Djoko Setijowarno Desak Evaluasi Keselamatan Truk Angkutan Barang

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendesak evaluasi menyeluruh atas keselamatan truk angkutan barang. Ia meminta investigasi kecelakaan tidak berhenti pada sopir, tetapi juga menyoroti kelayakan armada, perawatan kendaraan, dan tanggung jawab perusahaan.

Empat Aspek yang Harus Masuk Investigasi Kecelakaan Truk

Desakan Djoko Setijowarno merujuk pada pola penanganan kecelakaan truk yang selama ini dinilai terlalu cepat menuding pengemudi. Menurutnya, investigasi mesti diperluas ke empat aspek sekaligus: kelayakan armada, perawatan kendaraan, kompetensi sopir, dan tanggung jawab perusahaan.

Keempat aspek itu saling terkait. Truk yang mogok di tengah jalan, rem blong, atau ban pecah bukan semata persoalan kelalaian di kabin. Ada rantai keputusan di belakangnya, mulai dari jadwal perawatan, anggaran suku cadang, hingga tekanan target pengiriman yang dibebankan perusahaan kepada pengemudi.

Djoko menilai evaluasi keselamatan truk angkutan barang harus menjadi agenda bersama, bukan hanya urusan kepolisian di lokasi kejadian. Laporan dari Demokratis mencatat permintaan itu sebagai respons atas kecelakaan truk yang berulang.

Pemerintah sendiri telah memiliki instrumen untuk menekan risiko tersebut. Uji berkala kendaraan bermotor, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan kendaraan angkutan barang menjalani pemeriksaan kelayakan secara rutin. Namun pengawasan di lapangan kerap longgar, terutama untuk armada yang beroperasi di jalur antarkota.

Kelayakan Armada dan Perawatan Jadi Titik Rawan

Dari empat aspek yang disorot Djoko, kelayakan armada dan perawatan menempati posisi paling rawan. Truk angkutan barang bekerja dengan beban berat dan jarak tempuh panjang. Komponen seperti sistem rem, ban, dan suspensi mengalami keausan lebih cepat dibanding kendaraan penumpang.

Tanpa perawatan berkala, keausan itu berubah menjadi risiko kecelakaan. Sejumlah kecelakaan truk di berbagai daerah yang dilaporkan media memang sering dikaitkan dengan rem blong dan ban pecah, meski penyebab pasti setiap insiden tetap harus menunggu hasil investigasi resmi.

Persoalannya, banyak operator angkutan barang berskala kecil. Mereka kerap memiliki armada terbatas dengan margin usaha tipis, sehingga biaya perawatan menjadi pos yang mudah dipangkas. Di sisi lain, pengirim barang menuntut ketepatan waktu pengiriman.

Ketegangan antara biaya dan tuntutan operasional inilah yang menurut Djoko perlu dibongkar dalam evaluasi keselamatan truk angkutan barang. Selama insentif ekonomi mendorong pemangkasan perawatan, kecelakaan akan terus berulang dengan pola serupa.

Kompetensi Sopir dan Jam Kerja

Aspek ketiga yang diminta Djoko masuk dalam investigasi adalah kompetensi sopir. Mengemudikan truk angkutan barang menuntut keterampilan berbeda dari kendaraan pribadi: pengemudi harus memahami karakter kendaraan bermuatan berat, teknik pengereman, serta manajemen kelelahan.

Kelelahan menjadi faktor yang sering luput. Jam kerja panjang dan jadwal pengiriman yang ketat membuat pengemudi rentan mengantuk di jalan. Beban kerja seperti ini tidak sepenuhnya bisa dilepaskan dari tanggung jawab perusahaan yang menyusun jadwal dan menetapkan target.

Karena itu, evaluasi kompetensi sopir tidak cukup berhenti pada kepemilikan surat izin mengemudi. Perlu ada penilaian berkala, pelatihan keselamatan, dan pembatasan jam kerja yang realistis. Tanpa itu, sopir menjadi pihak pertama yang disalahkan ketika kecelakaan terjadi, padahal persoalannya struktural.

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Barang

Aspek keempat yang ditekankan Djoko adalah tanggung jawab perusahaan. Dalam kecelakaan yang melibatkan truk angkutan barang, perhatian publik biasanya berhenti pada sosok pengemudi. Padahal keputusan soal perawatan, jadwal, dan beban muatan berada di tangan manajemen.

Jika investigasi hanya menghukum sopir, efek jeranya tidak akan menyentuh akar masalah. Perusahaan bisa mengganti pengemudi dan mengulangi praktik yang sama. Sebaliknya, bila tanggung jawab perusahaan ikut diperiksa, ada dorongan nyata untuk memperbaiki sistem perawatan dan manajemen operasional.

Djoko Setijowarno meminta evaluasi keselamatan truk angkutan barang diarahkan pada perubahan kebijakan, bukan sekadar reaksi sesaat setelah kecelakaan. Pendekatan itu sejalan dengan praktik di banyak negara, di mana keselamatan angkutan barang ditangani sebagai persoalan sistem, bukan semata kesalahan individu.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

Dari desakan Djoko, ada beberapa langkah yang bisa segera dijalankan:

• Memperketat uji berkala kendaraan angkutan barang dan memastikan armada yang tidak layak dilarang beroperasi.
• Mewajibkan perusahaan angkutan barang mendokumentasikan perawatan armada secara terbuka.
• Membatasi jam kerja pengemudi dan mengevaluasi target pengiriman yang membebani.
• Melibatkan perusahaan dalam setiap investigasi kecelakaan truk, bukan hanya pengemudi.
• Mendorong pelatihan keselamatan berkala bagi pengemudi angkutan barang.

Bagi publik pengguna jalan, hasil evaluasi ini akan terasa langsung. Jalan raya dipakai bersama oleh truk angkutan barang, kendaraan pribadi, dan angkutan umum. Satu truk yang tidak layak beroperasi menjadi ancaman bagi semua orang di sekitarnya.

Djoko Setijowarno menempatkan persoalan ini sebagai pekerjaan rumah bersama antara regulator, operator, dan pengemudi. Evaluasi keselamatan truk angkutan barang, menurutnya, harus menghasilkan aturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten.

Analisis Redaksi

Desakan Djoko Setijowarno menyentuh titik yang jarang dibahas setelah kecelakaan truk: siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab. Selama ini, perhatian publik dan pemberitaan cepat mengarah ke sopir. Padahal sopir bekerja dalam kerangka yang disiapkan perusahaan, mulai dari kondisi kendaraan hingga tenggat pengiriman.

Memindahkan fokus investigasi ke kelayakan armada, perawatan, kompetensi, dan tanggung jawab perusahaan bukan berarti melepaskan pengemudi dari kesalahan. Ini soal proporsi. Kesalahan individu tetap harus diproses, tetapi akar masalah tidak akan hilang bila hanya individu yang dihukum.

Yang paling menentukan sekarang adalah apakah desakan ini berbuah aturan yang dijalankan. Uji berkala sudah ada, regulasi angkutan barang sudah ada. Persoalannya ada pada konsistensi pengawasan dan keberanian menindak operator yang lalai. Tanpa itu, seruan evaluasi keselamatan truk angkutan barang hanya akan bergema sampai kecelakaan berikutnya.

Sumber: peraturan.bpk.go.id