Polhukam Kalsel 12 November 2026: Debitur Dipenjara hingga Sinergi Cegah Narkotika

Sejumlah peristiwa kriminal, hukum, dan politik mewarnai Kalimantan Selatan pada Kamis, 12 November 2026. Mulai dari majelis hakim PN Banjarmasin yang memvonis debitur pengalih jaminan fidusia dengan pidana tujuh bulan penjara, hingga BNNK Tabalong yang memperkuat sinergi pencegahan narkotika bersama tim pembina posyandu.

ANTARA Kalsel merangkum lima berita pilihan yang tayang sepanjang hari itu. Kelimanya menyentuh isu yang berbeda: penegakan hukum perkara perdata yang berujung pidana, dinamika organisasi pers, pemberantasan rokok ilegal, penyerapan aspirasi di tingkat desa, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di level akar rumput.

PN Banjarmasin Vonis Debitur Pengalih Jaminan Fidusia Tujuh Bulan

Berita pertama datang dari Pengadilan Negeri Banjarmasin. Majelis hakim menjatuhkan pidana tujuh bulan penjara kepada seorang debitur yang terbukti mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Perkara ini bermula dari sengketa pinjaman yang semestinya diselesaikan lewat jalur perdata. Namun karena objek jaminan dipindahtangankan, kasusnya bergulir ke ranah pidana. Putusan itu menjadi penanda bahwa pengalihan barang jaminan fidusia bukan sekadar wanprestasi, melainkan perbuatan yang bisa berujung pidana.

Dalam praktiknya, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Aturan itu melarang pemberi fidusia mengalihkan benda objek jaminan tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut membuka ruang pidana bagi debitur yang nakal.

Kasus semacam ini kerap muncul di daerah dengan aktivitas pembiayaan kendaraan bermotor yang tinggi, termasuk di Kalimantan Selatan. Debitur mengambil kredit, lalu menjual atau menggadaikan unit yang masih menjadi jaminan. Kreditur yang dirugikan kemudian melapor ke polisi.

Vonis tujuh bulan menjadi sinyal bahwa pengadilan di Banjarmasin tidak memandang ringan praktik pengalihan jaminan. Namun putusan ini juga memantik diskusi soal batas antara wanprestasi dan pidana, yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum.

Baca laporan lengkapnya di kanal berita ANTARA Kalsel.

Ketua DPRD Sambut Kepengurusan Baru PWI HSS

Berita kedua menyorot dinamika organisasi pers di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketua DPRD setempat mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) HSS.

Ucapan itu bukan sekadar formalitas. Kehadiran kepengurusan baru diharapkan memperkuat fungsi pers sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan menyampaikan informasi kepada publik.

PWI merupakan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia. Di tingkat kabupaten, kepengurusan PWI berperan menjaga kompetensi anggota sekaligus menegakkan kode etik jurnalistik.

Bagi daerah seperti HSS, keberadaan organisasi pers yang solid penting untuk memastikan arus informasi berjalan dua arah. Pemerintah daerah mendapat masukan, sementara masyarakat memperoleh pemberitaan yang bertanggung jawab.

Ketegasan Hukum di Tengah Gurita Bisnis Rokok Ilegal

Berita ketiga membahas penegakan hukum terhadap bisnis rokok ilegal. Praktik ini disebut sebagai gurita yang menjalar, dari produksi tanpa pita cukai hingga distribusi lintas daerah.

Rokok ilegal merugikan negara dari sisi penerimaan cukai. Selain itu, produk tanpa pengawasan ini juga berisiko bagi kesehatan karena tidak melewati standar yang berlaku.

Pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan razia sesaat. Diperlukan sinergi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketegasan hukum menjadi kunci agar efek jera benar-benar terasa.

Kalimantan Selatan memiliki jalur distribusi yang cukup terbuka, baik lewat darat maupun perairan. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai tanpa pita menjadi pekerjaan yang tidak ringan.

Supian HK Tuntaskan Serap Aspirasi di 16 Desa HSU

Berita keempat datang dari Hulu Sungai Utara. Anggota DPR RI, Supian HK, menuntaskan penyerapan aspirasi di 16 desa di daerah tersebut.

Kegiatan reses ini menjadi jembatan antara konstituen dan wakil rakyat di Senayan. Warga menyampaikan keluhan soal infrastruktur, layanan publik, hingga persoalan ekonomi sehari-hari.

Bagi daerah dengan jumlah desa yang banyak, reses menjadi momen penting untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan. Aspirasi yang terkumpul selanjutnya dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan perumusan kebijakan dan penganggaran.

Penyerapan aspirasi di 16 desa menunjukkan ritme kerja yang cukup padat. Setiap desa memiliki karakteristik masalah yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan pun tidak bisa seragam.

BNNK Tabalong Perkuat Sinergi Cegah Narkotika lewat Posyandu

Berita kelima menyorot langkah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tabalong. Lembaga ini memperkuat sinergi pencegahan narkotika bersama tim pembina posyandu.

Posyandu dipilih karena menjadi simpul terdekat dengan keluarga di tingkat desa dan kelurahan. Kader posyandu berinteraksi langsung dengan ibu, anak, dan lansia setiap bulan, sehingga punya akses informasi yang luas tentang kondisi warga.

Strategi ini menggeser pendekatan pencegahan dari sekadar sosialisasi formal menjadi pendampingan berbasis komunitas. Kader dilatih agar mampu mengenali tanda-tanda dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.

Pencegahan di level keluarga dinilai lebih efektif dibanding penindakan yang datang terlambat. Ketika keluarga punya kesadaran dan pengetahuan, risiko anggota keluarga terjerat narkotika bisa ditekan sejak awal.

Sinergi lintas sektor semacam ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menempatkan pencegahan sebagai bagian dari upaya menyeluruh, sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi BNN.

Lima Peristiwa, Satu Benang Merah

Kelima berita itu tampak terpisah, tetapi punya benang merah: penegakan aturan dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

PN Banjarmasin menegaskan batas antara wanprestasi dan pidana dalam perkara fidusia. DPRD HSS menyoroti peran pers sebagai mitra pembangunan. Penegak hukum didorong tegas menghadapi rokok ilegal. Supian HK menyerap aspirasi di 16 desa. BNNK Tabalong menggerakkan posyandu untuk pencegahan narkotika.

Semuanya bermuara pada satu hal: kehadiran negara di level yang paling dekat dengan warga. Bukan hanya lewat putusan pengadilan, tetapi juga lewat kader posyandu yang menyapa keluarga setiap bulan.

Bagi pembaca yang ingin menelusuri lebih jauh, rangkuman asli lima berita ini dapat diakses melalui laporan ANTARA Kalsel yang ditulis Pewarta Herlina Lasmianti dan disunting Sukarli.

Analisis Redaksi

Vonis tujuh bulan terhadap debitur pengalih jaminan fidusia layak dibaca sebagai peringatan. Selama ini banyak debitur menganggap penjualan unit yang masih menjadi jaminan hanya soal perdata. Putusan PN Banjarmasin menunjukkan bahwa negara punya jalur pidana untuk kasus seperti ini. Persoalannya, apakah penegakan hukum akan konsisten, atau hanya menimpa debitur kecil sementara praktik serupa di skala besar luput dari perhatian.

Di sisi lain, langkah BNNK Tabalong menggandeng posyandu patut diapresiasi karena menyentuh akar persoalan. Pencegahan narkotika tidak cukup dengan spanduk dan slogan. Ia butuh orang-orang yang mengenal warga secara personal, dan kader posyandu adalah salah satunya. Namun program semacam ini akan kehilangan daya jika tidak dibarengi dukungan anggaran dan pelatihan berkelanjutan.

Yang juga menonjol dari rangkuman ini adalah absennya isu yang benar-benar baru. Rokok ilegal, fidusia, dan narkotika adalah persoalan lama yang terus berulang. Ketegasan hukum yang diberitakan seharusnya tidak berhenti pada satu vonis atau satu razia. Tanpa konsistensi, lima berita ini hanya akan menjadi catatan harian yang sama, yang dibaca ulang tahun depan dengan judul berbeda.

Sumber: bnn.go.id