Hanura Siapkan Strategi Sistem Noken untuk Rebut Kursi Senayan di Pemilu 2029

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyiapkan strategi khusus untuk menang di Provinsi Papua Pegunungan pada Pemilu 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik sistem pemungutan suara noken yang diakui Mahkamah Konstitusi di sejumlah wilayah provinsi itu.

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menegaskan strategi politik di Papua Pegunungan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Menurut dia, provinsi pemekaran itu punya aturan main pemilu tersendiri yang sudah mendapat pengakuan konstitusional.

"Papua Pegunungan itu memang memerlukan strategi khusus yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Karena sistem pemilunya di sini pun diakui oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu diakuinya sistem noken di Papua Pegunungan ini," kata Rio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan dalam konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD, DPC, dan anggota DPRD Partai Hanura Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (11/11). Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari agenda perjalanan nasional DPP Hanura.

Konsolidasi di Wamena dan Peta Jalan Menuju 2029

Pertemuan di Wamena bukan sekadar silaturahmi partai. Rio menyebut kunjungan ke Papua Pegunungan merupakan bagian dari agenda konsolidasi nasional DPP Hanura, dan provinsi ini menjadi yang ke-29 dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam forum itu, Hanura memanfaatkan pengalaman kader dan anggota legislatif di wilayah Papua untuk merumuskan strategi pemenangan yang sesuai dengan kondisi politik dan karakteristik masyarakat setempat. Pendekatan ini dinilai lebih realistis ketimbang menyalin pola kampanye dari Jawa atau Sumatra.

Rio meyakini Hanura punya peluang bangkit dan bersaing dengan partai politik lain pada Pemilu 2029, termasuk merebut kembali kursi di DPR RI. Ia menegaskan partainya harus memiliki target yang jelas agar tidak kembali menjadi penonton dalam kontestasi politik nasional.

"Dua kali partai ini tidak lolos Senayan, 2029 tidak ada cara lain. Partai ini harus masuk ke Senayan pada Pemilu 2029 yang akan datang dan tidak lagi menjadi penonton," ujarnya.

Selain merumuskan strategi pemenangan, DPP Hanura mengevaluasi kesiapan struktur partai di Papua Pegunungan, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik di delapan kabupaten. Struktur yang rapi menjadi syarat administratif yang tidak bisa ditawar.

Modal 525 Kursi DPRD dan Target Enam Kursi Provinsi

Hanura saat ini memiliki modal politik berupa 525 anggota DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Menurut Rio, modal itu dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kerja politik menjelang Pemilu 2029.

Angka tersebut menjadi salah satu aset utama partai yang dua kali gagal melewati ambang batas parlemen. Jaringan legislator di daerah dinilai bisa menjadi mesin politik untuk mengonsolidasikan suara, terutama di wilayah dengan medan sulit seperti Papua Pegunungan.

Di tingkat lokal, Ketua DPD Partai Hanura Papua Pegunungan Senius Hilapok memaparkan target perolehan kursi. Ia menyebut pihaknya menetapkan sasaran enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten pada pemilu mendatang.

"Target kami di DPRD Provinsi itu untuk kursi DPR Provinsi, kita target enam kursi, terus DPRD kabupaten 15 kursi," ujarnya.

Senius berharap konsolidasi dan pembinaan yang dilakukan DPP dapat memperkuat kerja politik Hanura di Papua Pegunungan, sehingga mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029. Dalam kegiatan tersebut, DPP Hanura juga menyerahkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan organisasi sayap kepemudaan partai, Laskar Muda Hanura (Lasmura) Papua Pegunungan.

Medan Sulit dan Tenggat Struktur hingga Distrik

Rio berharap seluruh struktur kepengurusan di Papua Pegunungan dapat terbentuk paling lambat akhir Desember 2026. Kelengkapan struktur hingga tingkat distrik menjadi salah satu persyaratan dalam proses verifikasi faktual partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2029.

"Kami harapkan distrik di seluruh Papua Pegunungan ini bisa terbentuk pada akhir bulan depan paling lama. Kami harapkan para ketua DPC mempunyai kesadaran bersama untuk mulai membangun distrik itu," katanya.

Namun, tenggat itu bukan perkara mudah. Senius menjelaskan kondisi geografis Papua Pegunungan dengan medan yang sulit dan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam membangun struktur kepengurusan di delapan kabupaten.

Delapan kabupaten itu tersebar di wilayah pegunungan yang kerap hanya bisa dijangkau lewat penerbangan perintis atau jalur darat berjam-jam. Realitas ini membuat pertemuan rutin partai, pendataan anggota, hingga pembentukan pengurus distrik menuntut biaya dan waktu ekstra.

Meski demikian, Senius memastikan jajaran DPD dan DPC Hanura Papua Pegunungan akan berupaya memenuhi seluruh persyaratan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029. Pemenuhan syarat administrasi itu menjadi pintu masuk pertama sebelum partai bisa bicara soal strategi pemenangan.

Mengapa Sistem Noken Menentukan Peta Suara

Sistem noken adalah metode pemungutan suara yang diakui Mahkamah Konstitusi untuk sejumlah wilayah di Papua, termasuk Papua Pegunungan. Dalam praktiknya, suara warga diwakili oleh kepala suku atau tokoh adat melalui kesepakatan bersama, bukan melalui pencoblosan individual di bilik suara.

Bagi partai yang bertarung di wilayah ini, pemahaman atas mekanisme adat menjadi penentu. Pendekatan kepada tokoh adat, kepala suku, dan komunitas menjadi kunci perolehan suara, bukan sekadar penguatan saksi di tempat pemungutan suara.

Karena itu, Rio menilai strategi Hanura harus dibangun di atas pemahaman kontekstual terhadap karakteristik masyarakat setempat. Pengalaman kader asli Papua yang duduk di legislatif dipakai untuk menerjemahkan mekanisme adat itu ke dalam bahasa kampanye partai.

Konsolidasi di Wamena juga menyentuh aspek organisasi sayap. Penyerahan SK Lasmura Papua Pegunungan menunjukkan Hanura menyiapkan kanal politik pemuda untuk merawat basis massa di tingkat distrik, sejalan dengan target pembentukan pengurus hingga level terbawah.

Langkah berikutnya, Hanura harus menuntaskan verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2029. Kelengkapan kepengurusan di delapan kabupaten hingga tingkat distrik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum partai bisa mengunci strategi pemenangan berbasis sistem noken.

Analisis Redaksi

Klaim Rio bahwa Hanura harus masuk Senayan pada 2029 adalah pernyataan yang lahir dari tekanan sejarah. Dua kali gagal lolos parlemen membuat partai ini tidak punya ruang untuk bermain aman. Namun, retorika "tidak lagi menjadi penonton" hanya bernilai jika diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang terukur di lapangan.

Di sinilah persoalannya. Hanura memilih Papua Pegunungan sebagai salah satu medan tempur utama, padahal provinsi ini justru paling menantang secara geografis. Delapan kabupaten dengan akses transportasi terbatas menuntut biaya konsolidasi yang tidak kecil, sementara tenggat pembentukan struktur hingga distrik pada akhir Desember 2026 memberi ruang manuver yang sempit. Target enam kursi DPRD provinsi dan 15 kursi DPRD kabupaten terdengar masuk akal untuk partai dengan 525 legislator di seluruh Indonesia, tetapi angka itu tidak otomatis lahir dari kertas.

Yang menarik justru pengakuan atas sistem noken. Hanura tampak belajar dari kegagalan sebelumnya dengan tidak memaksakan pola kampanye nasional ke wilayah adat. Pendekatan berbasis tokoh dan pengalaman kader lokal lebih realistis. Tetapi, pengakuan konstitusional atas sistem noken juga menuntut partai menjaga integritas proses, bukan memanfaatkannya sebagai celah. Jika Hanura ingin serius, verifikasi faktual harus tuntas lebih dulu, lalu strategi noken diuji di lapangan, bukan hanya di ruang rapat Wamena.

Sumber: mataram.antaranews.com, mkri.id