Adrizal Desak Anggaran Mitigasi Banjir Kalsel Disiapkan Sebelum Musim Hujan

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Fraksi PAN, Adrizal, meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran mitigasi banjir sejak awal musim hujan. Ia menegaskan jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah banjir merendam permukiman warga.

Permintaan itu disampaikan Adrizal di Banjarmasin, menyusul masuknya Kalimantan Selatan ke musim hujan. Menurutnya, kesiapan penanganan bencana harus dipastikan sejak dini, termasuk lewat alokasi dana khusus untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.

"Kita perlu melakukan antisipasi sebelum kejadian. Pemerintah daerah harus mempersiapkan segala sesuatunya menjelang musim hujan, termasuk mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir," kata Adrizal, seperti dikutip KAKINEWS.ID.

Kronologi Desakan Adrizal di Awal Musim Hujan

Desakan Adrizal muncul ketika Kalimantan Selatan mulai memasuki periode hujan. Wilayah ini memang memiliki catatan historis banjir yang panjang, mulai dari banjir besar yang melanda sejumlah kabupaten hingga genangan rutin di kawasan permukiman.

Dalam pernyataannya, Adrizal menyoroti pola kerja pemerintah yang menurutnya kerap terlambat. Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah justru baru sibuk melakukan berbagai persiapan setelah banjir melanda permukiman warga.

"Jangan sampai ketika sudah terjadi banjir, baru semuanya sibuk melakukan persiapan. Seharusnya dari sekarang sudah diantisipasi, sehingga ketika terjadi sesuatu, pemerintah sudah siap mengambil langkah," ujarnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Ketika bencana sudah terjadi, penanganan yang tidak didukung kesiapan sejak awal berpotensi memperbesar dampak yang dirasakan masyarakat. Mulai dari kerugian material, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga risiko kesehatan bagi warga yang terdampak.

Adrizal menilai, kesiapan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih leluasa melakukan langkah pencegahan maupun penanganan darurat ketika dibutuhkan.

Ia juga meminta pemerintah daerah memetakan potensi kerawanan, menyiapkan kebutuhan penanganan, serta memastikan ketersediaan anggaran agar respons terhadap bencana bisa dilakukan secara cepat dan terukur.

Pihak yang Terlibat dan Isi Pernyataan Adrizal

Adrizal duduk di Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Komisi II umumnya membidangi urusan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, sehingga persoalan anggaran daerah masuk dalam lingkup pengawasannya.

Dalam pernyataannya, ia menempatkan kesiapsiagaan sebagai prioritas. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta menjadikan musim hujan sebagai momentum untuk memperkuat langkah preventif, bukan sekadar reaktif.

Berikut poin-poin permintaan Adrizal kepada pemerintah daerah:

• Menyiapkan anggaran khusus untuk mitigasi dan penanganan banjir sebelum musim hujan memuncak.
• Memetakan wilayah rawan banjir di Kalimantan Selatan.
• Memastikan kebutuhan logistik dan peralatan penanganan bencana tersedia sejak awal.
• Membangun koordinasi dengan instansi terkait agar respons bencana cepat dan terukur.
• Menempatkan keselamatan masyarakat sebagai perhatian utama dalam setiap kebijakan anggaran.

Adrizal juga mengusung tagline 'Bekerja Setulus Hati' dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kepentingan dan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan pemerintah hadir dengan langkah nyata sebelum bencana melanda.

"Dengan kesiapan yang matang, risiko dan dampak banjir dapat ditekan sehingga masyarakat tidak harus menanggung kerugian lebih besar akibat keterlambatan antisipasi," ujarnya.

Latar Belakang: Mengapa Anggaran Mitigasi Penting

Banjir bukan persoalan baru bagi Kalimantan Selatan. Provinsi ini memiliki banyak sungai besar dan kecil yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menyimpan risiko ketika curah hujan meningkat.

Sejumlah kabupaten di Kalsel dikenal sebagai daerah langganan banjir. Kondisi topografi yang relatif datar di beberapa kawasan, ditambah perubahan tata guna lahan, membuat air hujan cepat menggenang ketika drainase tidak mampu menampung debit air.

Dalam konteks kebencanaan, mitigasi adalah upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Bentuknya bisa beragam, mulai dari normalisasi sungai dan drainase, pembangunan tanggul, penataan ruang, hingga penyediaan sistem peringatan dini.

Semua langkah itu membutuhkan dukungan fiskal. Tanpa alokasi anggaran yang jelas, rencana mitigasi hanya berhenti di atas kertas. Karena itu, Adrizal menekankan pentingnya pemerintah daerah menyiapkan dana sejak awal, bukan mengandalkan pos anggaran darurat yang baru dibuka setelah bencana.

Pemerintah daerah juga memiliki instrumen perencanaan yang bisa digunakan, seperti dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di sinilah peran DPRD menjadi krusial untuk memastikan isu kebencanaan tidak terpinggirkan dalam pembahasan anggaran.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara berkala mengeluarkan prakiraan musim hujan. Informasi itu bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menentukan waktu dan skala kesiapsiagaan. Rujukan serupa juga tersedia melalui kanal informasi kebencanaan di BMKG.

Dampak Jika Antisipasi Banjir Diabaikan

Keterlambatan antisipasi punya konsekuensi nyata. Ketika banjir terjadi tanpa persiapan, masyarakat menjadi pihak pertama yang menanggung beban. Rumah terendam, harta benda rusak, dan aktivitas ekonomi terhenti.

Kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan warga dengan kondisi kesehatan tertentu, menghadapi risiko lebih besar. Akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan logistik juga bisa terhambat jika jalur transportasi terputus.

Bagi pemerintah daerah, penanganan darurat yang dilakukan secara mendadak biasanya lebih mahal. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam tekanan waktu cenderung kurang efisien dibandingkan persiapan yang direncanakan matang.

Adrizal menilai, kesiapan anggaran memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat. Dengan begitu, dampak banjir bisa ditekan dan kerugian masyarakat tidak membengkak.

Selain itu, kesiapsiagaan yang baik menjaga kepercayaan publik. Warga yang melihat pemerintah hadir sebelum bencana cenderung lebih kooperatif ketika evakuasi atau relokasi dibutuhkan.

Langkah Selanjutnya yang Ditunggu Publik

Setelah pernyataan Adrizal, perhatian publik kini tertuju pada langkah pemerintah daerah. Apakah isu anggaran mitigasi banjir akan masuk dalam pembahasan anggaran berikutnya, atau hanya menjadi wacana musiman.

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki ruang untuk mendorong hal itu melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Komisi II, tempat Adrizal bernaung, dapat meminta laporan kesiapan instansi terkait menghadapi musim hujan.

Pemerintah daerah juga didorong melibatkan instansi teknis, seperti dinas pekerjaan umum, badan penanggulangan bencana daerah, serta dinas sosial, dalam satu rencana kesiapsiagaan yang terpadu. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak.

Yang tak kalah penting, masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas soal jalur evakuasi dan titik pengungsian. Kesiapsiagaan tidak hanya soal uang, tetapi juga soal pengetahuan warga dalam menghadapi banjir.

Adrizal berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait menjadikan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan sebagai prioritas. Upaya itu tidak hanya menyangkut penanganan saat bencana, tetapi juga bagaimana meminimalkan risiko sebelum banjir terjadi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Adrizal menyentuh titik lemah yang kerap berulang dalam tata kelola kebencanaan daerah: anggaran mitigasi sering kalah bersaing dengan belanja yang lebih terlihat. Padahal, nilai ekonomi dari pencegahan jauh lebih besar dibandingkan biaya penanganan darurat.

Desakan agar pemerintah tidak menunggu bencana adalah kritik yang sah. Musim hujan datang setiap tahun, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memiliki rencana kesiapsiagaan yang terdokumentasi dan didukung anggaran.

Namun, desakan ini perlu diterjemahkan menjadi mekanisme konkret. DPRD bisa meminta laporan berkala tentang kesiapan drainase, status tanggul, dan ketersediaan logistik. Tanpa pengawasan yang terukur, imbauan hanya berhenti sebagai pernyataan politik.

Bagi warga Kalimantan Selatan, yang paling dinanti bukan lagi seruan agar waspada, melainkan bukti bahwa anggaran mitigasi benar-benar dialokasikan dan bekerja sebelum air sungai meluap.