Golkar Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo

Partai Golkar memastikan tidak akan menyodorkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi Golkar di MPR Melchias Markus Mekeng menegaskan pemilihan sosok wapres sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, termasuk bila calonnya berasal dari luar koalisi.

Sikap itu disampaikan Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menilai tidak ada aturan yang mewajibkan pengganti Gibran berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas," kata Mekeng.

Kronologi: Gibran Mundur, Kursi Wapres Kosong

Kekosongan kursi wakil presiden bermula dari keputusan Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya. Surat itu diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI.

Gibran adalah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menegaskan mundur bukan karena perkara ijazah, seperti diberitakan sejumlah media. Pengunduran diri itu lantas memicu rangkaian proses konstitusional yang harus dijalankan dalam hitungan hari.

Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, ada dua tenggat yang berjalan berbarengan:

• Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
• MPR wajib menggelar sidang pemilihan paling lambat 60 hari sejak kursi wapres kosong.
• Presiden mengusulkan dua nama calon, lalu MPR memilih salah satunya.

Sejumlah nama sudah masuk bursa, mulai dari Pramono Anung hingga Yusril Ihza Mahendra. Nama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga sempat disebut, meski Mekeng menegaskan partainya tak membahas hal itu.

Pernyataan Mekeng: Tak Ada Batasan Latar Belakang Calon

Mekeng menuturkan, Prabowo punya ruang sangat luas untuk mempertimbangkan calon dari berbagai latar belakang. Presiden bisa memilih kader partai politik, bisa juga mengambil kalangan profesional yang dinilai paling mampu mendampinginya.

"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu. Saya enggak tahu lah (kalau soal Bahlil diusulkan). Siapa saja yang mau diusulin silakan, kan presiden yang mau ngusulin, nama lu juga bisa diusulin kalau memang bapak presiden suka, enggak masalah," ujar Mekeng, dikutip dari AFU.ID.

Ia juga menepis anggapan bahwa partai-partai koalisi akan saling berebut mengajukan jagoannya. Menurut Mekeng, Golkar memilih tidak masuk ke dalam tarik-menarik tersebut.

Yang menarik, Golkar tak mempermasalahkan bila Prabowo mengusulkan figur dari partai di luar koalisi pemerintah. Syaratnya satu: partai-partai koalisi menyepakati nama itu.

"Enggak masalah, kalau nama dari luar koalisi dan koalisi bersepakat enggak ada masalah, toh akhirnya juga didukung koalisi," kata Mekeng.

Peta Koalisi dan Bursa Nama di Sekitar Istana

Sikap Golkar berbeda dari Partai Demokrat. Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap calon wapres pilihan Prabowo, meski nama Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam bursa.

Dengan posisi Golkar yang menyerahkan keputusan ke Presiden, tekanan politik justru berpindah ke Istana. Prabowo kini memegang kendali penuh atas komposisi dua nama yang akan dikirim ke MPR.

Pilihan yang tersedia terbuka lebar. Prabowo bisa mengambil kader partai koalisi untuk memperkuat konsolidasi, atau memilih profesional nonpartai untuk memberi sinyal pemerintahan yang lebih teknokratis. Opsi ketiga, merangkul figur di luar koalisi, juga tidak tertutup selama ada kesepakatan.

Sejumlah pengamat menilai keputusan Golkar sebagai langkah pragmatis. Dengan tidak mengajukan nama, Golkar menghindari risiko konflik internal dan tetap menjaga posisi tawar terhadap siapa pun yang akhirnya dipilih. Partai berlambang pohon beringin itu juga terhindar dari kesan menekan Presiden.

Namun ada konsekuensi politik. Dengan mundur dari bursa, Golkar melepas peluang menempatkan kadernya di kursi nomor dua. Bila Prabowo memilih figur dari partai lain, posisi Golkar di kabinet bisa tergerus pada sisa masa pemerintahan.

Dampak Kekosongan Kursi Wapres bagi Pemerintahan

Kekosongan kursi wakil presiden bukan sekadar persoalan politik. Secara konstitusional, wapres memiliki tugas membantu Presiden menjalankan pemerintahan, termasuk mewakili Presiden dalam sejumlah forum dan memimpin berbagai program prioritas.

Selama kursi kosong, sejumlah tugas yang biasa dijalankan wapres harus dialihkan. Ini menambah beban kerja Presiden dan memperlambat pengambilan keputusan di beberapa sektor, terutama yang selama ini berada di bawah koordinasi wapres.

Proses di MPR juga menuntut konsolidasi cepat. Sidang pemilihan wapres harus digelar dalam 60 hari, sementara dua nama calon baru akan masuk setelah Presiden mengirimkannya. Artinya, tahapan politik di Senayan harus berjalan paralel dengan penyelesaian administrasi di Istana.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah transparansi proses. Nama siapa yang masuk, atas dasar pertimbangan apa, dan bagaimana mekanisme kesepakatan koalisi dibangun, semua itu akan menentukan kualitas legitimasi wapres terpilih.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Istana

Bola kini sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Dalam 14 hari, Presiden harus menyetorkan nama calon wakil presiden ke MPR. Bila tenggat itu terlewati, proses konstitusional bisa menghadapi komplikasi politik yang tidak perlu.

Golkar menyatakan akan mendukung siapa pun yang dipilih. Pernyataan Mekeng memberi sinyal bahwa koalisi tidak akan mempersoalkan latar belakang calon, sepanjang kesepakatan partai terjaga.

Yang belum terjawab: apakah Prabowo akan memilih kader partai, profesional, atau figur dari luar koalisi. Semua opsi masih terbuka, dan justru karena itu bursa cawapres tetap panas meski Golkar memilih diam.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai dinamika politik nasional, kunjungi situs resmi MPR RI yang memuat informasi tentang mekanisme sidang dan ketetapan konstitusional terkait kekosongan jabatan wakil presiden.

Analisis Redaksi

Keputusan Golkar tidak menyodorkan nama bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian, bukan kelemahan. Dengan menyerahkan sepenuhnya ke Presiden, Golkar memosisikan diri sebagai pendukung setia yang tidak menuntut jatah. Tapi di balik itu, ada perhitungan politik yang matang: menghindari pertarungan terbuka yang berisiko memecah koalisi.

Yang perlu dicermati adalah implikasi dari pernyataan Mekeng bahwa calon dari luar koalisi pun tidak masalah. Ini sinyal bahwa Golkar tak ingin terlihat menghalangi manuver Prabowo. Namun juga membuka ruang bagi Presiden untuk memilih figur yang lebih dekat secara personal, bukan berdasarkan kedekatan partai.

Di sisi lain, sikap pasif Golkar bisa menjadi pedang bermata dua. Bila Prabowo memilih kader dari partai lain, Golkar berisiko kehilangan posisi strategis di pemerintahan. Namun bila Presiden memilih profesional nonpartai, Golkar tetap aman karena tidak terlibat dalam tarik-menarik nama.

Yang paling penting, proses ini harus berjalan transparan dan sesuai konstitusi. Publik berhak tahu siapa yang akan mendampingi Presiden, dan atas dasar apa pilihan itu diambil. Golkar sudah mengambil sikap; sekarang giliran Istana untuk menunjukkan arah.