganisasi," jelas Syahrurrahman di persidangan.

Karena itu, tidak ada satu pun hal yang meringankan bagi kedua terdakwa. "Tidak ada yang meringankan bagi kedua terdakwa ini," tegasnya.

Permufakatan jahat dalam perkara narkotika diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya paling berat pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat lima tahun. Dalam praktik peradilan, jaksa biasanya menuntut maksimal ketika perbuatan dinilai terencana, dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan melibatkan pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba.

Perkara Didik dan Koh Erwin disidangkan secara terpisah dari perkara kaki tangan mereka. Namun tuntutan yang dibacakan jaksa seragam.

Empat Terdakwa, Satu Tuntutan Serupa

Selain Didik dan Koh Erwin, JPU menuntut penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar terhadap dua terdakwa lain, yakni Abdul Hamid alias Boy Dara dan Akhsan. Keduanya disebut sebagai kaki tangan sekaligus bandar sabu jaringan Koh Erwin.

"Perkara para terdakwa ini terpisah. Tapi tuntutan mereka sama, yakni penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar," jelas Syahrurrahman.

Rincian tuntutan yang dibacakan di PN Bima:

• AKBP Didik Putra Kuncoro (mantan Kapolres Bima Kota): penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara.
• Erwin Iskandar alias Koh Erwin (bandar sabu): penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara.
• Abdul Hamid alias Boy Dara (kaki tangan dan bandar jaringan Koh Erwin): penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.
• Akhsan (kaki tangan dan bandar jaringan Koh Erwin): penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Jaksa memisahkan berkas keempatnya, tetapi menempatkan mereka dalam satu pola perkara yang sama: jaringan pengedaran sabu di Kota Bima yang berjalan dengan struktur dan pembagian peran.

Alasan Jaksa Memberatkan Didik: Bertentangan dengan Asta Cita

Ada pertimbangan khusus yang membuat posisi Didik lebih berat. JPU menilai perbuatan mantan Kapolres Bima Kota itu bertentangan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden.

Selain itu, jabatan Didik sebagai anggota Polri dinilai berseberangan dengan kewajibannya kepada negara, yang seharusnya melindungi masyarakat. Jaksa juga menyoroti sikap terdakwa selama persidangan.

"Selama persidangan, terdakwa Didik tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif," ungkap Syahrurrahman.

Sikap tidak mengakui perbuatan dan tidak kooperatif itu menjadi pemberat tersendiri. Dalam banyak perkara narkotika, pengakuan dan kerja sama terdakwa kerap dijadikan pertimbangan yang meringankan. Sebaliknya, penolakan mengakui perbuatan membuat jaksa menilai tidak ada alasan untuk menurunkan tuntutan dari batas maksimal.

Posisi Didik sebagai perwira menengah Polri membuat perkara ini menjadi sorotan. Seorang pejabat kepolisian yang seharusnya memimpin pemberantasan narkoba di wilayahnya justru duduk sebagai terdakwa dalam perkara yang sama.

Kronologi dan Konteks: Jaringan Sabu di Kota Bima

Perkara ini bermula dari pengungkapan jaringan sabu yang beroperasi di Kota Bima. Koh Erwin dikenal sebagai buron yang kemudian ditangkap oleh Bareskrim Polri. Penangkapan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri pihak lain yang terlibat, termasuk oknum kepolisian di wilayah tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, eks Kasatresnarkoba Polres Bima Kota juga dituntut penjara seumur hidup dalam perkara yang berkaitan. Didik sendiri sempat ditahan di Mako Brimob Polda NTB sebelum persidangan berjalan di PN Bima.

Rangkaian penahanan dan persidangan itu menunjukkan perkara ini tidak berhenti pada bandar di tingkat bawah. Penyidik menelusuri peran aparat yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran sabu di wilayah hukumnya.

Bagi publik Bima, perkara ini menjadi ujian atas janji pemberantasan narkoba. Kota Bima tercatat berulang kali menjadi lokasi pengungkapan jaringan narkotika, dan keterlibatan oknum aparat membuat persoalan semakin rumit. Informasi seputar kebijakan pemberantasan narkotika dapat dipantau melalui situs resmi Badan Narkotika Nasional.

Agenda Sidang: Pembelaan dan Vonis Pekan Depan

Ketua Majelis Hakim PN Bima, Rifai, memastikan para terdakwa masih bisa melakukan pembelaan atas tuntutan JPU. Majelis hakim memberi waktu satu minggu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyiapkan pembelaan.

"Agenda sidang pekan depan yakni pembacaan vonis terhadap para terdakwa," tandas Rifai.

Artinya, putusan akhir atas perkara ini akan dibacakan dalam waktu dekat. Majelis hakim tidak selalu mengikuti tuntutan jaksa. Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah tuntutan, sama dengan tuntutan, atau bahkan melebihi tuntutan jika terdapat keadaan yang memberatkan. Namun dengan empat terdakwa yang dituntut maksimal dan tidak ada faktor yang meringankan menurut jaksa, arah putusan akan menjadi perhatian besar.

Yang paling dinanti publik adalah apakah majelis hakim mempertahankan pidana seumur hidup untuk Didik, mengingat posisinya sebagai mantan pejabat kepolisian yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba di Kota Bima.

Analisis Redaksi: Ketika Penegak Hukum Berdiri di Sisi Lain

Tuntutan seumur hidup untuk seorang mantan Kapolres bukan perkara kecil. Ada pesan yang ingin dikirim jaksa: jabatan tidak lagi menjadi tameng, dan seragam tidak otomatis melindungi pemakainya di ruang sidang. Pertimbangan jaksa yang menyebut perbuatan Didik bertentangan dengan Asta Cita dan kewajiban Polri menunjukkan bahwa perkara ini dibingkai bukan hanya sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai pengkhianatan atas mandat publik.

Yang justru perlu diawasi adalah konsistensi tuntutan itu hingga putusan. Tuntutan maksimal sering terdengar tegas di ruang sidang, tetapi eksekusinya bergantung pada pertimbangan hakim. Empat terdakwa dengan tuntutan identik, berkas terpisah, dan agenda vonis yang berdekatan membuat publik bisa membandingkan apakah majelis hakim memperlakukan seorang mantan Kapolres sama seperti bandar sabu biasa. Ketimpangan hukuman di titik ini akan menjadi catatan tersendiri bagi kepercayaan publik terhadap peradilan.

Perkara ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar soal pengawasan internal. Jika seorang Kapolres bisa duduk sebagai terdakwa dalam jaringan sabu di wilayahnya sendiri, ada celah dalam sistem pengawasan yang perlu dijawab, bukan hanya dengan hukuman bagi individu. Vonis pekan depan akan menjadi ujian pertama. Namun yang menentukan dampaknya bagi Kota Bima adalah apakah institusi bergerak setelah putusan dibacakan.

Sumber: bnn.go.id