Huntap Korban Bencana Sumatera: Rp 2 T Bangun 7.952 Rumah Tahap I

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai membangun 7.952 hunian tetap (huntap) untuk korban bencana Sumatera. Anggaran tahap I sebesar Rp 2,219 triliun, dengan pembangunan dimulai 2 Oktober 2026 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebut tahap I ini menyebar di tiga provinsi. Rinciannya 6.220 rumah di Aceh, 919 rumah di Sumatera Utara, dan 813 rumah di Sumatera Barat.

Angka itu baru sebagian kecil dari total rencana 25.606 unit huntap pascabencana yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 7,4 triliun. Pembangunan tahap I sendiri sudah melewati jadwal yang semula ditetapkan.

Kronologi Pembangunan Huntap Tahap I yang Mundur dari Jadwal

Bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi sekitar 25 November 2025. Sejak saat itu, sejumlah kementerian dan lembaga bergerak membangun huntap di kawasan terdampak.

Kementerian PKP menargetkan pembangunan tahap I dimulai September 2026. Kenyataannya, pekerjaan baru berjalan 2 Oktober 2026. Selisih satu bulan itu bukan tanpa sebab.

"Karena anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)-nya juga turunnya telat, makanya akhirnya kita mulai juga telat," kata Fitrah saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026).

Keterlambatan pencairan anggaran itu merembet ke target penyelesaian. Sebelumnya, tahap I dijadwalkan rampung pada 2027. Fitrah menyatakan kemungkinan besar target itu juga akan mundur, tanpa menyebut tanggal baru.

Meski begitu, pekerjaan di lapangan sudah berjalan. Sebanyak 7.952 unit kini dalam proses konstruksi, tersebar dari Aceh hingga Sumatera Barat.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kementerian PKP

Fitrah Nur adalah pihak yang paling vokal menjelaskan progres huntap. Ia memimpin Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, unit di Kementerian PKP yang menangani pembangunan rumah bagi korban bencana.

Dalam keterangannya, Fitrah menegaskan bahwa pembangunan tahap I sudah dimulai. Ia juga terbuka soal kendala anggaran yang membuat jadwal bergeser.

Kementerian PKP tidak bekerja sendiri. Sebelumnya, huntap sudah dibangun pemerintah lewat Kementerian PU, Danantara, dan pemerintah daerah. Kementerian PKP juga menggandeng pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi, untuk membangun huntap di ketiga provinsi sejak akhir 2025.

Pembangunan oleh Tzu Chi masih berlangsung hingga kini. Keterlibatan swasta ini sempat disorot DPR, yang mempertanyakan porsi pembangunan yang dibiayai APBN.

"DPR Soroti Huntap di Sumatera Dibangun Swasta: Yang dari APBN Mana?" demikian salah satu pemberitaan yang dikutip dalam laporan detikProperti.

Artinya, huntap korban bencana Sumatera dibangun dengan skema campuran: APBN lewat Kementerian PKP dan Kementerian PU, dana Danantara, anggaran daerah, serta donasi swasta melalui Tzu Chi.

Rincian Anggaran Rp 7,4 Triliun dan Sebaran 25.606 Unit

Total huntap yang akan dibangun Kementerian PKP mencapai 25.606 unit. Setelah tahap I, sisa sekitar 17.654 unit dijadwalkan dibangun pada 2027 dan 2028.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan 2027 saja mencapai Rp 5 triliunan. Rinciannya:

• 14.427 unit di Provinsi Aceh dengan anggaran Rp 4,1 triliun
• 2.788 unit di Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp 802,6 miliar
• 439 unit di Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran Rp 111,3 miliar

Secara keseluruhan, anggaran 25.606 unit huntap pascabencana sekitar Rp 7,4 triliun. Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.

Dominasi Aceh masuk akal dari sisi kerusakan. Provinsi itu menjadi wilayah dengan kebutuhan perumahan paling besar pascabencana, sehingga porsi anggaran dan jumlah unitnya jauh di atas dua provinsi lain.

Sebagai perbandingan, tahap I menelan Rp 2,219 triliun untuk 7.952 unit. Sisa pekerjaan yang jauh lebih besar menanti di dua tahun berikutnya.

Teknologi RISHA dan Bata Interlock untuk Percepatan Konstruksi

Bangunan huntap akan memakai teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock. Kedua metode itu dipilih untuk mempercepat proses konstruksi sekaligus menjaga kualitas bangunan.

RISHA adalah sistem rumah instan berbasis panel pracetak yang bisa dirakit cepat. Bata interlock memungkinkan penyusunan dinding tanpa mortar tebal, sehingga waktu pengerjaan lebih singkat.

Pendekatan ini lazim dipakai dalam rekonstruksi pascabencana karena volume pekerjaan besar dan tenggat waktu ketat. Kecepatan menjadi kunci agar korban bencana bisa segera menempati hunian layak.

Namun, percepatan konstruksi tetap bergantung pada ketersediaan material dan tenaga kerja di lapangan. Di Aceh, dengan 6.220 unit pada tahap I, kebutuhan logistik jauh lebih besar dibanding dua provinsi lain.

Informasi lebih lanjut soal program perumahan pemerintah bisa dipantau melalui kanal resmi detikProperti. Rujukan teknis mengenai standar rumah tahan bencana juga tersedia di laman Kementerian Pekerjaan Umum.

Dampak bagi Korban dan Langkah Selanjutnya

Bagi korban bencana, huntap berarti kepastian tempat tinggal setelah kehilangan rumah. Selama masa transisi, mereka bergantung pada hunian sementara dan bantuan pemerintah.

Dengan 7.952 unit yang mulai dibangun, sebagian korban bisa berharap pindah ke rumah permanen. Namun, angka itu baru sekitar 31 persen dari total 25.606 unit yang direncanakan.

Keterlambatan pencairan anggaran BA BUN menjadi catatan penting. Jika pola serupa terulang pada 2027, pembangunan 17.654 unit sisa berisiko ikut mundur.

Langkah berikutnya ada di tangan Kementerian PKP dan Kementerian Keuangan. Keduanya perlu memastikan pencairan anggaran Rp 5 triliunan untuk 2027 berjalan sesuai jadwal.

Selain itu, pemerintah daerah di tiga provinsi dituntut menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung. Tanpa itu, huntap bisa berdiri tanpa akses jalan, air, dan listrik yang memadai.

Fitrah belum memerinci target penyelesaian baru tahap I. Yang jelas, pekerjaan konstruksi sudah berjalan dan pengawasan publik akan menguji apakah janji 25.606 unit itu benar-benar terwujud.

Analisis Redaksi: Keterlambatan Anggaran yang Berulang

Keterlambatan pencairan anggaran BA BUN bukan kejadian langka. Pola ini berulang di banyak proyek pemerintah, dan korbannya selalu warga yang paling membutuhkan. Fitrah menyebut sebabnya dengan gamblang: dana turun telat, pembangunan ikut telat.

Yang jadi soal, mundurnya jadwal tidak disertai target baru yang jelas. Fitrah hanya menyatakan kemungkinan target 2027 ikut bergeser. Bagi korban bencana yang sudah setahun lebih menunggu, ketidakpastian itu sama mahalnya dengan kehilangan rumah.

Kementerian PKP layak diapresiasi karena membuka data secara rinci: jumlah unit per provinsi, anggaran, dan teknologi yang dipakai. Transparansi semacam ini memudahkan publik mengawasi. Tapi data yang rapi tidak menggantikan rumah yang berdiri.

Skema campuran dengan Tzu Chi, Danantara, dan pemerintah daerah menunjukkan pemerintah tidak bekerja sendiri. Pertanyaan DPR soal porsi APBN tetap relevan. Jika swasta menanggung porsi besar, publik berhak tahu seberapa besar beban negara dan bagaimana sisanya dipertanggungjawabkan.

Ujian sesungguhnya ada di 2027. Pemerintah perlu memastikan Rp 5 triliunan untuk 17.654 unit sisa benar-benar cair tepat waktu. Kalau tidak, angka 25.606 unit hanya akan jadi janji di atas kertas.

Sumber: pu.go.id