Yusril: Pengganti Gibran Tak Wajib dari Partai Pengusung Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada aturan yang mewajibkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai pengusung Prabowo Subianto. Penentuan dua nama calon diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, lalu MPR yang memilih.

Pernyataan itu disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11). Ia menjawab wacana soal sosok pengganti Gibran, termasuk pertanyaan apakah pengganti harus dari partai yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2024.

“Tidak ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan hal itu,” kata Yusril, merujuk pada aturan yang ada. Ia menegaskan pembahasannya adalah soal pembacaan ketentuan, bukan pengumuman bahwa jabatan wakil presiden akan berganti.

Kronologi dan Konteks Wacana Pengganti Gibran

Wacana pengganti Gibran muncul di ruang publik tanpa kepastian apakah pergantian benar-benar akan terjadi. Dalam perbincangan itu, salah satu soal yang dipersoalkan adalah asal partai calon pengganti jika skenario pergantian berlangsung.

Yusril menempatkan persoalan ini pada ranah hukum tata negara, bukan politik praktis. Menurutnya, ketentuan yang ada tidak mengatur kewajiban bahwa calon pengganti harus berasal dari partai pengusung Prabowo.

“Koalisi bisa punya pertimbangan sendiri, tetapi pertimbangan politik tidak otomatis menjadi kewajiban hukum,” ujarnya.

Ia juga membedakan antara keputusan politik dan proses resmi. Sampai sekarang, belum ada keputusan formal yang menyatakan Gibran diganti, dan belum ada nama calon yang disiapkan.

Karena itu, pembahasan soal sosok pengganti tetap berada pada tataran kemungkinan. Semua bergantung pada apakah proses pergantian benar-benar ditempuh dan bagaimana mekanismenya dijalankan sesuai aturan.

Pernyataan Yusril menjadi penting karena memberi batas jelas: aturan tidak memaksakan asal partai, tetapi juga tidak menghapus hak partai politik untuk mengusulkan atau membahas nama dalam forum-forum politik.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Yusril

Yusril adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia berbicara dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang memahami seluk-beluk hukum tata negara, bukan sebagai juru bicara koalisi.

Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun sebelum mengambil langkah, termasuk meminta pandangan hukum.

“Presiden yang menentukan dua nama calon, lalu MPR memilih sesuai undang-undang,” kata Yusril.

Ia tidak menyebut nama calon tertentu. Ia juga tidak menyatakan bahwa pengganti harus dari partai pengusung Prabowo. Pernyataannya murni menjelaskan ruang yang diatur oleh ketentuan.

Yusril menambahkan bahwa konsultasi itu menjadi bagian dari pertimbangan presiden, tetapi tidak mengubah siapa yang memegang kewenangan. Kewenangan mengusulkan dua nama tetap ada di tangan presiden.

Pernyataan ini juga menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Prosesnya tidak semata-mata ditentukan oleh kesepakatan partai politik.

“Prosesnya harus merujuk pada UU MD3 dan tahapan yang berlaku,” ujar Yusril.

Dasar Hukum dan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memiliki dasar hukum dalam UU MD3. Ketentuan itu mengatur mekanisme yang harus ditempuh apabila posisi wakil presiden tidak lagi terisi.

Menurut Yusril, mekanisme konstitusional dan undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah. Proses penggantian tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan partai politik atau kesepakatan partai pendukung pasangan presiden dan wakil presiden.

“Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR. MPR kemudian menjalankan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Dengan demikian, ada dua tahap utama: pengajuan nama oleh presiden dan pemilihan oleh MPR. Yusril menegaskan bahwa keputusan mengenai dua nama yang akan disampaikan berada pada presiden, setelah mempertimbangkan berbagai masukan.

Ia juga menekankan bahwa presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun sebelum mengambil langkah. Konsultasi itu tidak mengubah kewenangan presiden sebagai pihak yang mengusulkan nama.

“Konsultasi adalah ruang bagi presiden untuk memperoleh pandangan. Kewenangan mengusulkan calon tetap pada kepala negara,” kata Yusril.

Poin ini penting karena wacana publik sering kali mencampuradukkan antara pertimbangan politik koalisi dan kewajiban hukum. Yusril memisahkan keduanya dengan tegas.

Ia juga mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan harus merujuk pada aturan MD3 dan tahapan yang berlaku, bukan pada spekulasi mengenai nama atau afiliasi politik calon.

Dampak dan Implikasi Pernyataan Yusril

Pernyataan Yusril memiliki beberapa implikasi. Pertama, ia memberi kejelasan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi calon pengganti untuk berasal dari partai pengusung Prabowo. Kedua, ia menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan nama ada pada presiden.

Ketiga, ia menempatkan MPR sebagai lembaga yang memilih calon yang diajukan presiden. Keempat, ia mengingatkan bahwa proses penggantian harus mengikuti UU MD3, bukan hanya kesepakatan politik.

“Ini soal pembacaan ketentuan, bukan penentuan siapa yang akan menggantikan Gibran,” ujar Yusril.

Pernyataan itu juga berdampak pada cara publik membaca wacana. Selama belum ada keputusan formal, pembahasan soal sosok pengganti tetap bersifat spekulatif. Fokus seharusnya pada mekanisme dan syarat yang diatur, bukan pada nama atau asal partai.

Yusril juga menyinggung soal kekosongan jabatan wakil presiden. Menurutnya, kosongnya jabatan itu tidak serta-merta mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, termasuk ketika presiden berada di luar negeri.

“Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun. Perjalanan ke luar negeri tidak membuat presiden kehilangan kewenangan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa wakil presiden tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan secara mandiri dan terpisah dari presiden. Peran wakil presiden berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diberikan atau didelegasikan oleh presiden.

“Jika wakil presiden menandatangani keputusan berdasarkan penugasan, keputusan itu tetap berstatus sebagai keputusan presiden,” jelas Yusril.

Ia juga menambahkan bahwa kemajuan teknologi memungkinkan presiden berkomunikasi langsung dari luar negeri untuk menyampaikan perintah dan instruksi. Dengan demikian, keberadaan presiden di luar negeri tidak memutus komunikasi atau membuat arahan tidak dapat diberikan.

Langkah Selanjutnya dan Sikap Pemerintah

Sampai sekarang, belum ada langkah formal yang diumumkan terkait penggantian Gibran. Yusril tidak menyatakan bahwa penggantian telah diputuskan atau bahwa nama kandidat tertentu telah disiapkan.

“Pembahasan mengenai sosok pengganti tetap berada pada ranah kemungkinan selama belum ada keputusan dan langkah formal,” ujarnya.

Jika skenario pergantian ditempuh, presiden akan mengajukan dua nama calon kepada MPR. MPR kemudian memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yusril menegaskan bahwa presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun sebelum mengajukan nama.

“Presiden yang menentukan dua nama, setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang dianggap perlu,” kata Yusril.

Ia juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan perlu merujuk pada aturan MD3 dan tahapan yang berlaku. Karena itu, publik sebaiknya menunggu langkah resmi daripada berspekulasi tentang nama atau afiliasi politik calon.

Pernyataan Yusril memberi gambaran bahwa pemerintah berpegang pada mekanisme hukum yang ada. Ia tidak menetapkan calon tertentu ataupun menyatakan bahwa pengganti harus berasal dari partai pengusung Prabowo.

“Tidak ada keharusan tegas bahwa calon pengganti harus berasal dari partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024,” tegasnya.

Dengan demikian, wacana pengganti Gibran masih terbuka, tetapi tetap terikat pada koridor hukum. Partai politik dapat berdiskusi dan menyiapkan nama, tetapi keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme yang diatur undang-undang.

Baca juga: Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran Disorot: Skor Rendah, Stres Publik, dan Kritik Kebijakan | Usai Dilantik, Novita Wijayanti Tegaskan PIRA Harus Bergerak hingga Pelosok Indonesia Jalankan Pesan Prabowo

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril Ihza Mahendra patut dibaca sebagai upaya menjernihkan wacana yang cenderung dibawa ke ranah politik praktis. Ia tidak sedang mengumumkan pergantian, melainkan menjelaskan bahwa ketentuan tidak memuat kewajiban asal partai bagi calon pengganti. Ini penting agar publik tidak terjebak pada spekulasi yang tidak berdasar.

Namun, pernyataan itu juga menyisakan ruang tafsir. Di satu sisi, Yusril menegaskan tidak ada kewajiban hukum. Di sisi lain, ia menyerahkan penentuan dua nama kepada presiden. Artinya, faktor politik tetap bisa mempengaruhi pilihan presiden, meskipun tidak ada kewajiban formal. Di sinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengajuan nama.

Yang juga krusial adalah penegasan bahwa mekanisme pengisian jabatan mengikuti UU MD3. Ini berarti MPR memiliki peran konstitusional yang tidak bisa diabaikan. Partai politik boleh berdiskusi, tetapi keputusan akhir harus melalui prosedur yang sah. Pernyataan Yusril sejatinya mengingatkan bahwa hukum tata negara memiliki logika sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik jangka pendek.

Sumber: patrolihukumindonesia.com