Kakantah ATR/BPN Kabupaten Malang Diperiksa KPK, GRIB JAYA Beri Peringatan Keras

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Istanto Nurhidayat masuk daftar sembilan Kakantah yang dijadwalkan diperiksa KPK di Polda Jawa Timur. Menanggapi itu, DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran ATR/BPN setempat.

Pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, serta dugaan praktik setoran pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Informasi penjadwalan itu beredar ke publik dan langsung memantik reaksi organisasi masyarakat di daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Malang soal status pemeriksaan dan materi yang didalami. Awak media masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada semua pihak yang disebut.

Sembilan Kakantah Dijadwalkan Diperiksa di Polda Jatim

Informasi yang beredar menyebut tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan. Lokasi pemeriksaan berada di Polda Jawa Timur. Satu dari sembilan nama itu adalah Istanto Nurhidayat, yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Materi yang disebut dalam informasi tersebut mencakup tiga hal. Pertama, dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kedua, dugaan gratifikasi. Ketiga, dugaan praktik setoran dalam pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan.

Ketiga dugaan itu belum memiliki status hukum yang final. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sampai Kamis (12/11/2026) sore, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah pemeriksaan sudah berlangsung atau masih dalam tahap penjadwalan.

KPK memang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat di kementerian dan lembaga. Pemeriksaan saksi maupun pejabat menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti sebelum perkara dinaikkan ke tahap penyidikan penuh.

Karena itu, publik menunggu apakah informasi penjadwalan ini akan dikonfirmasi resmi oleh lembaga antirasuah. Sepanjang belum ada pernyataan resmi, status sembilan pejabat tersebut masih sebatas pihak yang dijadwalkan diperiksa.

Peringatan Keras DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang

Ketua DPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, S.H., menegaskan pihaknya mengecam segala tindakan yang dinilai merugikan dan mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan pertanahan.

"Kami memberikan warning keras kepada seluruh jajaran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang mengecam keras segala tindakan yang merugikan ataupun mempersempit ruang masyarakat di wilayah Kabupaten Malang. Kami siap mengerahkan massa dengan kekuatan penuh untuk mengawal masyarakat dan melawan segala bentuk pendoliman jika hal tersebut terjadi," tegas Damanhury dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).

Organisasi masyarakat itu menyatakan siap mengawal proses penertiban pelayanan pertanahan di wilayah Kabupaten Malang. Sikap tersebut disampaikan menyusul informasi penjadwalan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

GRIB JAYA juga menyoroti persoalan yang lebih luas, yakni transparansi prosedur pengurusan sertifikat. Menurut Damanhury, masyarakat tidak boleh lagi diulur-ulur, diperas, atau dirugikan oleh permainan oknum pejabat dan calo.

Pihaknya menyampaikan sejumlah poin yang menjadi fokus pengawasan, mulai dari dukungan terhadap langkah KPK hingga desakan perbaikan layanan di kantor pertanahan. DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang memastikan akan memantau perkembangan proses hukum dan kinerja layanan Kantor BPN Kabupaten Malang.

Poin Pengawasan dan Ancaman Pengerahan Massa

Dalam keterangan tertulisnya, DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang merinci sejumlah poin yang menjadi fokus pengawasan mereka terhadap kasus ini:

• Mendukung langkah KPK mengungkap dugaan suap, gratifikasi, maupun dugaan pungutan liar (pungli) di tubuh Kementerian ATR/BPN hingga tuntas.
• Mendesak transparansi total dalam prosedur pengurusan sertifikat pertanahan agar masyarakat Kabupaten Malang tidak lagi diulur-ulur, diperas, atau dirugikan.
• Memantau perkembangan proses hukum KPK serta kinerja layanan Kantor BPN Kabupaten Malang demi menjamin keadilan bagi masyarakat.
• Menyatakan kesiapan mengerahkan anggota untuk mengawal hak-hak masyarakat secara langsung di lapangan bila tidak ada pembenahan internal dan perbaikan pelayanan secara nyata.

Ancaman pengerahan massa itu disampaikan dengan syarat yang jelas: jika tidak ada pembenahan internal dan perbaikan pelayanan secara nyata. Artinya, tekanan publik akan bergantung pada sejauh mana perbaikan yang terlihat di lapangan.

Pernyataan sikap semacam ini bukan hal baru dalam dinamika pelayanan publik di daerah. Organisasi masyarakat kerap menjadi penekan ketika warga merasa jalur birokrasi terlalu panjang dan biayanya membengkak.

Latar Belakang: Sertifikat HGB dan Keluhan Pelayanan Pertanahan

Dugaan praktik setoran pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi salah satu materi yang disebut dalam informasi pemeriksaan. Sertifikat HGB sendiri merupakan dokumen penting bagi pelaku usaha, badan hukum, dan pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah dengan hak tertentu.

Proses pengurusan sertifikat melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pengecekan data, pengukuran, hingga penerbitan dokumen. Di setiap tahap, interaksi antara pemohon dan petugas membuka ruang bagi praktik tidak resmi apabila pengawasan lemah.

Keluhan soal lamanya pengurusan dan besarnya biaya tidak resmi sudah lama muncul di banyak daerah. Persoalan ini menjadi sensitif karena menyangkut hak atas tanah yang nilainya besar dan berdampak langsung pada investasi maupun kehidupan warga.

Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki program percepatan layanan sertifikasi. Namun, percepatan di tingkat pusat tidak selalu berjalan mulus di tingkat kantor pertanahan kabupaten dan kota. Di sinilah titik rawan yang sering disorot pengamat tata ruang dan organisasi masyarakat sipil.

Kasus yang menyeret sembilan Kakantah ini, bila terbukti, akan menjadi ujian bagi upaya pembenahan internal kementerian. Sebaliknya, bila tidak terbukti, proses hukum tetap harus dihormati sebagai jalan mencari kebenaran.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi warga Kabupaten Malang, informasi ini menambah daftar kekhawatiran soal kepastian layanan pertanahan. Warga yang sedang mengurus sertifikat berisiko menghadapi ketidakpastian bila kantor pertanahan setempat terganggu oleh proses hukum.

Bagi pemerintah daerah dan kementerian, sorotan ini menuntut komunikasi publik yang jelas. Tanpa penjelasan resmi, ruang spekulasi akan terbuka lebar dan kepercayaan publik bisa tergerus.

Langkah berikutnya bergantung pada konfirmasi KPK. Bila pemeriksaan benar berlangsung, publik akan menunggu hasilnya, termasuk apakah ada pihak yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Bila informasi itu tidak terbukti, klarifikasi resmi menjadi keharusan.

DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang menyatakan akan terus memantau. Tekanan mereka menjadi pengingat bahwa persoalan pertanahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut hak ekonomi dan sosial warga. Informasi lebih lengkap dapat ditelusuri melalui pemberitaan MEMO Online serta kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Analisis Redaksi

Yang paling mencolok dari pernyataan DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang bukanlah ancaman pengerahan massa, melainkan daftar keluhan yang mereka bawa. Transparansi prosedur, biaya yang tidak memberatkan, dan kepastian waktu pengurusan sertifikat adalah tuntutan yang seharusnya sudah selesai jauh sebelum kasus ini mencuat. Ketika organisasi masyarakat merasa perlu menurunkan anggota ke lapangan untuk mengawal hak warga, itu tanda layanan publik sedang kehilangan kredibilitasnya.

Namun, tekanan jalanan bukan pengganti proses hukum. Sembilan Kakantah yang disebut dijadwalkan diperiksa belum tentu bersalah. Justru karena itu, KPK perlu segera memberi keterangan resmi. Diamnya lembaga antirasuah dan kantor pertanahan membuka ruang bagi dua ekstrem yang sama-sama berbahaya: spekulasi liar di media sosial, atau anggapan bahwa kasus ini akan berhenti di tengah jalan seperti banyak perkara lain.

Poin yang layak diawasi adalah janji pembenahan, bukan retorika. Jika benar ada praktik setoran dalam pengurusan sertifikat HGB, yang dirugikan bukan hanya pemohon perorangan, tetapi juga iklim investasi di Kabupaten Malang. Sebaliknya, jika tuduhan itu tidak terbukti, nama baik pejabat yang disebut harus dipulihkan secara terbuka. Di antara dua kemungkinan itu, satu hal yang tidak boleh terjadi: warga kembali menunggu tanpa kepastian, sementara meja pelayanan tetap saja berputar di tempat yang sama.