Demokrat Dukung Penuh Siapapun Cawapres Pilihan Prabowo Pengganti Gibran

Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memilih siapapun calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut keputusan itu sepenuhnya hak prerogatif presiden yang diusulkan ke MPR.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Demokrat menegaskan tidak akan mempersoalkan nama yang akhirnya diajukan Prabowo maupun nama yang nanti dipilih dalam sidang MPR.

Herzaky Sebut Demokrat Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Herzaky menjelaskan, posisi Demokrat berangkat dari penghormatan terhadap konstitusi. Presiden, katanya, memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Kalau dari Demokrat menghormati dan menghargai betul konstitusional dan hak prerogatif Pak Presiden mengajukan usulan nama calon wakil presiden kepada MPR nantinya," kata Herzaky.

Dukungan itu tidak bersyarat. Herzaky menyatakan partainya akan mengikuti apapun keputusan akhir dalam proses transisi wapres pengganti Gibran.

"Kalau kami jelas, kita mendukung penuh, kita dukung total siapapun nama yang beliau ajukan dan siapapun nama yang dipilih di MPR nanti," sambungnya.

Sikap ini menempatkan Demokrat sebagai salah satu partai koalisi yang paling awal menyatakan posisi terbuka. Sejumlah partai lain memilih menunggu pembahasan internal koalisi sebelum bersuara.

Alasan Demokrat Bergabung dengan Koalisi Prabowo Sejak 2023

Menurut Herzaky, dukungan kepada Prabowo bukan hal baru. Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo pada 2023 karena keyakinan terhadap kepemimpinan presiden.

Dari keyakinan itu, kata dia, lahir komitmen untuk mendukung jalannya pemerintahan dan berkontribusi di dalam koalisi. Komitmen tersebut, menurut Herzaky, tidak berubah meski situasi politik bergerak.

Ia mencontohkan sikap Demokrat saat muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Demokrat disebutnya termasuk pihak yang paling awal mengecam dugaan tindakan tersebut.

"Ya lihat saja ketika penyadapan kemarin yang merupakan kejahatan luar biasa, penyadapan terhadap Presiden oleh seorang Kapolri dan mantan Kapolri ini kan keterlaluan sekali, sangat memalukan. Belum pernah terjadi di negeri ini. Ya kami yang termasuk paling awal berteriak kencang mengecam, meminta ini dan kami bersama Pak Presiden," ujar Herzaky.

Bagi Demokrat, sikap itu menjadi bukti posisi partai di belakang Prabowo. Loyalitas partai pendukung, kata Herzaky, terlihat saat pemerintahan menghadapi situasi sulit, bukan hanya ketika keadaan aman.

"Itu bentuk kesetiaan kami. Tidak perlu menunggu lama, kami menunjukkan kepada kami berpihak kepada Bapak Presiden Prabowo, sesederhana itu. Itu salah satu contoh. Tidak perlu kita sibuk bermekap dengan yang lain-lain, urusan lain," tuturnya.

Prabowo Diminta Tetap Buka Ruang Diskusi dengan Partai Koalisi

Herzaky juga mengapresiasi langkah Prabowo yang disebutnya tetap membuka ruang diskusi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan nama pengganti Gibran ke MPR.

Demokrat, kata dia, menghormati bila presiden ingin mengajak partai koalisi membahas nama calon wakil presiden. Partai tidak menuntut dilibatkan, tetapi menghargai bila ruang itu dibuka.

"Jika beliau ingin mengajak partai koalisi, mengajak diskusi soal ini, tentu kami menghormati beliau. Wah, mengapresiasi betul, masih istilahnya itu dalam konstitusi dan hak prerogatif beliau saja masih berdiskusi dengan kami para pendukungnya," kata Herzaky.

Pernyataan ini muncul di tengah ramainya pembahasan soal siapa yang akan mendampingi Prabowo setelah Gibran Rakabuming tidak lagi menjabat wakil presiden. Nama-nama baru terus bermunculan di ruang publik, termasuk dari kalangan kepala daerah.

Sebelumnya, Pramono Anung memberi respons soal isu namanya masuk bursa cawapres pengganti Gibran. PDIP juga berharap proses transisi wapres pengganti Gibran berjalan tertib.

Proses pengisian kursi wapres sendiri mengikuti jalur konstitusional. Presiden mengajukan nama calon kepada MPR, kemudian MPR melakukan pemilihan. Karena itu, dukungan partai koalisi menjadi penting untuk memastikan proses berjalan mulus.

Fokus Demokrat: Pemerintahan Prabowo Berjalan Sukses

Herzaky menegaskan Demokrat akan terus mendukung setiap langkah dan usulan Prabowo. Menurutnya, fokus partai saat ini bukan pada perebutan kursi, melainkan pada keberhasilan pemerintahan.

Ia menyebut tugas Demokrat adalah memastikan program-program pemerintah berjalan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dukungan politik, kata dia, diarahkan pada tujuan itu.

"Demokrat kita sudah jelas dukung penuh apa yang menjadi langkah dan usulan dari Pak Presiden. Bagaimanapun bagi kami tugasnya memastikan beliau bisa sukses dan semua program hari ini, apalagi yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, yaitu bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan memberikan dampak sebesar-besarnya," pungkasnya.

Dengan posisi ini, Demokrat menutup peluang tarik-menarik soal nama cawapres di internal koalisi. Partai menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, sambil menegaskan komitmen untuk tetap berada di dalam pemerintahan.

Yang tersisa kini adalah menunggu kapan presiden mengajukan dua nama cawapres ke MPR. Sampai saat itu, partai-partai koalisi, termasuk Demokrat, memilih menahan diri dan menunggu arahan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Demokrat ini bukan sekadar formalitas politik. Dengan menyatakan dukungan penuh tanpa syarat, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu memindahkan seluruh beban politik pemilihan wapres ke pundak Prabowo. Jika nama yang diajukan menuai kritik publik, Demokrat bisa berdalih telah menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif presiden.

Namun ada sisi lain yang perlu dicermati. Demokrat memilih tidak memperjuangkan kursi wapres secara terbuka, meski memiliki modal koalisi sejak 2023. Strategi ini terlihat konsisten dengan gaya partai yang lebih memilih aman di dalam pemerintahan ketimbang berisiko di luar. Contoh yang dikutip Herzaky soal dugaan penyadapan menunjukkan Demokrat ingin menegaskan posisi sebagai pendukung setia, bukan mitra yang menuntut jatah.

Pertanyaannya, apakah loyalitas tanpa syarat ini akan berbuah pengaruh nyata dalam kabinet dan kebijakan? Sejarah koalisi di Indonesia menunjukkan partai yang paling vokal menuntut biasanya mendapat porsi lebih besar. Demokrat memilih jalan sebaliknya. Keputusan Prabowo nanti akan menjadi ujian apakah pendekatan ini dihargai atau justru dianggap sebagai kelemahan.

Sumber: news.detik.com, mpr.go.id