RDTR Astambul dan Martapura Timur: Agrobisnis dan Mitigasi Banjir Jadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Banjar mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Astambul dan Martapura Timur. Fokusnya dua: mengembangkan agrobisnis dan memperkuat mitigasi bencana, terutama banjir serta karhutla.

Pembahasan awal dilakukan lewat Konsultasi Publik I RDTR sekaligus Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Novotel Banjarbaru, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu diinisiasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar.

Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea. Sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan dari Kecamatan Astambul dan Martapura Timur hadir dalam pembahasan tersebut.

Kronologi Konsultasi Publik RDTR di Banjarbaru

Konsultasi publik menjadi tahap awal sebelum dokumen RDTR dibawa ke proses yang lebih teknis. Dalam forum itu, Pemkab Banjar membuka ruang masukan dari perangkat daerah, aparat desa, hingga perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Yudi Andrea menekankan bahwa penyusunan RDTR tidak bisa dikerjakan satu instansi saja. Keterlibatan masyarakat di wilayah perencanaan disebut menjadi syarat agar dokumen tata ruang yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

"Penyusunan RDTR membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah perencanaan," kata Yudi Andrea dalam sambutannya, seperti dikutip dari laporan Kalselpos.com.

Menurutnya, RDTR punya peran strategis karena menjadi salah satu landasan penentuan arah pembangunan. Dokumen ini juga akan mengatur pemanfaatan ruang dan proses perizinan di masa mendatang.

Forum di Banjarbaru itu turut dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, aparat desa, jajaran Kecamatan Astambul dan Martapura Timur, instansi vertikal, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banjar.

Agrobisnis Jadi Arah Kebijakan Astambul dan Martapura Timur

Pengembangan kedua kecamatan diarahkan pada sektor agrobisnis, khususnya untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan. Arah ini disebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, menyatakan konsep agrobisnis menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan RDTR dua kecamatan tersebut. Kebijakan itu juga berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Konsep agrobisnis menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan RDTR kedua kecamatan tersebut," ujar Iwan Junaidi.

Pemerintah daerah ingin pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Penataan kawasan diharapkan tetap mengakomodasi karakteristik, potensi, serta kearifan lokal masing-masing wilayah.

Dalam kerangka RDTR, arahan agrobisnis akan menentukan pola pemanfaatan ruang: mana kawasan yang boleh dibangun, mana yang dipertahankan sebagai lahan pertanian, dan mana yang perlu dibatasi karena risiko lingkungan.

Banjir dan Karhutla Jadi Perhatian Utama

Astambul dan Martapura Timur memiliki tantangan lingkungan yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan wilayah. Iwan Junaidi menyebut potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dua risiko yang masuk dalam pembahasan.

Karena itu, penataan kawasan diharapkan mampu mengarahkan pembangunan ke lokasi yang sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah daerah juga ingin menghindari pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat bencana alam.

Dalam praktik perencanaan ruang, mitigasi biasanya diterjemahkan menjadi sejumlah ketentuan. Beberapa di antaranya:

• Penetapan kawasan rawan banjir yang dibatasi untuk permukiman padat.
• Pengaturan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air.
• Pembatasan alih fungsi lahan pertanian produktif.
• Penyediaan jalur evakuasi dan akses darurat di kawasan berisiko.

KLHS menjadi instrumen yang menyertai penyusunan RDTR. Kajian ini memastikan kebijakan tata ruang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan tidak menimbulkan dampak baru di kemudian hari.

Mengapa RDTR Penting bagi Perizinan dan Investasi

RDTR bukan dokumen yang berhenti di meja pemerintahan. Dokumen ini menjadi rujukan ketika warga mengurus izin, ketika pengusaha mengajukan lokasi usaha, dan ketika dinas menentukan prioritas infrastruktur.

Tanpa RDTR, pemanfaatan ruang cenderung mengikuti permintaan pasar dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kawasan pertanian bisa berubah menjadi permukiman tanpa perencanaan drainase, atau bangunan berdiri di area yang seharusnya menjadi resapan air.

Bagi Kabupaten Banjar, keberadaan RDTR juga berkaitan dengan upaya menyederhanakan proses perizinan. Pemerintah pusat mendorong daerah memiliki dokumen detail tata ruang agar izin usaha dapat diproses lebih cepat dan konsisten.

Sejumlah daerah di Indonesia telah memakai RDTR sebagai dasar layanan perizinan terintegrasi. Rujukan kebijakan tata ruang nasional bisa dilihat pada laman Kementerian ATR/BPN.

Karena itu, penyusunan RDTR Astambul dan Martapura Timur bukan sekadar kewajiban administratif. Dokumen ini akan menentukan bagaimana kedua kecamatan tumbuh dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan.

Langkah Selanjutnya: Kecamatan Lain Menyusul

Penyusunan RDTR untuk kedua kecamatan ditargetkan menjadi bagian dari tahapan perencanaan tata ruang pada tahun ini. Setelah itu, Pemkab Banjar akan melanjutkan penyusunan dokumen serupa bagi kecamatan lain yang belum memiliki RDTR.

Artinya, konsultasi publik pertama ini bukan akhir proses. Masih ada pembahasan lanjutan, penyempurnaan dokumen, hingga tahap penetapan. Masukan dari forum di Banjarbaru akan menjadi bahan perbaikan sebelum dokumen dibawa ke tahap berikutnya.

Iwan Junaidi berharap dokumen RDTR dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah. Ia juga menekankan pentingnya mengakomodasi karakteristik, potensi, serta kearifan lokal masing-masing wilayah.

Harapan serupa disampaikan Yudi Andrea. Melalui RDTR, Pemkab Banjar ingin pengembangan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan ketangguhan kawasan terhadap risiko bencana.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Banjar menyusun RDTR untuk Astambul dan Martapura Timur patut diapresiasi karena menyentuh dua persoalan yang sering berjalan sendiri-sendiri: ekonomi dan lingkungan. Selama ini, tata ruang kerap dipakai untuk melegalkan pembangunan yang sudah telanjur berdiri, bukan untuk mencegah masalah sejak awal.

Yang perlu diuji sekarang adalah seberapa serius arahan mitigasi banjir diterjemahkan ke dalam pasal-pasal. Sebut saja kawasan rawan banjir di sekitar aliran sungai dan lahan gambut. Jika RDTR hanya menuliskan imbauan tanpa batasan tegas, banjir tahunan akan tetap terjadi dan dokumen itu hanya menjadi arsip rapi di kantor dinas.

Sisi agrobisnis juga menyimpan tantangan. Astambul dan Martapura Timur dikenal dengan aktivitas pertanian dan perkebunan. Ketika RDTR membuka ruang bagi investasi agrobisnis, harus ada jaminan bahwa lahan produktif tidak berubah menjadi kawasan komersial. Ketahanan pangan daerah hanya bisa dijaga jika luas lahan pertanian dipertahankan, bukan sekadar disebut dalam narasi kebijakan.

Konsultasi publik pertama ini baru pintu masuk. Kualitas RDTR akan ditentukan oleh seberapa banyak masukan warga yang benar-benar diakomodasi, dan seberapa konsisten pemerintah menegakkan aturan setelah dokumen ditetapkan. Tanpa penegakan, tata ruang yang baik hanya berlaku di atas kertas.