RI Punya 31 Ribu Jenis Tanaman, tapi 90% Bahan Baku Obat Masih Impor

Indonesia menyimpan sekitar 31 ribu jenis tanaman, salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia. Namun ironisnya, sekitar 90% bahan baku obat nasional masih didatangkan dari luar negeri.

Kesenjangan itu menjadi sorotan dalam pemberitaan CNBC Indonesia. Potensi hayati raksasa belum berbanding lurus dengan kemampuan industri dalam negeri mengolahnya menjadi bahan baku obat.

Angka 31 ribu jenis tanaman dan ketergantungan impor 90% adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi menunjukkan kekayaan alam, sisi lain memperlihatkan rapuhnya rantai pasok farmasi nasional.

31 Ribu Jenis Tanaman dan Ironi Ketergantungan Impor

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversitas. Hutan tropisnya menjadi rumah bagi puluhan ribu spesies tumbuhan, banyak di antaranya telah lama digunakan masyarakat sebagai obat tradisional.

Namun kekayaan itu belum terkonversi menjadi kekuatan industri. Sekitar 90% bahan baku obat masih impor, artinya hampir seluruh produksi obat nasional bergantung pada pasokan luar negeri.

Ketergantungan ini mencakup bahan baku aktif farmasi (active pharmaceutical ingredient/API) yang menjadi komponen inti dalam pembuatan obat jadi. Tanpa API, pabrik obat dalam negeri hanya bisa meracik, bukan memproduksi dari nol.

Artinya, ketika terjadi gangguan pasokan global, harga obat di dalam negeri ikut tertekan. Rupiah yang melemah pun langsung memperberat biaya impor bahan baku.

• Potensi: sekitar 31 ribu jenis tanaman di Indonesia
• Realitas: sekitar 90% bahan baku obat masih impor
• Dampak: rantai pasok farmasi rentan guncangan global
• Peluang: pengembangan fitofarmaka dan bahan baku herbal terstandar

Mengapa Kekayaan Hayati Belum Jadi Obat Jadi

Ada jarak panjang antara tanaman di hutan dan obat di apotek. Untuk menjadi bahan baku farmasi, sebuah tanaman harus melewati riset bertahun-tahun, uji klinis, standardisasi mutu, hingga sertifikasi.

Proses itu menuntut investasi besar, laboratorium canggih, dan sumber daya manusia ahli. Tanpa ekosistem riset yang kuat, tanaman obat hanya berhenti sebagai pengetahuan turun-temurun.

Selain itu, industri farmasi nasional lebih memilih jalur cepat: mengimpor API yang sudah terstandar ketimbang mengembangkan sendiri dari bahan alam. Secara bisnis, impor lebih murah dan risikonya lebih rendah.

Faktor lain adalah skala. Produksi bahan baku alami membutuhkan pasokan tanaman yang konsisten, lahan budidaya terkelola, dan rantai distribusi yang rapi. Tanpa itu, pabrik tidak bisa menjamin kontinuitas produksi.

Regulasi juga berperan. Standar mutu farmasi internasional sangat ketat, sehingga bahan baku lokal harus memenuhi sertifikasi yang tidak mudah dan tidak murah.

Jejak Ketergantungan yang Sudah Berlangsung Lama

Ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor bukan persoalan baru. Kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun dan menjadi catatan berulang dalam diskusi kebijakan kesehatan.

Pandemi Covid-19 sempat membuka mata banyak pihak. Ketika rantai pasok global terganggu, sejumlah negara pembeli bahan baku kesulitan mendapatkan pasokan, termasuk Indonesia.

Sejak itu, wacana kemandirian farmasi menguat. Pemerintah mendorong pengembangan industri bahan baku dalam negeri, termasuk pemanfaatan tanaman lokal untuk produk herbal terstandar dan fitofarmaka.

Namun jalan menuju kemandirian tidak singkat. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor: kesehatan, pertanian, riset, hingga industri. Data dan peta jalan yang jelas menjadi syarat awal.

Di sisi lain, pasar obat herbal dalam negeri terus tumbuh. Ini menjadi pasar awal yang bisa menopang pengembangan bahan baku lokal sebelum menembus pasar farmasi global.

Dampak bagi Harga Obat dan Ketahanan Kesehatan

Ketergantungan impor membuat harga obat nasional sensitif terhadap dua hal: nilai tukar rupiah dan kondisi logistik global. Ketika keduanya terganggu, biaya pengobatan ikut naik.

Bagi masyarakat, dampaknya terasa pada harga obat di apotek dan rumah sakit. Bagi negara, beban ini menyentuh anggaran jaminan kesehatan dan program pengobatan massal.

Dari sisi ketahanan, negara yang bergantung pada impor bahan baku obat berada di posisi rentan saat krisis. Ketersediaan obat bisa terganggu meski fasilitas produksi dalam negeri tetap berjalan.

Karena itu, kemandirian bahan baku obat bukan sekadar agenda industri, melainkan bagian dari ketahanan kesehatan nasional.

Langkah Berikutnya Menuju Kemandirian Bahan Baku

Untuk keluar dari ketergantungan, beberapa langkah perlu ditempuh secara bersamaan. Pertama, pemetaan tanaman obat potensial yang benar-benar layak dikomersialkan.

Kedua, penguatan riset dan uji klinis agar bahan alam memenuhi standar farmasi. Ketiga, insentif bagi industri yang mau berinvestasi di hulu bahan baku.

Keempat, pengembangan budidaya terstandar agar pasokan bahan baku konsisten. Kelima, sinergi antara universitas, badan riset, dan produsen obat dalam negeri.

Sejumlah referensi kebijakan kesehatan nasional dapat ditelusuri melalui Kementerian Kesehatan. Sementara data industri farmasi dan bahan baku dapat dilihat pada publikasi Kementerian Perindustrian.

Tanpa langkah nyata, angka 31 ribu jenis tanaman akan tetap menjadi kebanggaan di atas kertas, sementara 90% bahan baku obat terus datang dari luar negeri.

Analisis Redaksi

Angka 31 ribu jenis tanaman seharusnya menjadi modal strategis, bukan sekadar catatan kebanggaan dalam pidato. Selama bertahun-tahun, kekayaan hayati Indonesia lebih sering dibicarakan sebagai potensi ketimbang dikelola sebagai aset industri.

Ketergantungan 90% pada impor bahan baku obat memperlihatkan bahwa persoalannya bukan pada alam, melainkan pada ekosistem riset, insentif industri, dan keberanian mengambil jalur panjang. Impor selalu lebih mudah, tetapi juga selalu lebih rapuh.

Jika kemandirian farmasi terus ditunda, biaya yang dibayar bukan hanya uang, tetapi juga ketahanan kesehatan nasional saat krisis datang.

Sumber: kemkes.go.id, kemenperin.go.id