Prabowo Kumpulkan Partai Koalisi Bahas 2 Nama Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari kursi Wakil Presiden. Sinyal pertemuan partai koalisi untuk membahas hal itu menguat, meski tanggalnya belum ditetapkan.

Kabar ini disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai mendampingi Prabowo bertemu pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Yusril, Prabowo memegang kewenangan penuh menentukan siapa dua nama yang akan diajukan ke majelis.

Kewenangan Penuh Presiden dan Sinyal Konsultasi ke Koalisi

Yusril menegaskan proses pencalonan wakil presiden sepenuhnya ada di tangan Prabowo. Presiden bisa berkonsultasi dengan siapa pun, atau bahkan tidak berkonsultasi sama sekali.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril.

Meski begitu, Yusril belum bisa memastikan kapan pertemuan dengan partai koalisi digelar. Ia hanya menangkap sinyal dari Prabowo soal rencana konsultasi tersebut.

"Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau," ujarnya.

Pernyataan itu muncul di hari yang sama ketika Gibran datang ke kompleks parlemen, Senayan, untuk menyampaikan pengunduran diri. MPR langsung bergerak menyiapkan tahapan ketatanegaraan yang jarang terjadi dalam sejarah Indonesia.

Batas 14 Hari dan Tenggat 60 Hari di Tangan MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membeberkan hitungan waktu yang mengikat proses ini. Presiden diberi waktu 14 hari untuk menyetor dua nama calon wakil presiden sejak MPR mengeluarkan surat permintaan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Saat ini MPR baru akan memproses surat pengunduran diri Gibran. Tahapannya berlapis. MPR lebih dulu menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri, lalu menggelar rapat gabungan yang diikuti para pimpinan MPR dan kelompok DPD.

Sejak hari pengunduran diri Gibran, MPR memiliki total waktu 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif. Muzani menyebut proses ini sebagai praktik ketatanegaraan baru yang butuh dukungan seluruh rakyat.

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.

Dengan hitungan itu, dua tenggat berjalan berbarengan: 14 hari bagi Prabowo untuk menyerahkan nama, dan 60 hari bagi MPR untuk menuntaskan pemilihan wakil presiden definitif. Bila merujuk keterangan Muzani, tenggat 14 hari itu mulai berjalan sejak surat permintaan MPR diterbitkan.

Nama yang Beredar: Yusril hingga Pramono Anung

Sejumlah nama kini disebut-sebut sebagai pengganti Gibran. Salah satunya justru Yusril Ihza Mahendra sendiri. Menko Hukum, HAM, dan Imipas itu mempersilakan aspirasi publik berkembang, tanpa berniat berkomentar lebih jauh.

"Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa," kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo. Ia yakin presiden punya kebijaksanaan dan insting politik yang cukup untuk memilih pendamping di sisa masa jabatan sekitar tiga tahun.

"Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.

Nama lain yang masuk bursa adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Responsnya singkat. Usai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), Pramono hanya tertawa mendengar pertanyaan soal peluang menjadi calon wakil presiden.

"Pertanyaannya mantap banget," ujar Pramono sambil tertawa.

Ia tidak memberi penjelasan lanjutan. Sesi tanya-jawab langsung ditutup dengan salam penutup: "Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Dasar Hukum dan Arti UU MD3 bagi Pencalonan

Pernyataan Yusril menempatkan Undang-Undang MD3 sebagai rujukan penting. Regulasi tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu mengatur bahwa pencalonan wakil presiden dalam skenario kekosongan jabatan mesti dibicarakan dengan partai koalisi pengusung pemerintahan.

Karena itu, pertemuan dengan partai koalisi bukan sekadar formalitas politik. Ia menjadi bagian dari prosedur yang menentukan sahnya pencalonan di mata majelis. Namun Yusril menegaskan bahwa keputusan akhir tetap milik presiden, termasuk soal siapa dua nama yang dikirim ke MPR.

Prosesnya sendiri berjalan berlapis. Setelah surat permintaan MPR terbit, presiden menyiapkan dua nama. MPR kemudian memproses pencalonan itu melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama kelompok DPD sebelum masuk ke mekanisme pemilihan. Seluruh rangkaian itu dibatasi 60 hari sejak pengunduran diri Gibran.

Yang belum jelas hingga kini adalah komposisi partai koalisi yang akan dilibatkan dan apakah semua partai pengusung mendapat porsi bicara yang sama. Yusril hanya menyebut Prabowo akan berbicara dengan partai koalisi tanpa merinci bentuk dan waktunya.

Dampak Politik dan Reaksi Publik atas Bursa Calon

Pengunduran diri Gibran memaksa pemerintahan menata ulang komposisi kekuasaan di tengah jalan. Kursi wakil presiden kosong, sementara Prabowo masih punya sekitar tiga tahun masa jabatan. Pilihan dua nama yang diajukan akan menentukan arah kerja kabinet hingga akhir periode.

Bursa calon yang beredar memperlihatkan tarikan dua kutub. Yusril mewakili kalangan teknokrat hukum yang sudah berada di lingkar dalam pemerintahan. Pramono Anung mewakili figur eksekutif daerah dengan basis politik mapan di Jakarta. Keduanya sama-sama memilih bersikap hati-hati, tidak mengklaim peluang, dan menyerahkan semuanya ke presiden.

Reaksi publik terbelah antara yang menuntut proses cepat dan yang meminta Prabowo tidak terburu-buru. Tekanan waktu 14 hari membuat konsultasi koalisi berpotensi berlangsung ketat. Partai-partai koalisi pun berkepentingan memastikan nama yang diajukan mewakili keseimbangan kekuatan mereka.

Di sisi lain, MPR menyebut peristiwa ini sebagai praktik ketatanegaraan baru. Artinya, tidak ada preseden panjang yang bisa dijadikan pegangan mutlak. Setiap tahapan akan diuji terhadap UU MD3 dan tata tertib majelis, termasuk soal bagaimana dua nama itu nantinya dipilih menjadi wakil presiden definitif.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Istana

Bola kini berada di tangan Prabowo. Ia harus memutuskan kapan mengumpulkan partai koalisi, siapa saja yang diajak bicara, dan dua nama apa yang akhirnya dikirim ke MPR. Yusril memastikan belum ada jadwal resmi untuk pertemuan itu.

MPR sendiri baru akan memproses surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan, lalu rapat gabungan bersama kelompok DPD. Dari situ, surat permintaan resmi kepada presiden akan mengalir, dan hitungan 14 hari mulai berjalan.

Yang bisa dipastikan, tenggat 60 hari sudah berjalan sejak Kamis (12/11/2026). Bila seluruh tahapan selesai tepat waktu, Indonesia akan memiliki wakil presiden definitif baru dalam dua bulan ke depan. Bila tidak, tekanan politik terhadap Istana dan MPR akan meningkat.

Untuk sementara, semua nama yang beredar masih sebatas aspirasi publik. Yusril menegaskan dirinya tak berkomentar soal pencalonan, dan Pramono memilih tertawa. Keputusan sesungguhnya belum keluar dari Istana.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril mengandung satu pesan yang jarang diucapkan terbuka: presiden bisa berkonsultasi dengan partai koalisi, atau tidak sama sekali. Kalimat itu secara hukum benar, tetapi secara politik menimbulkan pertanyaan. UU MD3 menyebut konsultasi dengan partai koalisi sebagai bagian proses, sementara Yusril menempatkannya sebagai pilihan bebas presiden. Selisih penafsiran ini akan menjadi titik uji pertama ketika MPR memproses pencalonan.

Ada pula kejanggalan kecil yang layak dicatat. Yusril berbicara tentang konsultasi koalisi pada hari yang sama ketika MPR belum tentu sudah mengirim surat permintaan resmi. Artinya, tahapan politik bergerak lebih cepat daripada tahapan administratif. Dalam situasi begini, risiko terbesar bukan pada sahnya pencalonan, melainkan pada legitimasi politik nama yang akhirnya dipilih. Nama yang lahir dari konsultasi koalisi akan lebih mudah diterima MPR dan publik ketimbang nama yang muncul tiba-tiba dari Istana.

Yang paling mencolok justru sikap para kandidat. Yusril menolak berkomentar, Pramono memilih tertawa. Keduanya paham bahwa mengklaim peluang terlalu dini sama dengan menempatkan diri sebagai sasaran. Namun kehati-hatian berlebihan juga bisa dibaca sebagai kekosongan kepemimpinan di tengah kekosongan jabatan. Publik berhak tahu kriteria yang dipakai Prabowo: loyalitas, kemampuan teknis, atau keseimbangan koalisi. Selama kriteria itu tidak diumumkan, bursa nama akan terus berkembang tanpa arah, dan MPR hanya punya 60 hari untuk mengubahnya menjadi keputusan resmi.

Sumber: news.detik.com, mpr.go.id