BPBD Kota Malang: 24 Titik EWS Banjir Digeser Sesuai Kerawanan Wilayah

BPBD Kota Malang menyatakan penempatan sistem peringatan dini (EWS) banjir tidak permanen, melainkan digeser mengikuti perubahan tingkat kerawanan tiap wilayah. Saat ini ada 24 titik EWS terpasang, terdiri dari 23 titik banjir dan satu titik longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Heru Mulyono mengatakan kerawanan banjir bisa berubah sewaktu-waktu seiring langkah optimasi infrastruktur pengairan, seperti normalisasi saluran air. Karena itu, lokasi EWS pun dinilai ulang secara berkala.

"Perubahan tingkat kerawanan suatu wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penempatan EWS, lokasi yang rawan banjir bisa turun risikonya karena perbaikan infrastruktur," kata Heru di Kota Malang, Kamis.

EWS Digeser Ketika Risiko Banjir Menurun

Heru menjelaskan, ketika satu wilayah sudah dipasangi EWS tetapi kerawanan banjirnya dinilai turun, perangkat itu bisa dipindah ke lokasi lain yang masih membutuhkan. Logikanya sederhana: alat diprioritaskan pada titik dengan risiko tertinggi.

"Otomatis EWS kami geser ke tempat yang lebih rawan," ucapnya.

Kebijakan ini menempatkan EWS sebagai instrumen yang hidup, bukan sekadar instalasi teknis yang dipasang sekali lalu ditinggalkan. Pemindahan dilakukan setelah ada penilaian terhadap kondisi riil di lapangan, termasuk dampak perbaikan drainase dan saluran air terhadap titik-titik langganan genangan.

Data BPBD Kota Malang mencatat 24 titik EWS yang sudah terpasang:

• 23 titik merupakan EWS banjir yang dipasang di kawasan rawan genangan dan luapan sungai.
• 1 titik merupakan EWS longsor untuk memantau pergerakan tanah di area berisiko.

Seluruh perangkat menjalani pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi maksimal mendeteksi tanda-tanda bencana dan meneruskan informasi kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Pemeliharaan menjadi kunci karena EWS yang mati atau terlambat berbunyi sama saja dengan tidak ada peringatan.

Informasi dari alat itu diteruskan ke warga di sekitar area rawan. Heru mencontohkan EWS di kawasan Bareng yang akan mengeluarkan alarm ketika ketinggian air sungai meningkat.

"EWS di kawasan Bareng yang akan mengeluarkan alarm ketika ketinggian air sungai meningkat, peringatan tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk segera menyelamatkan diri," ucap dia.

Kecepatan Informasi Jadi Kunci Penyelamatan Warga

Bagi BPBD Kota Malang, kecepatan informasi soal bencana adalah bagian dari upaya menjamin keselamatan nyawa warga yang tinggal di sekitar area rawan. Selisih waktu beberapa menit bisa menentukan apakah warga sempat mengungsi atau tidak.

Karena itu, EWS tidak berdiri sendiri. Alat harus terhubung dengan alur informasi yang jelas: siapa yang menerima alarm, siapa yang meneruskannya ke tingkat kelurahan, dan langkah apa yang diambil warga begitu peringatan berbunyi.

Pemetaan titik EWS yang dinamis juga membantu BPBD mengalokasikan anggaran pemeliharaan secara lebih tepat. Alat yang berada di kawasan yang risikonya sudah turun bisa dialihkan, sehingga tidak ada perangkat yang menganggur sementara titik lain justru minim perlindungan.

Pendekatan ini relevan bagi kota seperti Malang yang memiliki kombinasi kawasan padat permukiman, jalur sungai, dan area perbukitan. Banjir di kota ini umumnya berkaitan dengan luapan saluran air dan drainase yang tidak mampu menampung debit saat hujan deras.

Normalisasi saluran air yang dilakukan pemerintah daerah memang bisa menurunkan risiko di satu titik. Namun, perubahan tata guna lahan dan intensitas hujan yang tidak merata membuat peta kerawanan perlu diperbarui, bukan dibekukan.

Pelatihan SDM Digelar Pertengahan November 2026

Selain memindahkan dan merawat EWS, BPBD Kota Malang menyiapkan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim penghujan. Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026.

Pesertanya tidak hanya aparat. BPBD melibatkan kelurahan tangguh, petugas perlindungan masyarakat, relawan, hingga tokoh masyarakat. Kombinasi ini dinilai penting karena respons pertama di tingkat kampung biasanya datang dari warga sendiri sebelum bantuan resmi tiba.

Heru berharap seluruh pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu melakukan penanganan bencana beserta dampak yang ditimbulkan secara terkoordinasi.

"Sehingga tahu, siapa melakukan apa," tuturnya.

Pernyataan itu menyiratkan persoalan klasik penanganan bencana: bukan hanya soal ketersediaan alat dan personel, tetapi juga kejelasan pembagian kerja saat situasi darurat. Tanpa itu, alarm bisa berbunyi tetapi warga bingung harus menghubungi siapa dan mengungsi ke mana.

Dampak bagi Warga di Kawasan Rawan Banjir

Bagi warga yang tinggal di bantaran sungai dan titik langganan genangan, keputusan memindahkan EWS punya konsekuensi langsung. Kawasan yang risikonya turun mungkin merasa lebih aman, tetapi titik lain yang selama ini luput bisa tiba-tiba mendapat perhatian lebih besar.

Konsekuensi kedua menyangkut kesiapan warga menerima peringatan. EWS hanya efektif jika warga memahami arti bunyi alarm dan tahu langkah evakuasi. Di sinilah pelatihan kelurahan tangguh dan tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan informasi antara alat dan perilaku warga.

Pemeliharaan rutin yang disebut BPBD juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Alat yang dipindahkan ke lokasi baru perlu dipastikan berfungsi, terkalibrasi, dan memiliki sumber daya yang cukup, terutama saat musim penghujan dengan intensitas hujan tinggi.

BPBD Kota Malang belum merinci titik mana saja yang akan digeser atau berapa tambahan EWS pada 2026. Yang jelas, penempatan alat akan terus mengikuti hasil penilaian kerawanan di lapangan.

Analisis Redaksi

Keputusan menggeser EWS berdasarkan perubahan kerawanan adalah cara berpikir yang jarang terdengar dari pengelola bencana daerah. Sebagian besar daerah sibuk mengejar jumlah alat terpasang, lalu melupakan bahwa peta risiko berubah setiap kali saluran dinormalisasi atau kawasan baru dibuka untuk permukiman. BPBD Kota Malang tampaknya sadar bahwa EWS bukan trofi yang dipajang, melainkan alat kerja yang harus mengikuti titik paling berbahaya.

Yang perlu diawasi justru pelaksanaannya. Pemindahan alat harus didasarkan pada data kerawanan yang terukur, bukan pada tekanan politik atau anggaran semata. Jika sebuah EWS dicabut dari kawasan yang masih rawan banjir karena alasan efisiensi, warga di sana kehilangan satu-satunya peringatan yang mereka punya. Transparansi soal kriteria dan lokasi pemindahan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan baru.

Pelatihan SDM pada pertengahan November 2026 juga patut dilihat sebagai ujian. Pelatihan yang berakhir sebagai seremoni tanpa simulasi nyata hanya menghasilkan daftar hadir. Ukurannya sederhana: ketika alarm di kawasan Bareng berbunyi pada hujan pertama musim penghujan, apakah warga tahu harus ke mana dan siapa yang bertanggung jawab mendampingi mereka. Di titik itu, seluruh rencana ini dipertaruhkan.

Sumber: jatim.antaranews.com, bnpb.go.id