Jalan Longsor Namoteras Ancam 400 KK, DPRD Langkat Dorong Dana BTT

Jalan longsor di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, mengancam akses lima dusun dengan sekitar 400 kepala keluarga. DPRD Langkat mendorong penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan.

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengoptimalkan dana BTT agar penanganan darurat bisa segera dilakukan. Permintaan itu disampaikan dalam audiensi perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).

Kronologi Longsor dan Kondisi Terkini

Longsor dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Kutambaru. Badan jalan mengalami kerusakan cukup serius. Titik longsor memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter.

Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin parah apabila tidak segera ditangani. Sebab, jalan itu merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat, mulai dari anak-anak yang berangkat sekolah hingga warga yang mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, mengungkapkan bahwa sedikitnya lima dusun dengan sekitar 400 kepala keluarga berpotensi terdampak apabila badan jalan benar-benar terputus.

"Kami berharap segera dilakukan perbaikan atau pembangunan tembok penahan sementara sebelum jalan tersebut putus. Jika tidak segera ditangani, lima dusun akan terdampak, dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga," ungkap Rahman.

Ia menjelaskan, pemerintah desa tidak memiliki kemampuan anggaran yang memadai. Dana Desa yang memungkinkan dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta, sehingga jauh dari kebutuhan penanganan longsor.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dalam audiensi itu, Sribana meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera membangun koordinasi.

Menurutnya, pemanfaatan dana BTT perlu diupayakan sesuai ketentuan agar penanganan darurat dapat dilakukan tanpa menunggu kerusakan jalan semakin meluas. Sribana juga meminta seluruh administrasi dan persyaratan teknis segera dipersiapkan sehingga proses penanganan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Arahan tersebut mendapat respons positif dari jajaran OPD yang hadir. Plt. Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman, serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Ketua DPRD melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

"Kami siap berkoordinasi dan menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan," kata Erisman mewakili OPD yang hadir.

Latar Belakang dan Konteks Anggaran

Desa Namoteras berada di Kecamatan Kutambaru, salah satu wilayah di Kabupaten Langkat yang memiliki medan berbukit. Curah hujan tinggi sering memicu longsor di sejumlah titik, terutama pada musim penghujan.

Dana BTT adalah pos anggaran dalam APBD yang dialokasikan untuk keadaan darurat, termasuk bencana alam. Penggunaannya diatur ketat dan memerlukan persetujuan serta administrasi yang lengkap. Karena itu, DPRD mendorong OPD menyiapkan dokumen teknis agar pencairan tidak tersendat.

Sebelumnya, bencana banjir juga melanda Langkat dan berdampak pada 9.393 UMKM yang menerima bantuan Presiden Rp28,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Langkat memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.

Baca juga: Jalan Longsor Ancam 400 KK di Namoteras, DPRD Langkat Dorong Dana BTT.

Dampak bagi Warga dan Akses Ekonomi

Jalan yang longsor merupakan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga. Jika jalan putus, warga harus memutar jauh atau menggunakan jalur alternatif yang lebih sulit.

Anak-anak sekolah terancam tidak bisa berangkat tepat waktu. Petani dan pekebun kesulitan mengangkut hasil panen. Distribusi barang kebutuhan pokok juga bisa terganggu.

Kerugian ekonomi diperkirakan meningkat jika penanganan tidak segera dilakukan. Selain itu, keselamatan warga terancam karena badan jalan yang longsor bisa semakin ambles.

Pemerintah desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Karena itu, dukungan anggaran dari kabupaten melalui BTT menjadi harapan utama.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Warga

DPRD Langkat akan mengawal proses koordinasi antara Dinas PU, BPKAD, dan BPBD. Sribana menegaskan bahwa penanganan darurat tidak boleh menunggu kerusakan meluas.

"Kita minta OPD segera berkoordinasi dan menyiapkan administrasi. Jangan sampai masyarakat semakin lama terisolasi," ujarnya.

OPD terkait akan melakukan survei dan kajian teknis untuk menentukan bentuk penanganan, apakah tembok penahan sementara atau perbaikan permanen. Anggaran akan diusulkan melalui BTT sesuai ketentuan.

Warga Namoteras berharap perbaikan bisa dilakukan sebelum musim hujan berikutnya. Mereka juga meminta pemerintah kabupaten memberikan perhatian serius terhadap infrastruktur jalan di wilayah pedesaan.

Baca juga: Tiorita Sentil Kinerja OPD Langkat: Jangan Cuma Habiskan Anggaran, Masyarakat Harus Merasakan Hasilnya!.

Analisis Redaksi

Kasus jalan longsor di Namoteras memperlihatkan celah klasik dalam penanganan bencana di daerah: kewenangan ada di kabupaten, tetapi dampak paling langsung dirasakan desa. Dana Desa Rp30 juta jelas tidak cukup untuk membangun penahan badan jalan dengan dimensi longsoran 12 meter panjang, 12 meter kedalaman, dan 5,5 meter lebar. Di sinilah BTT seharusnya berfungsi sebagai instrumen cepat, bukan sekadar pos anggaran yang rumit dicairkan.

DPRD Langkat sudah mengambil langkah tepat dengan memanggil OPD dan meminta koordinasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada seberapa cepat administrasi diselesaikan. Selama ini, BTT sering terkendala persyaratan teknis dan verifikasi. Jika tidak ada percepatan, ancaman putusnya akses 400 kepala keluarga bisa menjadi kenyataan.

Yang juga perlu dicermati adalah pola penanganan jangka panjang. Longsor di Kutambaru bukan peristiwa pertama. Diperlukan pemetaan risiko dan anggaran mitigasi yang rutin, bukan hanya respons darurat. Tanpa itu, setiap musim hujan akan muncul titik longsor baru dengan cerita yang sama.