Sengketa Warisan Rp134 Miliar di Da Nang: Pengurus Rumah Menang 30 Persen

Pengadilan Tinggi Rakyat Da Nang memutus sengketa warisan senilai lebih dari 134 miliar VND antara tujuh saudara tiri. Putra yang merawat rumah itu hampir 50 tahun diganjar 30 persen dari nilai aset, bukan 40 persen seperti putusan tingkat pertama.

Perkara ini bermula dari sebidang tanah seluas 3.778 meter persegi yang dibeli Bapak L. di Da Nang pada 1946. Setelah sebagian tanah dialihkan, luas yang tersisa tercatat 1.324,7 meter persegi dan menjadi objek sengketa tujuh ahli waris dari dua pernikahan berbeda.

Kronologi Sengketa Warisan Keluarga Bapak L. di Da Nang

Menurut keterangan Bapak P., seorang warga negara Kanada, ayahnya menikah dengan istri pertama pada 1938 dan dikaruniai tiga anak. Pasangan itu bercerai pada 1950 dan membagi harta bersama mereka.

Bapak L. kemudian menikah lagi dan memiliki enam anak dari istri kedua. Ia meninggal pada 1983, sementara istri keduanya wafat pada 2017. Keduanya tidak meninggalkan wasiat, sehingga pembagian harta harus diselesaikan lewat pengadilan.

Setelah Bapak L. pindah ke tempat lain, properti di Da Nang itu dikelola dan ditempati Bapak A., putranya dari istri pertama. Bapak A. mengklaim ayahnya telah mewariskan rumah dan tanah tersebut kepadanya pada 1962, setelah sebagian properti dijual.

Klaim itu dibantah para saudara tirinya. Mereka menilai rumah dan tanah adalah warisan orang tua dan seharusnya dibagi rata di antara tujuh ahli waris. Karena kontribusi Bapak A. dalam merawat properti, pembagian kemudian diubah menjadi delapan bagian, dengan Bapak A. menerima dua bagian.

Sengketa ini juga melibatkan Bapak Th., yang mengaku diadopsi istri pertama Bapak L. pada 1964. Setelah menikah, ibu angkatnya memberinya sebagian rumah seluas 64 meter persegi untuk ditinggali. Pada 1999, ibu angkatnya disebut membuat dokumen yang mengalihkan kepemilikan seluruh rumah kepada Bapak Th. dan istrinya.

Dalil Bapak A. dan Bantahan Para Saudara Tiri

Bapak A. berargumen bahwa ia telah tinggal di properti itu lebih dari 50 tahun. Ia menyebut kondisinya yang disabilitas dan keadaan hidup yang sulit sebagai alasan ayahnya memberikan rumah dan tanah tersebut kepadanya.

Ia juga mendalilkan bahwa batas waktu untuk mengklaim warisan telah berakhir dan bahwa properti tersebut kosong atau terbengkalai. Dalil ini menjadi salah satu pijakan utama pembelaannya di persidangan.

Majelis hakim tingkat pertama tidak menerima seluruh argumen itu. Pengadilan Rakyat Kota Da Nang menetapkan luas aktual tanah 1.324,7 meter persegi dengan nilai lebih dari 134,4 miliar VND dan menyatakan properti itu sebagai warisan Bapak L.

Dalam putusan pertama, seluruh rumah dan tanah diberikan kepada Bapak A. untuk dimiliki dan digunakan. Ia diperintahkan membayar sisa enam bagian warisan, masing-masing bernilai lebih dari 11,52 miliar VND.

Pengadilan juga memerintahkan Bapak A. mengganti biaya perbaikan rumah kepada Bapak dan Ibu Th. sebesar lebih dari 22,4 juta VND. Para saudara Bapak P. secara sukarela menyumbang 2 miliar VND kepada Bapak dan Ibu Th., dan seorang anak lain almarhum Bapak L. menambah 1 miliar VND.

Tidak puas dengan putusan itu, para pihak mengajukan banding. Perkara bergulir ke Pengadilan Tinggi Rakyat Da Nang dan diputus dalam Putusan No. 170/2019/DS-PT tanggal 26 September 2019.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Banding Soal Surat Kuasa 1975

Di tingkat banding, majelis hakim menilai surat kuasa tahun 1975 hanya menunjukkan bahwa Bapak L. memberi hak kepada ketiga putranya dari istri pertama, termasuk Bapak A., untuk tinggal di properti tersebut dan membayar pajak tanah atas namanya.

Surat itu tidak memberikan hak untuk memiliki atau menggunakan properti secara penuh. Catatan rapat keluarga tahun 1997 mengenai penjualan rumah dan pembagian uang juga dinilai tidak memberi Bapak A. dan anak-anaknya kewenangan penuh mengelola properti.

Pengadilan banding juga menolak argumen bahwa klaim pembagian warisan telah kedaluwarsa. Karena Bapak L. meninggal pada 1983, tenggat pengajuan gugatan atas properti dihitung 30 tahun sejak 10 September 1990.

Dengan perhitungan itu, gugatan yang diajukan pada Februari 2018 masih berada dalam batas waktu. Majelis hakim juga menegaskan properti tersebut tidak termasuk kategori properti terlantar sebagaimana didalilkan Bapak A.

Putusan ini merujuk pada pemberitaan VietNamNet mengenai sengketa tanah dan rumah warisan keluarga di Da Nang. Sejumlah perkara serupa juga tercatat dalam liputan Vietnam.vn tentang sengketa warisan yang berlarut-larut.

Nilai Kontribusi Pelestarian dan Pembagian Akhir Warisan

Majelis banding mengakui bahwa Bapak A. telah mengelola properti itu selama hampir 50 tahun dalam keadaan sulit dan dengan disabilitas. Namun, hakim menilai kontribusinya hanya sebatas merawat properti, bukan meningkatkan nilainya.

Bapak A. juga dianggap telah memperoleh keuntungan dari penyewaan lahan tersebut. Karena itu, pengadilan menetapkan kontribusi pelestariannya setara 30 persen dari nilai aset, atau lebih dari 40,32 miliar VND.

Angka itu lebih rendah dari 40 persen yang ditetapkan pada tingkat pertama. Pengadilan banding juga mengakui kontribusi Bapak dan Ibu Th. yang telah tinggal di lahan seluas 64 meter persegi sejak 1982, dengan nilai kontribusi lebih dari 2 miliar VND.

Setelah dikurangi kompensasi untuk Bapak A. dan keluarga Bapak Th., nilai warisan yang tersisa lebih dari 92 miliar VND. Jumlah itu dibagi menjadi tujuh bagian, masing-masing senilai lebih dari 13,148 miliar VND.

Majelis hakim tetap memberikan seluruh rumah dan tanah kepada Bapak A. Ia diwajibkan membayar bagian warisan para saudara serta kompensasi atas upaya pelestarian kepada keluarga Bapak Th.

Dampak Putusan bagi Ahli Waris dan Pemilik Aset

Putusan banding mengubah peta pembagian harta secara signifikan. Bapak A. tetap memegang aset fisik berupa rumah dan tanah, tetapi kewajiban pembayarannya bertambah karena harus menutup tujuh bagian warisan plus kompensasi pelestarian.

• Nilai aset sengketa: lebih dari 134,4 miliar VND untuk lahan 1.324,7 meter persegi.
• Kontribusi pelestarian Bapak A.: 30 persen atau lebih dari 40,32 miliar VND.
• Kontribusi keluarga Bapak Th.: lebih dari 2 miliar VND.
• Sisa warisan setelah kompensasi: lebih dari 92 miliar VND.
• Bagian tiap ahli waris: lebih dari 13,148 miliar VND untuk tujuh bagian.

Bagi para saudara tiri, putusan ini memberi kepastian hukum atas hak waris mereka meski harus menunggu bertahun-tahun sejak gugatan diajukan pada Februari 2018. Bagi Bapak A., keputusan itu mempertahankan tempat tinggalnya tetapi menuntut konsekuensi finansial yang besar.

Kasus ini juga menegaskan bahwa surat kuasa untuk menempati dan membayar pajak tidak otomatis berarti pengalihan hak milik. Dokumen semacam itu harus dibaca bersama konteks niat pemilik aset dan catatan keluarga yang ada.

Langkah Selanjutnya Setelah Putusan Banding

Putusan banding Pengadilan Tinggi Rakyat Da Nang bersifat final pada tingkat banding. Namun, para pihak masih memiliki peluang menempuh upaya hukum luar biasa, misalnya peninjauan kembali, jika menemukan bukti atau kekeliruan baru sesuai ketentuan hukum acara Vietnam.

Kewajiban utama yang menanti adalah eksekusi pembayaran. Bapak A. harus menyelesaikan pembayaran bagian warisan kepada enam ahli waris lain dan kompensasi pelestarian kepada keluarga Bapak Th.

Jika pembayaran tidak dijalankan, para ahli waris dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan. Aset berupa rumah dan tanah itu sendiri tetap berada di tangan Bapak A. sesuai amar putusan banding.

Perkara ini menjadi rujukan bagi keluarga lain yang menghadapi sengketa serupa, terutama soal bagaimana pengadilan menghitung kontribusi nyata seseorang dalam merawat aset warisan selama puluhan tahun.

Analisis Redaksi

Putusan banding ini menarik karena menggeser fokus dari sekadar siapa yang berhak menjadi seberapa besar jasa nyata seseorang terhadap aset warisan. Hakim tidak memakai angka bulat 40 persen seperti di tingkat pertama, melainkan menurunkannya ke 30 persen dengan alasan yang spesifik: Bapak A. merawat, tetapi juga menikmati hasil sewa lahan.

Penurunan itu masuk akal secara hukum, tetapi menyisakan pertanyaan tentang keadilan bagi penghuni yang telah menempati rumah sejak 1962. Selama hampir lima dekade, ia membayar pajak, menjaga bangunan, dan hidup dengan disabilitas. Pengadilan mengakui semua itu, namun tetap menilai kontribusinya bukan peningkatan nilai aset.

Yang patut dicermati adalah cara majelis hakim membongkar dalil surat kuasa 1975 dan catatan rapat keluarga 1997. Dua dokumen itu dinilai tidak cukup untuk memindahkan hak milik. Pesannya jelas: penguasaan fisik yang lama tidak menggantikan bukti kepemilikan yang sah, dan klaim kedaluwarsa tidak bisa dipakai begitu saja ketika tenggat 30 tahun baru berjalan sejak 1990.

Bagi publik, kasus ini memperlihatkan bahwa sengketa warisan tanpa wasiat hampir selalu berakhir panjang. Tujuh saudara tiri harus menunggu bertahun-tahun, dan pengadilan harus menghitung nilai kontribusi hingga satuan miliar VND. Perencanaan warisan sejak pemilik aset masih hidup bukan kemewahan, melainkan cara menghindari perpecahan keluarga yang mahal.