ProDEM: Pengganti Wapres Gibran Harus dari Partai Pengusung Utama Prabowo

Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) menegaskan bahwa pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi Wakil Presiden harus berasal dari partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. ProDEM juga mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat terkuat.

Sikap itu disampaikan menyusul mengemukanya wacana dan dinamika mengenai posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. ProDEM menilai pengisian jabatan Wapres bukan sekadar pergantian figur, melainkan menyangkut kehormatan konstitusi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Siapa ProDEM dan Apa Tuntutannya

Sekretaris Jenderal ProDEM Mujib Hermani menyatakan bangsa Indonesia harus belajar dari pengalaman sejarah agar tidak terjebak dalam aib demokrasi maupun cacat etika hasil pemilu. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Mujib, kekuatan kepemimpinan nasional bertumpu pada integritas proses dan kepatuhan terhadap amanat rakyat. Karena itu, penetapan posisi strategis nasional seperti Wapres wajib memperhitungkan garis komitmen politik koalisi pemenang Pilpres 2024.

"Prabowo Subianto terpilih atas dasar mandat rakyat bersama koalisi partai politik pendukungnya. Oleh karena itu, pengisian Wakil Presiden harus mencerminkan keselarasan ideologis dan komitmen politik yang dibangun sejak awal perjuangan Pilpres 2024 guna memastikan stabilitas pemerintahan," ujar Mujib.

ProDEM menilai pengisian jabatan Wapres bukan persoalan pergantian figur semata. Mujib menyebut langkah tersebut menyangkut kehormatan konstitusi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan.

Dalam sikapnya, ProDEM juga menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Majelis ProDEM, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai kandidat kuat dan paling tepat untuk mengisi kursi Wakil Presiden. Dukungan itu disampaikan sebagai bentuk keberpihakan dan keselarasan langkah organisasi.

Alasan ProDEM Mendukung Sufmi Dasco Ahmad

Mujib menilai Dasco memiliki kapasitas operasional, kepemimpinan hukum, serta integritas kebangsaan yang matang. Sebagai politisi yang dinilai egaliter dan lintas batas, Dasco disebut mampu merangkul lintas generasi aktivis, lintas partai, hingga lintas suku dan golongan.

"Sebagai pengawal koalisi dan figur berbobot politik tinggi, Prof. Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo agar seluruh program strategis Asta Cita dapat berjalan dengan cepat, fokus, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat," kata Mujib.

ProDEM menegaskan, kepemimpinan Dasco mendampingi Presiden Prabowo menjadi kunci utama agar agenda pemerintahan tidak terganggu oleh dinamika politik. Stabilitas koalisi, menurut ProDEM, hanya bisa dijaga jika figur pengganti Wapres berasal dari lingkaran utama pendukung Presiden sejak Pilpres 2024.

Beberapa poin sikap ProDEM dalam keterangan tersebut:

• Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai pengusung utama Prabowo pada Pilpres 2024.
• Pengisian jabatan Wapres harus mencerminkan keselarasan ideologis dan komitmen politik koalisi pemenang.
• ProDEM mendukung penuh Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat Wapres.
• Proses pengisian jabatan harus berjalan sesuai koridor konstitusi tanpa menimbulkan kegaduhan politik baru.

Latar Belakang Wacana Pengisian Kursi Wapres

Wacana mengenai posisi Wakil Presiden mencuat di tengah dinamika politik nasional. ProDEM secara eksplisit menyebut kemungkinan "dinamika atau pengisian posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka" sebagai konteks pernyataannya.

Dalam kerangka konstitusi, kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Mekanisme lain menyangkut pengisian kekosongan Wapres yang diatur lewat pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Proses itu menuntut dukungan politik yang luas dan tidak sekadar keputusan satu pihak.

Karena itu, argumen ProDEM soal asal-usul partai pengusung menjadi penting. Pengisian kursi Wapres dinilai bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal legitimasi politik yang melekat pada mandat rakyat hasil Pilpres 2024.

ProDEM mengingatkan pengalaman sejarah agar Indonesia tidak terjebak dalam aib demokrasi maupun cacat etika hasil pemilu. Rujukan itu dipakai untuk menekankan bahwa proses pengisian jabatan strategis harus menghindari krisis legitimasi dan spekulasi politik yang merugikan iklim demokrasi.

Peta Koalisi dan Posisi Partai Pengusung

Prabowo Subianto terpilih pada Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Kemenangan itu dibangun atas dukungan koalisi partai politik yang sejak awal mengusung pasangan tersebut.

Dalam logika ProDEM, keselarasan ideologis dan komitmen politik yang dibangun sejak awal perjuangan Pilpres 2024 menjadi rujukan utama. Figur pengganti dinilai harus mencerminkan garis komitmen koalisi pemenang, bukan berasal dari luar lingkaran pendukung utama.

Pernyataan ProDEM menyebut Dasco sebagai "pengawal koalisi" dan figur berbobot politik tinggi. Penilaian itu diletakkan dalam konteks kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan agar program strategis Asta Cita berjalan cepat, fokus, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun DPR RI mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan. Ketiadaan pernyataan resmi itu membuat wacana masih bergerak di ranah usulan organisasi masyarakat dan aktivis.

Pembahasan mengenai mekanisme konstitusional pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dapat ditelusuri dalam laman resmi MPR RI. Sementara dinamika pernyataan politik terbaru dapat dipantau melalui pemberitaan NUSADAILY.COM.

Dampak Politik dan Reaksi yang Mungkin Muncul

Pernyataan ProDEM berpotensi memanaskan diskusi internal koalisi. Dengan menyebut nama Dasco secara eksplisit, ProDEM tidak hanya membahas prinsip, tetapi juga mengajukan preferensi figur.

Langkah itu bisa dibaca sebagai upaya menekan agar kursi Wapres tidak diisi figur di luar lingkaran pengusung utama. Di sisi lain, dukungan terbuka terhadap satu nama berisiko memicu spekulasi politik baru yang justru ingin dihindari ProDEM sendiri.

Mujib menegaskan visi organisasinya. "Perwujudan demokrasi harus hadir dalam setiap kehidupan dan sampai ke seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

ProDEM berharap seluruh proses ke depan tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak menimbulkan kegaduhan politik baru. Harapan itu sekaligus menjadi penutup sikap resmi organisasi dalam keterangan tertulisnya.

Analisis Redaksi

Argumen ProDEM berdiri di atas satu premis yang sulit dibantah: kursi Wapres bukan hadiah teknis, melainkan bagian dari kontrak politik yang dibangun sejak Pilpres 2024. Jika pengisiannya dilakukan tanpa mempertimbangkan asal-usul partai pengusung, risiko krisis legitimasi memang nyata. Publik yang memilih pasangan Prabowo-Gibran akan melihat kursi itu sebagai bagian dari mandat yang mereka berikan.

Namun ada celah dalam pernyataan ini. ProDEM menyebut prinsip keselarasan koalisi, tetapi langsung mengerucut pada satu nama, Sufmi Dasco Ahmad. Di titik itu, argumen konstitusional bergeser menjadi dukungan politik biasa. Publik berhak bertanya apakah penekanan pada etika politik memang untuk menjaga konstitusi, atau sekadar membuka jalan bagi figur tertentu.

Yang paling menonjol justru bagian akhir keterangan itu: belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun DPR RI soal mekanisme pengisian jabatan Wapres. Artinya, seluruh wacana ini masih berjalan di ruang kosong. Selama mekanisme resmi belum dibicarakan terbuka, setiap nama yang muncul—termasuk Dasco—hanyalah spekulasi yang dibungkus argumen etika. Di situlah ujian sesungguhnya: apakah koalisi mampu membahas pengisian kursi Wapres secara terbuka, atau membiarkannya mengapung sebagai manuver politik menjelang keputusan.