PPK Proyek Air Bersih Siwang Rp 6,17 Miliar Resmi Tersangka, Negara Rugi Rp1,88 Miliar

Ditreskrimsus Polda Maluku menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen proyek air bersih Siwang senilai Rp6,17 miliar sebagai tersangka. Penyidik menilai pekerjaan mangkrak, tetapi dana sudah dicairkan 100 persen, dengan kerugian negara Rp1,88 miliar menurut BPK.

Penetapan itu diumumkan resmi oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kepala Seksi Penerangan Masyarakat AKP Imelda Haurissa di Ambon, Kamis 12 November 2026. Tersangka berinisial AS memegang dua peran sekaligus: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak yang diduga kuat mengendalikan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.

"Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan," ungkap Imelda.

Kronologi Penetapan Tersangka PPK Proyek Air Bersih Siwang

Kasus ini bermula dari paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020. Proyek itu berada di bawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku, dengan lokasi pembangunan di Dusun Siwang, Gunung Nona.

Nilai kontraknya mencapai Rp6,174 miliar. Rinciannya, Rp1,2 miliar bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, sedangkan Rp4,974 miliar berasal dari dana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Jalan penetapan tersangka tidak singkat. Menurut Imelda, penyidik merampungkan pemeriksaan intensif, mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, lalu menggelar perkara secara maraton sebelum menyimpulkan ada pihak yang layak dijerat.

Perjalanan perkara ini juga ditopang temuan audit. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 6 Agustus 2026 menjadi pijakan penting penyidik dalam menghitung dampak keuangan negara.

Dari dokumen itulah muncul angka kerugian negara sebesar Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp1,88 miliar. Angka tersebut kini menjadi hulu ledak untuk mengurai benang kusut perkara, mulai dari tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana.

Modus Ketidaksesuaian Fisik dan Pencairan 100 Persen

Sorotan utama penyidik tertuju pada modus yang terbilang klasik dalam proyek infrastruktur: ketidaksesuaian telak antara realisasi fisik di lapangan dan pencairan anggaran.

Pekerjaan diduga mangkrak dan gagal memenuhi ketentuan. Ironisnya, dana kepada pihak pelaksana justru sudah diklaim tuntas 100 persen. Artinya, negara membayar penuh untuk pekerjaan yang tidak selesai sesuai perencanaan.

Dalam skema proyek pemerintah, PPK memegang peran kunci. Ia yang menandatangani kontrak, mengendalikan administrasi, memverifikasi progres pekerjaan, dan mengajukan pencairan. Karena itu, posisi AS sebagai PPK sekaligus pihak yang diduga mengendalikan perusahaan penyedia menjadi titik paling krusial dalam penyidikan.

Kondisi itu menempatkan AS pada posisi yang oleh penyidik dinilai rawan konflik kepentingan. Fungsi pengawasan dan fungsi pelaksana berada dalam satu kendali, sehingga mekanisme kontrol proyek kehilangan daya cegahnya.

Proyek air bersih ini sejatinya menyangkut kebutuhan dasar warga. Dusun Siwang di Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, masuk wilayah Kota Ambon yang selama ini menghadapi persoalan pasokan air. Alih-alih menyudahi dahaga warga, proyek berbiaya jumbo itu meninggalkan jejak rasuah.

Nama-nama yang Terseret dalam Penyidikan

Dalam pusaran penyidikan ini, sejumlah nama strategis turut terseret ke meja pemeriksaan. Salah satunya H, yang berperan sebagai kontraktor pelaksana untuk paket yang dibiayai pinjaman PT SMI.

Pada masa pengerjaan, proyek berjalan di bawah kepemimpinan Mat Marasabessy selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku. Saat itu, Nur Madras bertindak sebagai PPK. Kedua nama tersebut muncul dalam konteks pemeriksaan, bukan sebagai pihak yang telah divonis.

Penyidik menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status jabatan maupun kemunculan nama seseorang dalam perkara harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti material di persidangan kelak.

Pembedaan ini penting dicatat. Penetapan satu tersangka tidak otomatis menutup kemungkinan pihak lain menyusul, sebaliknya juga tidak berarti nama-nama yang diperiksa sudah terbukti bersalah.

Rincian Nilai Proyek dan Sumber Anggaran

Untuk memahami skala persoalan, angka-angka proyek perlu dibedah satu per satu. Nilai total Rp6,174 miliar menempatkan proyek air bersih Siwang sebagai pekerjaan besar di lingkup Dinas PUPR Provinsi Maluku.

• Total nilai proyek: Rp6,174 miliar.
• Sumber APBD Maluku TA 2021: Rp1,2 miliar.
• Sumber pinjaman PT SMI: Rp4,974 miliar.
• Kerugian negara menurut BPK RI: Rp1.889.672.552,81 (sekitar Rp1,88 miliar).
• Tanggal LHP Investigatif BPK: 6 Agustus 2026.
• Tanggal penetapan tersangka: 11 November 2026.

Kombinasi dana APBD dan pinjaman lembaga pembiayaan infrastruktur membuat perkara ini bukan sekadar soal uang daerah. Ada dimensi tanggung jawab fiskal yang lebih luas, termasuk kewajiban mengembalikan kepercayaan pemberi pinjaman.

Angka kerugian Rp1,88 miliar setara hampir sepertiga nilai kontrak. Bagi warga yang seharusnya menikmati air bersih, angka itu tidak pernah bisa menggantikan bertahun-tahun penantian yang tidak berujung.

Dampak bagi Warga dan Langkah Hukum Selanjutnya

Dampak paling langsung dirasakan warga Dusun Siwang. Sarana dan prasarana air bersih yang dijanjikan tidak terwujud, sementara anggaran sudah berpindah tangan.

Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak penentu baru. Perhatian kini tertuju pada seberapa dalam Ditreskrimsus Polda Maluku membongkar jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses tender dan pencairan.

Penyidik belum merinci pasal yang akan dikenakan kepada AS. Namun, dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, penyidikan biasanya merujuk pada ketentuan tindak pidana korupsi yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda, ditambah kewajiban membayar uang pengganti.

Publik menanti apakah penyidikan akan berhenti pada satu tersangka atau merambat ke pihak-pihak yang menikmati aliran dana. Sebab, dalam banyak kasus korupsi proyek, satu tersangka jarang bekerja sendiri.

Informasi resmi sejauh ini bersumber dari keterangan Polda Maluku dan dokumen BPK. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan tambahan dan kelengkapan berkas yang disiapkan penyidik. Pembaca dapat mengikuti pemberitaan sebelumnya di Kabartimurnews serta merujuk pada penjelasan resmi lembaga audit melalui situs BPK RI.

Analisis Redaksi: Ketika Pengawas Menjadi Pelaksana

Yang paling mengganggu dari perkara ini bukan sekadar angka Rp1,88 miliar. Persoalannya adalah struktur: seorang PPK yang seharusnya menjadi penjaga pintu justru diduga mengendalikan perusahaan penyedia. Bila dugaan itu terbukti, maka sistem pengendalian proyek tidak gagal karena kelalaian, melainkan karena memang dimatikan dari dalam.

Modus ketidaksesuaian fisik dengan pencairan 100 persen juga menunjukkan celah yang berulang. Verifikasi progres seharusnya berlapis, dari konsultan pengawas hingga bendahara. Namun, rangkaian itu bisa lolos bila ada koordinasi antar pihak yang berkepentingan. Di titik inilah audit investigatif BPK menjadi krusial, karena memberi penyidik pijakan angka yang bisa diuji di pengadilan.

Perkara ini juga menguji janji pemberantasan korupsi di daerah. Menetapkan satu tersangka adalah langkah awal, bukan akhir. Publik berhak menuntut transparansi proses hukum, termasuk apakah ada pihak lain yang menikmati dana pinjaman PT SMI. Air bersih bagi warga Siwang sudah tertunda terlalu lama. Keadilan bagi mereka tidak boleh ikut mangkrak.

Sumber: bpk.go.id