Partai Perindo Dorong SDM Desa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Gunung Mas

Potensi ekonomi desa di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dinilai belum cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas Espriadi menegaskan pemberdayaan warga harus diarahkan pada kemandirian ekonomi, bukan sekadar menjalankan program pelatihan.

Pernyataan itu disampaikan Espriadi pada Kamis (12/11/2026) di Jakarta, dalam konteks dorongan Partai Perindo agar sumber daya manusia (SDM) desa menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Menurut dia, tanpa kemampuan mengolah potensi lokal, berbagai peluang ekonomi berisiko tidak berkembang menjadi sumber kesejahteraan.

Espriadi: Program Pemberdayaan Harus Tepat Sasaran

Espriadi menilai pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. Caranya, melalui program pemberdayaan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

"Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif melalui berbagai program pemberdayaan yang tepat sasaran," kata Espriadi, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari SINDOnews.

Politikus Partai Perindo itu menekankan dua hal yang harus berjalan beriringan. Pertama, setiap program pemberdayaan mesti menjawab kebutuhan masyarakat. Kedua, program tersebut sekaligus membuka peluang usaha sesuai potensi wilayah masing-masing desa.

Dengan pendekatan itu, pemberdayaan tidak berhenti pada seremonial pelatihan atau bantuan sesaat. Warga didorong memiliki keterampilan yang bisa dipakai untuk menggerakkan usaha, mengelola hasil alam, hingga membuka lapangan kerja di lingkungan sendiri.

Potensi Alam Gunung Mas Butuh Pengolah yang Terampil

Gunung Mas dikenal sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari hasil perkebunan, kehutanan, hingga potensi lain yang tersebar di banyak desa.

Namun kekayaan itu tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Persoalannya ada pada kapasitas warga untuk mengolah, memberi nilai tambah, dan memasarkan produk lokal. Di titik inilah penguatan SDM desa menjadi kunci.

Espriadi menyoroti hal tersebut secara langsung. Menurut dia, potensi ekonomi desa tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Tanpa SDM yang terampil dan mampu mengolah potensi lokal, berbagai peluang ekonomi berisiko tidak berkembang.

Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat pedesaan perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Bukan pelengkap, melainkan fondasi agar desa mampu berdiri sendiri secara ekonomi.

Kemandirian Ekonomi Jadi Ukuran Keberhasilan

Dalam pandangan Espriadi, ukuran keberhasilan pemberdayaan bukan pada banyaknya program yang dijalankan. Melainkan pada sejauh mana warga menjadi mandiri dan produktif setelah program itu selesai.

Ia membedakan dua pendekatan yang kerap dipakai pemerintah daerah. Pendekatan pertama berhenti pada pelaksanaan pelatihan formal. Pendekatan kedua mendorong lahirnya usaha dan kemandirian warga.

Espriadi menempatkan pemberdayaan pada pendekatan kedua. Pemerintah daerah, katanya, perlu memastikan setiap program membuka peluang usaha sesuai potensi wilayah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran.

• Program pemberdayaan harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa.
• Setiap pelatihan semestinya terhubung dengan peluang usaha lokal.
• Potensi sumber daya alam perlu diolah agar memberi nilai tambah.
• Kemandirian ekonomi warga menjadi tolok ukur keberhasilan program.

Pandangan itu sejalan dengan dorongan Partai Perindo yang menempatkan penguatan SDM desa sebagai motor penggerak ekonomi. Partai berlambang rajawali itu secara konsisten menyoroti pentingnya potensi lokal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Dorongan Perindo untuk Ekonomi Desa yang Berkelanjutan

Isu penguatan ekonomi desa bukan hal baru bagi Partai Perindo. Dalam sejumlah kesempatan, partai ini menyoroti upaya mengoptimalkan potensi lokal sebagai jalan menuju kesejahteraan warga.

Contohnya di Donggala, Partai Perindo mendorong lahirnya sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru dengan mengoptimalkan potensi lokal. Langkah serupa juga terlihat dalam berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

Di Gunung Mas, dorongan itu diwujudkan melalui penekanan pada kapasitas SDM desa. Espriadi berada di posisi strategis sebagai Wakil Ketua II DPRD untuk mengawal agar kebijakan pemberdayaan berjalan sesuai arah tersebut.

Peran legislatif dinilai penting karena DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Melalui dua fungsi itu, program pemberdayaan bisa diarahkan agar tidak sekadar menjadi proyek rutin tahunan.

Informasi lain seputar kebijakan daerah dan pembangunan bisa dipantau melalui kanal berita daerah seperti SINDOnews, yang memberitakan perkembangan dari berbagai wilayah.

Langkah Selanjutnya: Mengawal Program hingga Berdampak

Ke depan, tantangannya ada pada pelaksanaan. Espriadi menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membuka peluang usaha.

Jika arah itu dijalankan, desa-desa di Gunung Mas berpeluang memiliki unit usaha yang tumbuh dari potensi sendiri. Warga tidak lagi hanya menjadi penonton kekayaan alam di sekitarnya.

Namun tanpa pengawasan yang ketat, program pemberdayaan rawan berhenti pada laporan kegiatan. Di sinilah peran DPRD, pemerintah daerah, dan pendampingan masyarakat perlu saling menguatkan.

Espriadi menutup dengan penegasan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah bersifat mendasar. "Menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif" menjadi ukuran yang ia pasang untuk setiap program pemberdayaan di Gunung Mas.

Analisis Redaksi

Gagasan Espriadi menyentuh persoalan lama pembangunan daerah: kekayaan alam yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Di banyak kabupaten penghasil sumber daya, persoalan bukan pada kurangnya potensi, melainkan pada minimnya kemampuan mengolah dan memasarkan. Pernyataan itu tepat sasaran, tetapi baru bermakna jika diterjemahkan ke kebijakan konkret.

Yang perlu diawasi adalah jarak antara pelatihan dan pasar. Program pemberdayaan sering berhenti pada sertifikat, tanpa pendampingan usaha, akses modal, dan jaringan pemasaran. Jika DPRD Gunung Mas serius, fungsi anggaran sebaiknya diarahkan pada skema yang mengikat pelatihan dengan lahirnya usaha warga, bukan sekadar menambah daftar kegiatan.

Kritisnya, dorongan ini datang dari partai politik yang juga berkepentingan membangun citra. Publik berhak menuntut bukti: berapa desa yang unit usahanya bertahan setahun setelah program selesai, dan berapa warga yang pendapatannya benar-benar naik. Tanpa angka-angka itu, kemandirian ekonomi desa hanya jadi frasa dalam siaran pers.