Polda Sumut Bongkar Sindikat PMI Ilegal ke Malaysia, Oknum PNS Ditangkap

Polda Sumatera Utara membongkar dua sindikat perdagangan orang (TPPO) penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Empat tersangka ditangkap, termasuk seorang oknum PNS, dan 11 calon pekerja diselamatkan.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, mengungkap kasus ini dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).

"Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum," ujar Kristinatara.

Kronologi Pengungkapan Sindikat PMI Ilegal

Operasi bermula dari dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumut menindaklanjuti laporan tersebut dengan penggerebekan di dua lokasi berbeda.

Sindikat pertama digulung di Deli Tua, Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026. Polisi menangkap dua wanita berinisial S alias R (40) dan ES (41).

Mereka merekrut korban dengan iming-iming gaji Rp6,7 juta hingga Rp8,6 juta per bulan sebagai perawat lansia. Dua korban yang berhasil diidentifikasi adalah RA (24) asal Tebing Tinggi dan NR (20) asal Serdang Bedagai.

Selain itu, polisi menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI mandiri. Total lima orang diselamatkan dari jaringan pertama.

Sindikat kedua dibongkar di Air Genting, Asahan, pada 3 Oktober 2026. Polisi menangkap oknum PNS berinisial MDT (43) bersama SB alias Pak H (57).

Jaringan ini memberangkatkan korban melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Enam korban asal Aceh, NTB, dan Sumut berhasil dievakuasi.

Peran Oknum PNS dan Modus Kedok Wisata

MDT berperan sebagai penjemput korban dari berbagai titik, mulai dari loket bus, gerbang tol, hingga Bandara Internasional Kualanamu. Perannya strategis karena memudahkan mobilisasi korban lintas daerah.

Sindikat pertama memakai modus kedok wisatawan. Korban dibekali dokumen pelancongan palsu seolah hendak berwisata ke Malaysia. Padahal, setibanya di sana mereka dipekerjakan secara paksa.

Sindikat kedua lebih ekstrem dengan memberangkatkan korban lewat jalur laut tidak resmi. Kapal tongkang dipakai untuk mengelabui petugas.

Kombes Kristinatara menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik tersebut. "Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tandasnya.

Barang Bukti dan Jerat Pasal

Dari penggeledahan jaringan kedua, polisi menyita dua unit mobil mewah, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest. Petugas juga mengamankan sembilan unit telepon genggam serta uang tunai Rp8,6 juta.

Penyidik memeriksa sembilan saksi dan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI. Pemeriksaan dilakukan maraton untuk melengkapi berkas perkara.

Para tersangka dijerat pasal berlapis. Sindikat pertama dijerat Pasal 455 jo Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Sindikat kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017. Ancaman hukuman berat menanti para pelaku.

Latar Belakang Maraknya TPPO di Sumut

Sumut menjadi salah satu pintu keluar utama PMI ilegal ke Malaysia. Kedekatan geografis dengan negeri jiran membuat jalur laut dan udara rawan disalahgunakan.

Modus kedok wisata dan penggunaan kapal tongkang menunjukkan sindikat terus beradaptasi. Mereka memanfaatkan celah pengawasan di titik-titik penjemputan.

Keterlibatan oknum PNS memperlihatkan sindikat tidak bekerja sendirian. Ada pihak dalam yang memudahkan pergerakan korban.

Kasus ini menambah daftar panjang pengungkapan TPPO di wilayah hukum Polda Sumut. Sebelumnya, kepolisian juga membongkar sindikat scam internasional dan jaringan narkoba lintas negara.

Pemerintah telah memiliki regulasi perlindungan PMI yang mengatur prosedur penempatan. Namun, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan.

BP3MI dan Dinas Ketenagakerjaan dilibatkan untuk memastikan korban mendapat pendampingan. Proses pemulangan dan rehabilitasi calon PMI menjadi perhatian.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pengungkapan ini menyelamatkan 11 calon pekerja dari eksploitasi. Korban berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh, NTB, Sumut, Tebing Tinggi, dan Serdang Bedagai.

Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik juga menelusuri aliran dana dan jaringan di Malaysia.

Masyarakat diminta waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji tinggi tanpa prosedur resmi. Verifikasi dokumen dan jalur penempatan menjadi kunci.

Informasi resmi penempatan PMI dapat diakses melalui BP2MI. Calon pekerja migran disarankan melapor ke dinas tenaga kerja setempat.

Polda Sumut berjanji menuntaskan kasus ini. Kristinatara menegaskan komitmen kepolisian melindungi kelompok rentan dari praktik perdagangan orang.

Analisis Redaksi

Pengungkapan dua sindikat sekaligus dalam sepekan menunjukkan TPPO di Sumut bukan kasus tunggal. Ada pola sistematis: rekrutmen di kampung, penampungan di kota, lalu pemberangkatan lewat jalur resmi maupun tidak resmi.

Yang paling mengganggu adalah keterlibatan oknum PNS. MDT memakai posisinya untuk menjemput korban di bandara dan gerbang tol. Ini bukan kejahatan jalanan biasa, melainkan penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik.

Jerat pasal berlapis sudah tepat. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi penyidikan hingga persidangan. Jangan sampai kasus ini berhenti di konferensi pers.

Pencegahan juga mesti menyentuh akar masalah: minimnya informasi kerja aman di daerah pengirim. Selama tawaran gaji Rp6,7 juta per bulan masih ampuh membius warga, sindikat akan terus merekrut.

Negara perlu memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, termasuk bandara dan pelabuhan rakyat. Tanpa itu, pengungkapan sindikat hanya menjadi rutinitas tanpa efek jera.

Sumber: bp2mi.go.id