Wapres Pengganti Gibran Bisa dari Luar Koalisi, Yusril: Itu Hak Presiden Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak menutup kemungkinan berasal dari luar partai koalisi pendukung Prabowo. Keputusan akhir, kata dia, sepenuhnya ada di tangan Presiden.

"Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip investortrust.id.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pemerintah dan MPR kini bergerak cepat menyusun tahapan pengisian kursi kosong, dengan target rampung sebelum akhir Desember 2026—lebih cepat dari batas konstitusi.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran dan Respons Istana

Gibran menyampaikan pengunduran dirinya pada Rabu, 11 November 2026. Sehari berselang, Kamis (12/11/2026), Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas langkah konstitusional yang harus diambil.

Yusril menjelaskan, pemerintah mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebut Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari.

"Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini. Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR," jelas Yusril.

Ia merinci, MPR memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan resmi bersurat kepada Presiden terkait kekosongan jabatan tersebut. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu selambat-lambatnya 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.

"Beliau bisa berkonsultasi kepada siapapun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden," tambahnya.

Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Kata Mereka

Selain Yusril, Ketua MPR Ahmad Muzani menjadi tokoh kunci dalam proses ini. Ia mengumumkan bahwa seluruh pimpinan fraksi MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

"Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat, pukul 14.00 WIB, besok siang," kata Muzani di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rapat gabungan itu akan membahas empat hal:

• Tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
• Kesepakatan agar pimpinan MPR menyurati Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
• Pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
• Kesepakatan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf ketetapan MPR.

Menurut Muzani, keputusan menggelar rapat gabungan diambil setelah pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.

Di sisi lain, Gibran sendiri telah berpamitan kepada pegawai Sekretariat Wakil Presiden. Ia meminta program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.

Latar Belakang Hukum dan Konteks Koalisi

Pernyataan Yusril menyentuh titik sensitif dalam politik Indonesia: seberapa besar hak prerogatif Presiden dalam memilih pendampingnya. Undang-Undang MD3 memang mengatur pertimbangan partai pengusung, tetapi tidak memberikan larangan tegas bagi calon dari luar koalisi.

"Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. Itu pertimbangan pada putusan presiden," tegas Yusril.

Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden biasanya berkonsultasi dengan partai-partai yang mengusungnya pada Pilpres 2024. Namun, Yusril menegaskan bahwa konsultasi itu tidak mengikat keputusan akhir.

"Beliau bisa berkonsultasi kepada siapapun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden," ujarnya.

Pernyataan ini membuka ruang bagi munculnya nama dari luar lingkaran koalisi, termasuk tokoh nonpartai atau akademisi. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada nama yang resmi diajukan ke MPR.

Proses ini juga akan mempertimbangkan agenda kunjungan kerja Presiden ke luar negeri dalam beberapa waktu ke depan, sehingga jadwal paripurna bisa menyesuaikan.

Dampak Politik dan Target Penyelesaian Desember 2026

Percepatan proses pengisian kursi wapres menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menghindari kekosongan kepemimpinan terlalu lama. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi waktu 60 hari, tetapi pemerintah dan MPR menargetkan selesai sebelum akhir Desember 2026.

Jika mengikuti skema yang dipaparkan Yusril, MPR akan menggelar rapat dalam tiga hari ke depan, lalu mengirim surat ke Presiden. Presiden kemudian memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama. Setelah itu, MPR akan memverifikasi berkas dan menyiapkan draf ketetapan.

Rapat gabungan Jumat (13/11/2026) menjadi langkah awal yang menentukan. Keputusan tentang tanggal paripurna akan menjadi penanda seberapa cepat proses politik ini bergerak.

Bagi koalisi, pernyataan Yusril bisa menjadi ujian solidaritas. Partai-partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 tentu berharap kadernya dipertimbangkan. Namun, jika Presiden memilih sosok dari luar koalisi, dinamika internal koalisi berpotensi memanas.

Pengamat politik yang dikutip media lain menilai pernyataan Yusril sebagai sinyal bahwa Prabowo ingin leluasa memilih pendamping yang paling sesuai dengan agenda pemerintah. Namun, klaim itu belum dikonfirmasi langsung oleh Istana.

Langkah Selanjutnya: Rapat Gabungan dan Verifikasi Berkas

Rapat gabungan MPR dan DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB akan menjadi forum pertama yang membahas secara resmi pengisian kursi wapres. Empat agenda telah disiapkan, mulai dari penentuan tanggal paripurna hingga pembentukan tim verifikasi dan tim ad hoc.

Setelah rapat gabungan, pimpinan MPR akan mengirim surat resmi kepada Presiden. Surat itu menjadi dasar bagi Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

Tim verifikasi berkas akan memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan calon. Sementara tim ad hoc menyiapkan draf ketetapan MPR yang akan disahkan dalam paripurna.

Hingga kini, belum ada nama yang beredar resmi. Publik menunggu apakah Prabowo akan memilih kader koalisi atau sosok dari luar, sesuai pernyataan Yusril.

Yang pasti, tenggat Desember 2026 membuat proses ini harus berjalan tanpa hambatan. Setiap keterlambatan berpotensi memperpanjang kekosongan jabatan wapres.

Analisis Redaksi: Hak Prerogatif dan Ujian Koalisi

Pernyataan Yusril bukan sekadar tafsir hukum. Ia adalah pesan politik yang jelas: Prabowo ingin memegang kendali penuh atas pemilihan wakilnya. Dengan menegaskan tidak ada larangan bagi calon dari luar koalisi, pemerintah membuka ruang negosiasi yang lebih luas dan mengurangi tekanan partai.

Namun, hak prerogatif selalu punya harga politik. Koalisi yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 telah berinvestasi besar, dan mereka tentu mengharapkan kompensasi berupa kursi wapres. Jika Prabowo memilih sosok dari luar, ia harus mampu menjaga soliditas koalisi di parlemen, terutama menjelang agenda legislasi besar.

Di sisi lain, percepatan proses hingga Desember 2026 menunjukkan kesadaran akan risiko kekosongan kepemimpinan. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan transparansi. MPR dan Istana perlu memastikan bahwa dua nama yang diajukan benar-benar melalui proses verifikasi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik akan menyoroti siapa yang akhirnya dipilih. Jika nama dari luar koalisi muncul, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo ingin tampil sebagai presiden semua golongan. Sebaliknya, jika kader koalisi yang dipilih, itu adalah konfirmasi bahwa politik transaksional masih menjadi arus utama.

Yang jelas, rapat gabungan Jumat (13/11/2026) akan menjadi titik awal yang menentukan arah politik Indonesia hingga akhir tahun.

Sumber: mpr.go.id