Wabup Katamso Usulkan Proyek Strategis di Rakor Infrastruktur Jambi: Konektivitas dan Banjir Jadi Prioritas

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E. memperjuangkan konektivitas jalan dan penanganan banjir Sungai Bram Itam dalam Rakor Infrastruktur Provinsi Jambi di Aula Dinas PUTR, Kamis (12/11/2026). Ia meminta dukungan BPJN dan BWS Sumatera VI agar usulan masuk prioritas anggaran 2027-2028.

Forum yang digelar Pemerintah Provinsi Jambi itu membahas evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2026 sekaligus penyusunan Rencana Kegiatan TA 2027 dan TA 2028. Rakor dihadiri jajaran Pemprov Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, serta kepala balai kementerian terkait.

Dalam sesi tanya jawab, Katamso menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atas progres pembangunan infrastruktur di Tanjab Barat. Ia menyoroti ruas jalan dari Sungai Landak menuju Sungai Kepayang yang telah membawa perubahan besar bagi masyarakat setempat.

“Masyarakat disana sangat senang sekali, dulu jalan sangat jelek sekarang serasa mimpi karena sudah beraspal yang sudah sangat lama diimpikan masyarakat dan tentunya akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkap Dr. H. Katamso di hadapan forum, seperti dikutip Radarnesia.com.

Kronologi dan Jalannya Rakor Infrastruktur Jambi

Rakor Infrastruktur Tahun 2026 berlangsung pada Kamis (12/11/2026) di Aula Pertemuan Dinas PUTR Provinsi Jambi. Forum ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Gubernur Jambi Dr. H. Alharis, S.Sos., M.H. dalam arahannya menekankan pentingnya sinkronisasi program infrastruktur. Menurut Alharis, setiap program yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi wajib diketahui dan disinkronkan bersama kepala daerah setempat.

“Setiap program infrastruktur yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi wajib diketahui dan disinkronkan bersama kepala daerah setempat,” tegas Alharis dalam arahannya.

Langkah itu dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian perencanaan di lapangan. Gubernur juga meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan program prioritas (Plan A) dan cadangan (Plan B) sebagai bahan perencanaan pembangunan TA 2027 dan TA 2028.

Dalam rakor tersebut, masing-masing balai kementerian memaparkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana pembangunan ke depan. Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memaparkan program pengembangan jaringan irigasi dan penanganan sumber daya air. BPJN Jambi menyampaikan kondisi serta rencana peningkatan jalan dan jembatan nasional. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi memaparkan program infrastruktur dasar dan prasarana strategis.

Forum ini juga membahas kelanjutan proyek strategis lainnya, meliputi konektivitas pelabuhan, ketahanan pangan, dan Revitalisasi Danau Kerinci. Pembahasan itu menunjukkan Rakor Infrastruktur Jambi tidak hanya menyoroti jalan dan sungai, tetapi juga sektor pendukung ekonomi daerah.

Usulan Wabup Katamso: Jalan Sungai Landak–Tebing Tinggi dan Akses Alternatif

Dalam forum itu, Wabup Katamso secara khusus memohon dukungan lanjutan dari BPJN Jambi untuk menuntaskan ruas jalan dari Sungai Landak menuju Tebing Tinggi sepanjang lebih kurang 18 kilometer. Ia menilai ruas tersebut menyangkut efisiensi mobilitas warga lokal.

Selama ini, masyarakat dari wilayah ulu di Tanjab Barat yang ingin menuju ibu kota kabupaten harus memutar melalui Kabupaten Muaro Jambi, berbelok di kilometer 35, lalu melewati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum akhirnya tiba kembali di wilayah Tanjab Barat.

Dengan dilanjutkannya pembangunan jalan dari Sungai Landak ke Tebing Tinggi—yang selama ini diakses warga melalui jalan WKS (Wirakarya Sakti)—masyarakat tidak perlu lagi melintasi dua kabupaten lain. Mobilitas warga sepenuhnya berada di dalam teritori Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Katamso juga memaparkan potensi strategis jika konektivitas wilayah tersebut terus dimaksimalkan. Ke depan, perbaikan jembatan yang direncanakan dapat menjadi jalur alternatif efisien yang memangkas waktu tempuh bagi pengendara dari Riau menuju Padang tanpa harus melalui Kota Jambi.

“Perbaikan jembatan itu dapat memangkas waktu tempuh lebih kurang satu setengah jam,” ujar Katamso.

Selain itu, Wabup Katamso memohon bantuan pemerintah pusat untuk penanganan jalan km 101 menuju Bukit Paku Kabupaten Batanghari dan penanganan jalan Seberang Kota. Usulan-usulan itu ia sampaikan agar masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang.

Menurut Katamso, pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan, jembatan, dan penanganan sungai, merupakan kebutuhan mendasar. Infrastruktur menentukan kelancaran mobilitas, keselamatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan Banjir Sungai Bram Itam dan Keterbatasan APBD

Beralih ke sektor sumber daya air, Wabup Katamso menyampaikan terima kasih atas perbaikan sejumlah daerah irigasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Namun, ia juga membawa persoalan mendesak yang dihadapi masyarakatnya menjelang musim penghujan, yakni penanganan Sungai Bram Itam.

Ia mengakui bahwa secara kewenangan administratif, pemeliharaan sungai tersebut berada di tingkat kabupaten. Kendati demikian, keterbatasan fiskal APBD kabupaten membuat penanganan secara cepat sulit dilakukan jika harus menunggu anggaran daerah mandiri.

“Kami mohon kiranya dapat dibantu penanganan sepanjang 15 kilometer, Pak. Saat ini, penanganan yang dapat kami lakukan masih terbatas dengan bekerja sama bersama WKS melalui program mereka. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Permintaan itu muncul karena Sungai Bram Itam menjadi salah satu titik rawan banjir di Tanjab Barat. Penanganan yang terbatas membuat risiko banjir tetap membayangi warga, terutama saat curah hujan meningkat.

Dalam forum yang sama, Gubernur Alharis juga menyoroti penanganan infrastruktur terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Pemerintah kabupaten/kota didorong proaktif mengajukan skema dana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pengajuan itu harus disertai dokumentasi dan verifikasi lapangan yang akurat. Dengan begitu, bantuan rehab-rekon dapat segera turun ketika bencana terjadi, termasuk untuk wilayah yang selama ini bergantung pada anggaran daerah.

Latar Belakang: Sinkronisasi Program dan Eskalasi Biaya Lahan Tol

Rakor Infrastruktur Jambi menjadi ruang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi sebelum program pusat ditetapkan. Gubernur Alharis menegaskan pentingnya sinkronisasi agar setiap program sesuai kebutuhan daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Salah satu isu krusial yang disoroti dalam rakor adalah percepatan pembebasan lahan jalan tol di Jambi. Kebutuhan anggaran ganti rugi lahan mengalami eskalasi hingga mendekati Rp700 miliar, naik dari estimasi awal Rp500 miliar pada 2022 seiring meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) sawit.

Sementara itu, ketersediaan anggaran APBN saat ini baru mencapai Rp100 miliar. Pemprov Jambi telah berkoordinasi dengan Deputi Infrastruktur Bappenas agar kontrak fisik jalan tol yang bersumber dari dana pinjaman tetap berjalan bertahap tanpa harus menunggu pembebasan lahan tuntas di atas 50 persen.

Bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Bappenas, Pemprov Jambi tengah merancang ulang desain kawasan tol ruas Pijoan–Cinto Kenang–Merlung dengan dukungan dana desain sebesar Rp1 miliar. Langkah ini bertujuan agar jalan tol tidak sekadar menjadi jalur perlintasan angkutan, melainkan mampu menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

Simpul ekonomi itu diharapkan menghidupkan perekonomian masyarakat di Bukit Cinto Kenang, Merlung, hingga Muara Sabak. Dengan demikian, pembangunan tol tidak hanya berbicara soal kecepatan tempuh, tetapi juga dampak ekonomi di sekitar ruas.

Di sektor perumahan, Jambi mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 5.700 unit dari pusat dan 560 unit dari provinsi pada tahun 2026, sehingga total mencapai 6.300 unit. Pemprov meminta pembagian kuota dilakukan secara adil hingga ke pelosok.

Pemprov juga mendorong kejelasan regulasi terkait kelayakan bedah rumah bagi warga yang menempati lahan berstatus kontrak di atas lima tahun. Untuk memperkuat jaring pengaman sosial di luar skema APBN, Dinas PU diminta mengimbau kontraktor proyek bernilai di atas Rp1 miliar agar menyalurkan infak atau zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dana itu diproyeksikan sebagai dana darurat cepat tanggap bagi warga miskin yang tertimpa musibah, seperti kebakaran rumah. Kebijakan tersebut menjadi pelengkap skema anggaran pemerintah yang terbatas.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Tanjab Barat

Usulan Wabup Katamso membawa dampak langsung bagi warga Tanjab Barat jika terealisasi. Ruas Sungai Landak–Tebing Tinggi sepanjang 18 kilometer dapat memangkas waktu tempuh warga dari wilayah ulu menuju ibu kota kabupaten. Warga tidak perlu lagi memutar melalui Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, jalur alternatif dari Riau menuju Padang berpotensi menghemat waktu sekitar satu setengah jam. Perbaikan jembatan yang direncanakan menjadi kunci terwujudnya jalur itu. Dampak ekonominya terasa pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas orang.

Di sektor sumber daya air, penanganan 15 kilometer Sungai Bram Itam menjadi harapan warga menjelang musim penghujan. Keterbatasan APBD kabupaten membuat intervensi pemerintah pusat melalui BWS Sumatera VI menjadi penting. Tanpa dukungan itu, penanganan hanya mengandalkan kerja sama dengan WKS melalui program mereka.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat pada tahun anggaran mendatang. Harapan itu disampaikan langsung dalam forum koordinasi.

Wabup Katamso juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Prasarana Strategis atas kepedulian dan partisipasi aktif mereka dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Langkah berikutnya bergantung pada pembahasan di tingkat pusat. Pemprov Jambi telah menyiapkan Plan A dan Plan B untuk TA 2027, sementara kabupaten/kota diminta proaktif mengajukan usulan. Bagi Tanjab Barat, dua prioritas yang menonjol adalah konektivitas jalan dan penanganan banjir Sungai Bram Itam.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan infrastruktur nasional dapat dilihat di situs resmi Bappenas. Sementara itu, perkembangan proyek jalan nasional di daerah biasanya diumumkan melalui kanal resmi Kementerian Pekerjaan Umum.

Analisis Redaksi

Usulan Wabup Katamso di Rakor Infrastruktur Jambi memperlihatkan pola yang lazim terjadi di daerah: kebutuhan riil warga sudah jelas di lapangan, tetapi kewenangan dan kemampuan fiskal tidak selalu sejalan. Jalan Sungai Landak–Tebing Tinggi dan Sungai Bram Itam adalah dua contoh di mana batas administratif justru memperpanjang jarak dan memperbesar risiko.

Ironi pertama terlihat pada rute warga Tanjab Barat. Untuk menuju ibu kota kabupaten sendiri, sebagian warga harus keluar dulu ke Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Jika ruas 18 kilometer itu tuntas, efisiensi yang didapat bukan hanya soal waktu, tetapi juga biaya transportasi dan keselamatan perjalanan. Di sinilah arti konektivitas: bukan sekadar jalan beraspal, melainkan akses warga terhadap layanan publik di daerahnya sendiri.

Ironi kedua ada pada Sungai Bram Itam. Secara administratif sungai itu milik kabupaten, tetapi dampak banjirnya tidak mengenal batas wilayah. APBD Tanjab Barat terbatas, sementara musim penghujan tidak menunggu anggaran siap. Permintaan intervensi 15 kilometer kepada pemerintah pusat adalah pengakuan jujur bahwa kapasitas daerah tidak cukup. Jika pusat menunda, warga yang menanggung risikonya.

Rakor ini juga menunjukkan bahwa sinkronisasi bukan sekadar formalitas. Gubernur Alharis menekankan setiap program wajib diketahui kepala daerah. Namun, sinkronisasi baru bermakna jika usulan daerah benar-benar masuk prioritas, bukan hanya tercatat dalam risalah rapat. Eskalasi biaya lahan tol dari Rp500 miliar ke mendekati Rp700 miliar, sementara APBN baru menyiapkan Rp100 miliar, adalah pengingat bahwa perencanaan infrastruktur menghadapi tekanan anggaran yang nyata.

Bagi Tanjab Barat, dua usulan Katamso layak menjadi ujian: apakah forum koordinasi mampu mengubah aspirasi menjadi keputusan anggaran. Jika tidak, rakor hanya menjadi rutinitas tahunan yang menampung keluhan tanpa solusi.