PDIP Bongkar Persoalan di Balik Mundurnya Gibran: Soroti Demokrasi dan Kekuasaan Feodal

PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI bukan sekadar pergantian pejabat negara. Partai itu mendesak peristiwa tersebut dijadikan momentum koreksi nasional terhadap praktik kekuasaan, penegakan konstitusi, dan pemulihan etika demokrasi.

Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto melalui pernyataan resmi yang diterima Aktual.com di Jakarta, Kamis (12/11/2026). PDIP menyoroti persoalan mendasar di balik pengunduran diri Gibran, mulai dari legitimasi kekuasaan, proses demokrasi, hingga tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.

Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan bahwa demokrasi yang hanya mengandalkan prosedur hukum, tetapi mengabaikan etika dan moral, berpotensi melahirkan kerapuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasto Kristiyanto Sebut Ada Persoalan Fundamental di Balik Pengunduran Diri Gibran

Dalam pernyataannya, Hasto menempatkan pengunduran diri Gibran sebagai peristiwa yang jauh lebih besar daripada sekadar rotasi jabatan. Menurut dia, ada persoalan mendasar yang menyangkut cara negara memperlakukan kekuasaan.

“Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pergantian seorang pejabat negara, melainkan menyentuh persoalan fundamental tentang legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat,” kata Hasto dalam pernyataan resmi tersebut.

PDIP mengingatkan bahwa kekuasaan dalam negara demokrasi harus bersumber dari kedaulatan rakyat. Bukan dari kepentingan penguasa. Bukan pula dari praktik pewarisan kekuasaan yang berlandaskan budaya feodal.

Partai itu mengaitkan prinsip tersebut dengan ideologi Pancasila dan pemikiran Presiden pertama RI, Soekarno. Menurut PDIP, legitimasi seorang pemimpin semestinya lahir dari pemahaman terhadap persoalan rakyat, gagasan, pemikiran, serta perjuangan yang dijalankan untuk kepentingan bangsa.

Kekuasaan, dalam pandangan PDIP, merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian. “Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal,” tegas pernyataan itu.

PDIP Soroti Konstitusi dan Putusan MK-MA soal Syarat Jabatan Wakil Presiden

Persoalan konstitusi menjadi sorotan utama PDIP. Partai itu menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak boleh ada pejabat maupun warga negara yang ditempatkan di atas konstitusi.

PDIP mengingatkan kembali pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengenai kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum. Prinsip itu, menurut partai, tidak boleh luntur hanya karena seseorang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden, PDIP meminta seluruh proses ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.

Namun, PDIP menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab konstitusional. Evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung juga tidak boleh dihentikan.

Dengan demikian, persoalan yang menyangkut persyaratan jabatan Wakil Presiden tidak cukup diselesaikan hanya melalui pengunduran diri. Peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan negara secara lebih luas.

PDIP juga menekankan bahwa setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus menjunjung keadilan, kesetaraan warga negara, serta penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.

Etika dan Moral Kepemimpinan Jadi Sorotan PDIP

PDIP menyoroti dimensi etika dan moral dalam kepemimpinan nasional. Menurut partai itu, demokrasi tidak cukup hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi harus disertai keutamaan moral dan keteladanan pemimpin.

Sesuatu yang dianggap sah secara prosedural, kata PDIP, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis di hadapan rakyat. Partai itu juga mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan instrumen ambisi pribadi.

PDIP menolak segala bentuk reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan. “Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya,” demikian pernyataan tersebut.

Pesan itu sejalan dengan sikap partai yang menempatkan etika sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik bernegara. Bagi PDIP, legitimasi hukum tanpa legitimasi moral hanya akan menghasilkan kekuasaan yang rapuh.

PDIP Hormati Hak Hukum tetapi Minta Proses Ketatanegaraan Transparan

Di sisi lain, PDIP menegaskan tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum. Partai itu tidak menutup ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur yang tersedia.

Namun, seluruh proses ketatanegaraan yang berkaitan dengan pengunduran diri Gibran diminta diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

PDIP mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperbaiki praktik penyelenggaraan kekuasaan. Ada sejumlah agenda yang menurut partai perlu diperkuat:

• Memperkuat independensi lembaga negara dari pengaruh kekuasaan.
• Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang kedudukan.
• Memulihkan etika demokrasi dalam setiap proses politik.
• Memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
• Mengembalikan jabatan publik sebagai amanat rakyat, bukan alat ambisi pribadi.

Pernyataan itu ditutup dengan penegasan bahwa masa depan republik harus bertumpu pada konstitusi, kepemimpinan yang berlandaskan nurani, dan pengabdian kepada rakyat.

“Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat,” tegas Hasto Kristiyanto.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi Kelembagaan dan Penguatan Etika Demokrasi

Setelah pernyataan PDIP, sorotan publik kini mengarah pada bagaimana proses ketatanegaraan pasca-pengunduran diri Gibran akan dijalankan. Partai itu meminta agar transparansi menjadi pegangan utama.

PDIP juga menempatkan evaluasi kelembagaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian persoalan ini. Pengunduran diri tidak dianggap sebagai titik akhir, melainkan pintu masuk bagi koreksi yang lebih luas.

Dalam kerangka itu, independensi kekuasaan kehakiman menjadi ujian tersendiri. Putusan MK dan MA yang berkaitan dengan syarat jabatan Wakil Presiden akan terus dibaca sebagai bagian dari rekam jejak penegakan konstitusi.

PDIP menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh kekuatan politik untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum perbaikan. Bukan sekadar seremoni pergantian pejabat, tetapi koreksi terhadap cara negara menjalankan kekuasaan.

Bagi partai itu, masa depan republik bergantung pada sejauh mana konstitusi dijadikan pegangan, nurani dijadikan kompas, dan rakyat dijadikan tujuan akhir dari setiap keputusan politik. Rujukan lain soal dinamika politik nasional dapat ditelusuri melalui pemberitaan Antara News.

Analisis Redaksi

Pernyataan PDIP ini menarik karena tidak berhenti pada soal siapa yang mundur, tetapi menunjuk akar persoalan: cara kekuasaan diperoleh dan dipertanggungjawabkan. Dengan menyebut budaya feodal dan kedaulatan rakyat dalam satu tarikan napas, partai itu sebenarnya sedang membuka perdebatan yang lebih besar daripada urusan satu jabatan.

Yang perlu dicermati, kritik terhadap feodalisme politik bukan barang baru. PDIP sendiri bukan partai tanpa sejarah panjang dalam pusaran kekuasaan. Karena itu, publik berhak menuntut konsistensi: apakah kritik ini akan diterjemahkan menjadi sikap politik yang nyata, atau berhenti sebagai pernyataan resmi yang dibaca lalu dilupakan.

Bagian paling substantif justru soal prosedur versus etika. PDIP menyatakan sesuatu yang sah secara prosedural tetap harus dipertanggungjawabkan secara etis. Ini adalah titik lemah yang sering luput dalam diskursus hukum di Indonesia, ketika kepatuhan pada formalitas dianggap cukup untuk menutup persoalan moral.

Namun, pernyataan itu juga menyisakan pertanyaan yang tidak dijawab. PDIP meminta evaluasi kelembagaan, tetapi tidak merinci bentuk evaluasi yang dimaksud. Partai menyoroti putusan MK dan MA, tetapi tidak menyebut langkah konkret yang akan ditempuh. Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah desakan koreksi nasional ini akan berlanjut menjadi agenda legislatif dan politik yang terukur, atau hanya menjadi retorika yang mengisi ruang pemberitaan.