Kuasa Hukum Budhiarto Minta JPU Hadirkan Sekda Belitung Marzuki di Sidang Tipikor

Kuasa hukum terdakwa Budhiarto meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penguasaan dan pengalihan lahan di kawasan IUP PT Timah.

Permintaan itu disampaikan Zaen dari ZAF & LAW OFFICE usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Rabu, 11 November 2026. Menurut Zaen, kehadiran Marzuki diperlukan untuk menjelaskan dokumen Akta Pelepasan Hak (APH) yang memuat tanda tangan Sekda Belitung tersebut.

“Selama sidang berjalan, JPU belum menghadirkan saksi Marzuki dan Luci. Itu tanda tangan Marzuki, seharusnya Marzuki juga dijadikan saksi,” kata Zaen kepada wartawan.

Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Belitung harus menjalankan proses penuntutan secara objektif dan tidak tebang pilih dalam menentukan saksi yang dihadirkan di persidangan.

Hingga berita ini diturunkan, awak media belum memperoleh tanggapan dari Marzuki maupun Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung, Shubhan. Sidang lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 13 November 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Kronologi Sidang dan Permintaan Kuasa Hukum

Persidangan perkara dugaan korupsi penguasaan dan pengalihan lahan di kawasan IUP PT Timah kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu, 11 November 2026. Agenda sidang saat itu belum dipastikan, namun kuasa hukum terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan permintaan kepada majelis hakim dan JPU.

Zaen, kuasa hukum Budhiarto, menyoroti dokumen Akta Pelepasan Hak yang di dalamnya tercantum tanda tangan Marzuki. Menurutnya, dokumen itu menjadi salah satu hal yang perlu didalami dalam proses pembuktian perkara.

“Selama sidang berjalan, JPU belum menghadirkan saksi Marzuki dan Luci. Itu tanda tangan Marzuki, seharusnya Marzuki juga dijadikan saksi,” ujar Zaen.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen APH diperlukan agar seluruh rangkaian peristiwa yang menjadi objek perkara dapat terungkap secara utuh. Budhiarto sebagai terdakwa, lanjut Zaen, memiliki hak hukum untuk memperoleh proses peradilan yang adil, termasuk kesempatan menguji fakta-fakta melalui keterangan saksi di hadapan majelis hakim.

Permintaan itu belum mendapat tanggapan resmi dari JPU. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung, Shubhan, juga belum memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan. Awak media telah mencoba mengonfirmasi Marzuki pada Kamis, 12 November 2026, namun belum memperoleh tanggapan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dalam perkara ini, Budhiarto berstatus terdakwa. Ia didampingi Zaen dari ZAF & LAW OFFICE sebagai kuasa hukum. Zaen menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan permintaan agar Sekda Belitung Marzuki dihadirkan sebagai saksi.

Marzuki adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung yang namanya tercantum dalam dokumen Akta Pelepasan Hak. Hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan komentar terkait permintaan kuasa hukum terdakwa.

Dari sisi penuntut, Kejaksaan Negeri Belitung diwakili oleh JPU yang belum menghadirkan Marzuki dan Luci sebagai saksi. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung, Shubhan, juga belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi.

“Selama sidang berjalan, JPU belum menghadirkan saksi Marzuki dan Luci. Itu tanda tangan Marzuki, seharusnya Marzuki juga dijadikan saksi,” kata Zaen menegaskan.

Zaen juga menekankan pentingnya objektivitas Kejaksaan Negeri Belitung dalam menentukan saksi. Menurutnya, proses penuntutan tidak boleh tebang pilih karena akan memengaruhi kualitas pembuktian di persidangan.

Sementara itu, Budhiarto tidak memberikan pernyataan langsung. Sikapnya diwakili oleh kuasa hukum yang menekankan hak terdakwa untuk menguji fakta melalui keterangan saksi.

Latar Belakang Perkara dan Dokumen APH

Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihan lahan di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Kawasan IUP merupakan wilayah yang diatur secara administratif, sehingga setiap peralihan hak atas lahan memerlukan dokumen pendukung yang sah, salah satunya Akta Pelepasan Hak.

APH adalah dokumen yang mencatat pelepasan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lain. Dalam praktik administrasi pertanahan, dokumen ini menjadi rujukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan atau peralihan yang cacat prosedur. Karena itu, tanda tangan pejabat yang berwenang dalam APH menjadi krusial.

Dalam perkara ini, dokumen APH yang memuat tanda tangan Marzuki menjadi sorotan. Kuasa hukum terdakwa menilai dokumen tersebut perlu diuji melalui keterangan langsung dari Marzuki sebagai pihak yang menandatangani.

“Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen APH diperlukan agar seluruh rangkaian peristiwa yang menjadi objek perkara dapat terungkap secara utuh,” jelas Zaen.

Selain Marzuki, nama Luci juga disebut sebagai pihak yang belum dihadirkan sebagai saksi. Tidak dijelaskan secara rinci peran Luci dalam perkara ini. Namun, kuasa hukum terdakwa mempertanyakan alasan JPU belum menghadirkan keduanya selama persidangan berlangsung.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Belitung mengenai alasan belum dihadirkannya Marzuki dan Luci. Proses pembuktian di persidangan masih berjalan dan akan berlanjut pada Jumat, 13 November 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Dampak dan Reaksi atas Permintaan Kuasa Hukum

Permintaan menghadirkan Sekda Belitung sebagai saksi memunculkan dinamika dalam persidangan. Di satu sisi, kuasa hukum terdakwa ingin memastikan dokumen APH diuji secara menyeluruh. Di sisi lain, JPU memiliki kewenangan menentukan saksi yang dihadirkan sesuai strategi pembuktian.

Zaen menilai kehadiran Marzuki penting karena tanda tangan Sekda ada dalam dokumen yang menjadi objek perkara. Menurutnya, jika dokumen itu tidak diuji melalui keterangan pihak yang menandatangani, pembuktian bisa dianggap tidak lengkap.

“Itu tanda tangan Marzuki, seharusnya Marzuki juga dijadikan saksi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Kejaksaan Negeri Belitung harus menjalankan proses penuntutan secara objektif dan tidak tebang pilih. Pernyataan itu menyiratkan kekhawatiran bahwa pemilihan saksi dapat memengaruhi arah persidangan.

Di sisi lain, belum ada tanggapan dari Marzuki maupun Shubhan. Ketidakadaan tanggapan ini membuat publik belum mendapatkan gambaran utuh mengenai sikap Kejaksaan Negeri Belitung terhadap permintaan tersebut.

Pengamat hukum menilai permintaan menghadirkan saksi yang namanya tercantum dalam dokumen administrasi merupakan hal wajar dalam perkara tipikor. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan JPU dan majelis hakim, dengan mempertimbangkan relevansi keterangan saksi terhadap pokok perkara.

Perkembangan persidangan ini menjadi perhatian karena pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan dokumen administrasi pertanahan diperlukan untuk memperjelas proses penerbitan APH dan hubungannya dengan objek perkara.

Langkah Selanjutnya: Agenda Sidang 13 November 2026

Persidangan lanjutan perkara tipikor tersebut dijadwalkan kembali berlangsung pada Jumat, 13 November 2026. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan JPU.

Kehadiran saksi ahli diharapkan memberikan penjelasan teknis mengenai administrasi pertanahan, khususnya proses penerbitan APH dan kaitannya dengan kawasan IUP PT Timah. Keterangan ahli juga dapat membantu majelis hakim menilai relevansi dokumen yang dipersoalkan.

Hingga kini, permintaan menghadirkan Marzuki sebagai saksi merupakan pandangan dari pihak kuasa hukum terdakwa. Penentuan saksi yang akan dihadirkan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Awak media akan terus memantau perkembangan sidang, termasuk apakah JPU akan menanggapi permintaan kuasa hukum atau tetap pada agenda yang telah ditetapkan. Konfirmasi kepada Marzuki dan Kejaksaan Negeri Belitung juga akan terus diupayakan.

Yang jelas, sidang pada 13 November 2026 akan menjadi penentu arah pembuktian berikutnya. Jika saksi ahli memberikan keterangan yang memperkuat pentingnya dokumen APH, permintaan menghadirkan Marzuki bisa semakin relevan untuk dipertimbangkan.

Analisis Redaksi

Permintaan kuasa hukum Budhiarto untuk menghadirkan Sekda Belitung Marzuki sebagai saksi menyentuh titik penting dalam pembuktian perkara tipikor: akuntabilitas dokumen administrasi. Akta Pelepasan Hak bukan sekadar formalitas. Di dalamnya melekat tanggung jawab pejabat yang menandatangani. Jika tanda tangan Marzuki ada dalam dokumen yang dipersoalkan, maka keterangannya menjadi relevan untuk menguji keabsahan proses peralihan lahan.

Namun, permintaan itu juga bisa dibaca sebagai strategi pembelaan untuk menguji kualitas penyidikan dan penuntutan. Zaen menyoroti belum dihadirkannya Marzuki dan Luci selama persidangan. Jika JPU memiliki alasan kuat untuk tidak menghadirkan mereka, alasan itu semestinya dijelaskan secara terbuka agar publik tidak mencurigai adanya tebang pilih. Sebaliknya, jika permintaan itu hanya untuk memperluas perkara, JPU berhak menolak dengan dasar relevansi.

Yang paling penting, majelis hakim harus memastikan setiap dokumen yang menjadi dasar dakwaan diuji secara transparan. Perkara ini menyangkut kawasan IUP PT Timah dan pengalihan lahan yang melibatkan dokumen administrasi. Tanpa pengujian menyeluruh, putusan berisiko menyisakan keraguan. Sidang 13 November 2026 dengan agenda saksi ahli akan menjadi ujian pertama: apakah pembuktian berjalan objektif atau justru mengabaikan pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kunci.

Sumber: m.mediaindonesianews.com, kejaksaan.go.id